Di ruang rapat, kemiskinan tampak seperti sesuatu yang bisa dihitung. Ada persentase yang harus diturunkan, garis kemiskinan yang menjadi batas, jumlah rumah tangga yang harus ditangani, wilayah prioritas yang perlu dipetakan, hingga target penghapusan kemiskinan ekstrem. Pemerintah membawa data untuk mengetahui siapa yang miskin, di mana mereka tinggal, dan program apa yang perlu diberikan.

Semua itu penting. Persoalannya muncul ketika angka dianggap sudah cukup untuk menjelaskan kehidupan seseorang. Bagi warga miskin, kemiskinan tidak datang dalam bentuk persentase. Ia hadir ketika penghasilan sehari-hari tidak cukup mengejar harga kebutuhan pokok. Ia terasa ketika rumah membutuhkan perbaikan, anak membutuhkan biaya sekolah, anggota keluarga sakit, pekerjaan hanya tersedia secara informal, atau ketika satu kebutuhan mendesak memaksa kebutuhan lain ditunda.
.
Gambaran semacam itu mengemuka dalam Rapat Koordinasi Daerah Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem yang mempertemukan pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara, DPR, akademisi, serta berbagai organisasi dan lembaga filantropi, di Graha Wisata, Solo, Jumat (4/9).

Rapat tersebut memperlihatkan betapa pentingnya data dalam kebijakan pengentasan kemiskinan. Data Badan Pusat Statistik digunakan untuk membaca jumlah penduduk miskin, kedalaman kemiskinan, tingkat keparahan kemiskinan, karakteristik pekerjaan, hingga tingkat pendidikan. Ada target besar yang hendak dicapai. Kemiskinan nasional ditargetkan terus ditekan hingga berada di kisaran 5–6 persen pada 2029, sementara kemiskinan ekstrem hendak dihapuskan. Angka-angka itu memberikan arah. Tetapi bagi warga yang setiap hari berhadapan dengan kemiskinan, pertanyaan yang lebih sederhana justru penting: apakah data itu benar-benar mengenali kehidupan mereka?

Dalam rapat, persoalan data berulang kali muncul. Pemerintah pusat dan daerah masih perlu menyamakan data. Pemerintah daerah memiliki data sendiri, sementara BPS menggunakan metodologi statistik untuk mengukur kemiskinan. Perbedaan tersebut perlu diselaraskan agar program tidak salah sasaran. Akademisi yang hadir dalam forum juga mendorong penggunaan data hingga tingkat individu, keluarga, bahkan desa. Pemetaan digital dan WebGIS disebut dapat membantu pemerintah melihat potensi sekaligus persoalan setiap wilayah secara lebih rinci.

Gagasan tersebut penting. Sebab sebuah desa tidak pernah hanya berisi angka kemiskinan. Di dalam satu rumah tangga, misalnya, bisa terdapat orang tua yang bekerja sebagai buruh tani dengan pendapatan tidak tetap, anak yang masih sekolah, anggota keluarga yang membutuhkan layanan kesehatan, serta rumah yang membutuhkan perbaikan. Dua keluarga yang sama-sama tercatat miskin belum tentu menghadapi persoalan yang sama.

Satu keluarga mungkin memiliki pekerjaan tetapi penghasilannya tidak stabil. Keluarga lain mungkin tidak memiliki pekerjaan sama sekali. Ada keluarga yang memiliki rumah sendiri, tetapi kondisi rumahnya tidak layak. Ada pula yang rumahnya relatif baik tetapi tidak memiliki akses air, pendidikan, kesehatan, atau transportasi yang memadai. Ketika semuanya dimasukkan dalam satu kategori, pengalaman kemiskinan yang berbeda itu berisiko menjadi samar.

Data memang dapat menunjukkan siapa yang miskin. Tetapi untuk mengetahui mengapa mereka tetap miskin, pemerintah membutuhkan cerita yang lebih panjang daripada angka.

Kemiskinan yang Dirasakan Setiap Hari

BPS menjelaskan dua ukuran penting yakni kedalaman kemiskinan dan keparahan kemiskinan. Kedalaman menunjukkan jarak rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Keparahan melihat ketimpangan kondisi di antara mereka yang miskin. Ukuran tersebut membantu pemerintah mengetahui bahwa kemiskinan tidak hanya soal jumlah orang miskin. Ada warga yang berada sedikit di bawah garis kemiskinan. Ada pula yang kondisinya jauh lebih berat. Bagi orang yang hidup dengan pendapatan pas-pasan, perbedaan itu sangat nyata.

Ketika harga pangan meningkat, keluarga mungkin mengurangi kualitas makanan. Ketika anak membutuhkan perlengkapan sekolah, kebutuhan lain ditunda. Ketika sakit datang, pendapatan bisa berhenti sementara pengeluaran terus berjalan. Kemiskinan juga tidak selalu berarti seseorang tidak bekerja.

Data yang dipaparkan dalam forum menunjukkan sekitar 40,5 persen kepala rumah tangga miskin pada Maret 2026 bekerja di sektor pertanian. Sekitar 63,24 persen berada di sektor informal. Sementara sekitar 68,72 persen memiliki pendidikan SD atau lebih rendah. Angka tersebut memperlihatkan satu hal penting: pekerjaan belum tentu membuat seseorang keluar dari kemiskinan.

Seorang petani bisa bekerja sepanjang hari dan tetap kesulitan memenuhi kebutuhan keluarga. Pekerja informal bisa memiliki penghasilan hari ini, tetapi belum tentu memiliki kepastian penghasilan esok hari. Karena itu, pengentasan kemiskinan tidak cukup hanya dengan mengatakan bahwa lapangan kerja tersedia.

