Tentang Revolusi Pemuda dan Hal-hal Lainnya di Talkshow GembiraFest 2024 Gelaran PSHK
- YAPHI
- Suara Keadilan
- Dilihat: 978
Zen Rahmat Sugito atau biasa disebut Zen RS, Pemimpin Redaksi Narasi pada sesi talkshow GembiraFest ke-2 Sabtu (17/8), dimoderatori oleh Cika, asisten peneliti di Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) mengatakan bahwa supremasi masyarakat sipil di Indonesia hanyalah di rentang waktu 1945-1957 saja. Setelah itu supremasi sipil minus. Masa yang hampir sama juga ditemui pada kurun pasca reformasi yakni 1998-2004 sampai Undang-Undang Informasi, Teknologi dan Elektronik (UU ITE) disahkan. Itu artinya supremasi sipil republik ini pernah optimal hanya 15 tahun, dan Indonesia devisit plus elitis. Ia menilai kebebasan sipil saat ini memiliki score 4 dari 10 saja.
Add a commentForum Diskusi Denpasar12 Bedah Lagi RUU PPRT
- YAPHI
- Suara Keadilan
- Dilihat: 839
Setelah sempat ada angin segar di Maret 2023 lalu September di tahun yang sama kemudian menghilang lagi lantas apa kabar Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) oleh DPR RI sampai dimana?
Add a commentKeadilan Transisi Bagi Para Korban HAM Berat 65
- YAPHI
- Suara Keadilan
- Dilihat: 839
Dalam keadilan transisi ada empat hal yang perlu dilakukan yakni pencarian kebenaran, penuntutan, reparasi dan reformasi institusi. Dan saat ini sudah saatnya keadilan bertransisi. Demikian dikatakan Yosi Krisharyawan dari Yayasan Yaphi ketika berbicara menyangkut hak-hak para korban yang saat itu datang di Ruang Anawim Yayasan Yaphi Surakarta. Mereka para korban Hak Asasi Manusia (HAM) Berat 65 yang selama ini didampingi oleh Yayasan Yaphi dan berasal dari beberapa kabupaten dan kota eks Karesidenan Surakarta.
Add a commentKonferensi Pers tentang PP 28/2024 sebagai Turunan UU Kesehatan Catatkan Beberapa Problematika
- YAPHI
- Suara Keadilan
- Dilihat: 1102
Mike Verawati Tangka dari Koalisi Perempuan Indonesia bersama-sama dengan Yayasan Kesehatan Perempuan dan lembaga lain sedang membahas Peraturan Pemerintah (PP) sebagai aturan pelaksanaan dari Undang-undang (UU) Kesehatan yang terdiri dari 1.072 pasal. PP ini banyak sekali yang diatur karena UU Kesehatan yang disahkan cukup besar dan hampir sama atau setara dengan UU Omnibuslaw. Karena pengaturannya banyak sekali dan isi tentang kesehatan dimensinya banyak juga serta ter-interseksional dengan pengaturan lainnya. Demikian pernyataan Mike sebagai pembicara pertama pada konferensi pers Aliansi Masyarakat Sipil untuk Layanan Kesehatan yang Adil dan Inklusif, Jumat (9/8).
Add a commentTantangan dan Penyelesaian dalam Penegakan HAM terhadap Masalah Tanpa Kewarganegaraan di Sulawesi Utara
- YAPHI
- Suara Keadilan
- Dilihat: 1232
Ada banyak sekali persoalan terkait statelessness di Indonesia dan khususnya di Sulawesi Utara. Dan berbagai upaya telah dilakukan oleh beberapa pihak terkait hal tersebut. Di antaranya adalah Komnas HAM Indonesia, Malaysia dan Philipina dan melakukan Memorandum of Understanding (MoU) lalu mencari solusi terbaik yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dengan kajian dari BRIN.
Add a comment- Polda DI.Yogyakarta Hentikan Penyidikan Kasus Meila Nurul Fajriah
- Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan Audiensi ke Komnas HAM
- Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik di Akhir Masa Jabatan Jokowi dan Pemda di Indonesia
- Perancangan Peraturan Perundang-undangan, Digitalisasi dan Minimnya Partisipasi Masyarakat