Gedung Paripurna DPRD Kota Surakarta siang itu menjadi ruang bertemunya berbagai persoalan pendidikan. Jumat, 25 September 2026, Dewan Pendidikan Kota Surakarta menggelar audiensi bersama Dinas Pendidikan Kota Surakarta, Masyarakat Peduli Pendidikan Kota Surakarta (MPPS) dan sejumlah pemangku kepentingan pendidikan. Pertemuan berlangsung pukul 13.00 hingga 15.30 WIB.

Acara dibuka dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Setelah itu, peserta mendengarkan dua sambutan. Seusai sambutan, pembahasan pendidikan Surakarta dimulai dengan pemaparan Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta, Dwi Ariyanto.

Mengangkat tema “Strategi Peningkatan Partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini”, Dwi memaparkan sejumlah langkah yang sedang dilakukan Pemerintah Kota Surakarta untuk memastikan semakin banyak anak memperoleh akses pendidikan sejak usia dini. Menurutnya, upaya tersebut dilakukan melalui beberapa hal. Pemerintah mengupayakan ketersediaan sekolah PAUD dengan sarana dan prasarana yang memadai, memperluas akses pendidikan, meningkatkan mutu tenaga pendidik melalui pemberian beasiswa, memperkuat tata kelola sekolah PAUD, serta melakukan advokasi.

Persoalan akses pendidikan usia dini tidak hanya berkaitan dengan keberadaan lembaga pendidikan. Kemampuan masyarakat untuk menjangkau layanan pendidikan juga menjadi bagian yang perlu diperhatikan. Karena itu, pemerintah membangun kemitraan dengan sekolah-sekolah PAUD swasta. Dwi menyebut, salah satu bentuk kemitraan tersebut berupa bantuan sebesar Rp150.000 untuk setiap anak setiap bulan.

Dari PAUD, pembicaraan kemudian bergeser ke persoalan sekolah negeri di Surakarta. Dwi memaparkan gagasan re-branding sekolah negeri sebagai salah satu respons terhadap perubahan minat masyarakat terhadap SDN dan SMPN.

Dalam beberapa tahun terakhir, sekolah negeri dinilai menghadapi persoalan berkurangnya peminat. Salah satu persoalan yang muncul berkaitan dengan pemahaman masyarakat mengenai sekolah negeri sebagai sekolah gratis. Ketika sekolah menyelenggarakan kegiatan yang membutuhkan biaya dan kemudian terdapat iuran dari orang tua siswa, sebagian orang tua menganggapnya sebagai pungutan liar. Persepsi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi sekolah negeri dalam mengelola berbagai kegiatan pendidikan.

Dari persoalan itu kemudian muncul gagasan SMPN Program Khusus. Program Khusus dirancang sebagai mitra strategis sekaligus jembatan yang menghubungkan potensi dan bakat siswa dengan pendidikan pada jenjang berikutnya. Di Surakarta, pemerintah telah membuka kelas Program Khusus di SMPN 24 dan SMPN 25. Program tersebut diarahkan untuk memberi ruang kepada siswa mengembangkan kemampuan dan potensinya. Target yang ingin dicapai bukan hanya keberhasilan siswa di dalam sekolah, melainkan juga kemampuan mereka bersaing pada tingkat nasional hingga tingkat global.

Bagi Dinas Pendidikan, sekolah negeri juga perlu memiliki karakter dan keunggulan yang membuat masyarakat mengenal kembali fungsi serta kekuatannya. Dalam kesempatan itu, Dwi turut menyinggung persoalan pendidikan inklusi. Ia berharap Surakarta memiliki sekolah prioritas inklusi yang memang memiliki potensi untuk dikembangkan dan didukung sumber daya manusia yang memadai.

Pendidikan inklusi membutuhkan kesiapan yang lebih dari sekadar menerima anak berkebutuhan khusus. Tenaga pendidik dan pegawai sekolah perlu memiliki kemampuan yang mendukung. Sarana dan prasarana juga harus disesuaikan dengan kebutuhan anak. Keberadaan guru pendamping khusus menjadi salah satu unsur penting agar proses belajar dapat berlangsung secara lebih baik.

Persoalan sumber daya manusia pendidikan sendiri menjadi tantangan yang tidak ringan. Dwi menyebut, pada 2026 terdapat sekitar 250 guru yang memasuki masa pensiun. Pada saat yang sama, pemerintah tidak diperkenankan merekrut guru honorer sebagai pengganti. Kondisi tersebut membuat Dinas Pendidikan mencari bentuk kerja sama lain. Salah satunya melalui kemitraan dengan perguruan tinggi, yakni Universitas Sebelas Maret, Universitas Muhammadiyah Surakarta, dan Universitas Veteran Bangun Nusantara. Kerja sama tersebut dilakukan melalui program magang.

Persoalan guru menjadi bagian dari pembahasan yang lebih besar mengenai mutu pendidikan. Sebab, perubahan kebijakan, kebutuhan peserta didik, perkembangan teknologi, serta tuntutan masyarakat terus bergerak, sementara sekolah membutuhkan tenaga pendidik yang mampu mengikuti perubahan tersebut. Pembahasan kemudian dilanjutkan dengan paparan Soleh Armini Yahman, M.Si., Psikolog, yang mengangkat tema “Pendidikan Bermutu untuk Kita Semua.”