Pertanyaan berikutnya adalah, pekerjaan seperti apa, dengan pendapatan berapa, dan seberapa aman kehidupan pekerjanya?

Rumah Layak Bukan Sekadar Atap yang Tidak Bocor

Rumah Tidak Layak Huni atau RTLH menjadi salah satu persoalan yang dibicarakan pemerintah daerah. Program perbaikan rumah dapat menjadi intervensi penting. Rumah yang lebih aman dan sehat akan mengurangi risiko kesehatan serta memberikan lingkungan hidup yang lebih layak bagi keluarga. Tetapi kelayakan rumah juga perlu dilihat dari kehidupan penghuninya.

Rumah yang dinyatakan selesai diperbaiki belum tentu menyelesaikan seluruh persoalan keluarga. Ada keluarga yang masih menghadapi biaya listrik, air, pangan, pendidikan, dan kesehatan. Ada pula yang membutuhkan akses terhadap pekerjaan. Karena itu, rumah dapat menjadi pintu masuk untuk melihat kondisi keluarga secara lebih utuh.

Perbaikan rumah seharusnya tidak berhenti pada bangunan. Pemerintah dapat sekaligus melihat sumber pendapatan keluarga, pendidikan anak, kepesertaan jaminan sosial, kondisi kesehatan, hingga kebutuhan pengembangan usaha. Disinilah poinnya, bahwa warga miskin bukan sekadar penerima program. Mereka adalah sumber pengetahuan tentang apa yang sebenarnya mereka butuhkan.

Dari Bantuan Menuju Kehidupan yang Lebih Aman

Dalam rapat, pemerintah juga menekankan pentingnya “graduasi” dari kemiskinan. Istilah tersebut menggambarkan harapan agar keluarga penerima bantuan sosial secara bertahap mampu mandiri. Gagasan tersebut tentu penting. Kebijakan pengentasan kemiskinan tidak seharusnya membuat keluarga terus bergantung pada bantuan. Tetapi ukuran kemandirian juga perlu hati-hati.

Seseorang yang sudah tidak menerima bantuan belum tentu hidupnya sudah aman. Pendapatan bisa kembali turun. Pekerjaan bisa hilang. Harga kebutuhan dapat meningkat. Satu anggota keluarga yang sakit dapat mengubah seluruh kondisi ekonomi rumah tangga. Karena itu, keberhasilan program tidak cukup diukur dari berapa keluarga yang keluar dari daftar penerima bantuan.

Pemerintah juga perlu bertanya apakah mereka benar-benar memiliki sumber pendapatan yang stabil, akses layanan dasar, kemampuan menghadapi krisis, serta peluang untuk mempertahankan kehidupan yang layak. Jika tidak, keluarga yang “lulus” dari program bisa saja kembali jatuh ke dalam kemiskinan.

Warga Tahu Persoalannya, Pemerintah Memiliki Datanya

Pemerintah memiliki kemampuan mengumpulkan data dalam skala besar. BPS memiliki metodologi statistik. Pemerintah daerah memiliki informasi kewilayahan. Kementerian memiliki data sektoral.

Namun yang tak kalah penting adalah warga memiliki pengetahuan yang berbeda yakni mereka mengetahui jalan mana yang sulit dilalui, pekerjaan mana yang semakin sulit ditemukan, harga kebutuhan yang berubah, layanan publik yang sulit diakses, serta program yang benar-benar membantu dan program yang tidak menyentuh persoalan mereka. Dua jenis pengetahuan tersebut seharusnya tidak dipertentangkan.

Data pemerintah diperlukan agar kebijakan memiliki dasar yang jelas. Pengetahuan warga diperlukan agar angka tidak kehilangan konteks. Sebab data kemiskinan tidak pernah berdiri sendiri.

Itulah sebabnya pengentasan kemiskinan membutuhkan lebih dari sekadar pemutakhiran data. Pemerintah memang perlu memastikan data antarlembaga selaras dan intervensi lebih tepat sasaran. Tetapi proses itu perlu dibarengi dengan mendengar warga yang berada di dalam data tersebut. Warga miskin tidak selalu membutuhkan pemerintah untuk menjelaskan bahwa mereka miskin. Mereka sudah merasakannya.

Yang lebih mereka perlukan adalah kebijakan yang mampu menjawab mengapa mereka miskin, apa yang membuat mereka sulit keluar dari kemiskinan, dan dukungan apa yang memungkinkan kehidupan mereka menjadi lebih aman.

Di ruang rapat koordinasi daerah yang dihadiri oleh Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat dan jajaran bupati serta walikota dan Kepala BPS, akademisi, anggota DPR, dan organisasi difabel se-Solo Raya dengan partisipasi yang minimal sekali, kemiskinan mungkin terlihat sebagai garis, persentase, desil, grafik, dan target tahunan. Di luar ruang rapat, kemiskinan memiliki wajah manusia. Karena itu, pekerjaan terbesar pemerintah bukan sekadar membuat angka kemiskinan turun. Pekerjaan itu adalah memastikan ketika angka tersebut berubah, kehidupan warga memang ikut berubah menjadi lebih baik.

Keluarga Yani yang Harus Tetap Berjuang

Seperti yang diceritakan oleh seorang warga kelurahan Mojo Surakarta yang bekerja sebagai pekerja lepas. Yani (50 tahun), sebagai pekerja rumah tangga paruh waktu, ia masih harus melakukan pekerjaan kedua, berjualan makanan, untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya. Ia salah seorang penerima bantuan RTLH dari Program Keluarga Harapan (PKH), namun hingga program selesai, rumahnya belum rampung 100 persen. Sehingga ia dan suami yang bekerja sebagai sopir ojol harus bekerja lebih keras lagi untuk mewujudkan rumah yang benar-benar layak mereka huni. (Ast)