Soleh mengawali pemaparannya dengan sebuah kalimat pendek, “Pendidikan sama dengan kehidupan.”

Kalimat tersebut menjadi pintu masuk untuk melihat pendidikan tidak semata sebagai persoalan sekolah. Pendidikan berhubungan dengan kehidupan manusia sejak anak tumbuh, mengenal lingkungan, membangun hubungan dengan orang lain, mengambil keputusan, menghadapi perubahan, hingga menemukan tempatnya di tengah masyarakat. Menurut Soleh, ada sejumlah persoalan mendasar yang perlu diperhatikan ketika membicarakan pendidikan di Indonesia.

Persoalan pertama adalah orientasi pendidikan yang mudah direduksi menjadi angka. Nilai, peringkat, kelulusan, serta akreditasi sering menjadi ukuran yang sangat kuat dalam dunia pendidikan. Ukuran tersebut membuat keberhasilan pendidikan mudah dilihat dari sesuatu yang dapat dihitung. Di tengah berbagai angka tersebut, ada pertanyaan yang tidak boleh hilang, yaitu manusia seperti apa yang hendak dibentuk melalui pendidikan.

Pertanyaan tersebut membawa pendidikan kembali pada manusia. Anak bukan sekadar pemilik nilai dalam rapor. Ia tumbuh dengan pengalaman, emosi, keluarga, lingkungan sosial, serta kebutuhan yang berbeda-beda. Persoalan kedua adalah kesenjangan mutu sekolah. Sekolah yang berada di pusat kota dan sekolah di daerah terpencil tidak selalu berangkat dari kondisi yang sama. Ketersediaan sumber daya, lingkungan sosial, fasilitas, tenaga pendidik, hingga akses terhadap teknologi dapat berbeda. Karena itu, ketika berbicara tentang mutu pendidikan, kondisi setiap sekolah perlu dilihat secara utuh.

Persoalan ketiga berkaitan dengan guru. Di ruang kelas, guru bukan hanya mengajar. Mereka juga berhadapan dengan pekerjaan administrasi, asesmen, teknologi, persoalan psikologis anak didik, serta komunikasi dengan orang tua. Tugas yang semakin kompleks tersebut membuat peran guru berkembang jauh melampaui penyampaian materi pelajaran. Persoalan keempat adalah hubungan antara pendidikan dan keluarga. Sekolah dan keluarga sering berjalan sendiri-sendiri, padahal pendidikan seorang anak berlangsung dalam tiga lingkungan besar, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat.

Apa yang dipelajari anak di sekolah akan bertemu dengan apa yang ia lihat di rumah dan apa yang ia alami di lingkungan sosialnya. Karena itu, pendidikan tidak mungkin sepenuhnya dibebankan kepada sekolah. Persoalan kelima adalah perubahan teknologi yang berlangsung lebih cepat daripada kemampuan pendidikan untuk beradaptasi. Anak-anak tumbuh di tengah arus informasi yang nyaris tidak memiliki batas. Dalam situasi seperti itu, pengetahuan tidak lagi hanya persoalan menghafalkan apa yang diberikan guru.

Anak perlu dibekali kemampuan untuk mencari, menilai, menggunakan, sekaligus menghasilkan pengetahuan. Kemampuan tersebut menjadi penting ketika informasi yang diterima setiap hari semakin banyak dan tidak semuanya dapat dipercaya. Persoalan keenam adalah pendidikan karakter yang belum selalu terintegrasi dengan kehidupan sosial. Karakter tidak terbentuk hanya karena seorang anak mendengar nasihat mengenai kejujuran, tanggung jawab, kepedulian, atau keberanian. Karakter tumbuh ketika anak mengalami, mempraktikkan, melihat teladan, memperoleh konsekuensi, melakukan refleksi, kemudian mengulangi perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

Dari ruang sidang DPRD Kota Surakarta, pembicaraan tentang pendidikan akhirnya kembali kepada sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari yakni anak yang membutuhkan PAUD, sekolah yang berusaha menemukan kembali daya tariknya, anak berkebutuhan khusus yang membutuhkan sekolah yang benar-benar siap, dan guru yang menghadapi bertambahnya tanggung jawab, serta ada keluarga dan masyarakat yang tidak dapat dipisahkan dari proses pendidikan.

Dari audiensi tersebut memperlihatkan bahwa pendidikan bukan hanya perkara bagaimana anak masuk sekolah dan memperoleh nilai. Di dalamnya terdapat persoalan akses, mutu, sumber daya manusia, teknologi, keluarga, lingkungan sosial, dan cara sebuah kota mempersiapkan generasinya. Pendidikan, seperti kalimat yang disampaikan Soleh, sama dengan kehidupan. Maka ketika pendidikan dibicarakan, yang sesungguhnya sedang dibicarakan bukan hanya sekolah, melainkan manusia yang sedang tumbuh dan kehidupan yang akan mereka jalani. (Damar/Ast).