Penilaian: 0 / 5

Kota Solo menjadi pelopor dalam pelaksanaan vaksinasi bagi penyandang disablitas dengan adanya pendataan dan sosialisasil. Hal itu telah dilakukan oleh salah satu elemen jaringan masyarakat sipil bernama Jaringan Visi Solo Inklusi yakni Pelaksana Harian Tim Advokasi Difabel (PH TAD) dengan melibatkan pegiat komunitas penyandang disabilitas sejak Maret 2021. Bahkan perwakilan PH TAD melalui dukungan dari lembaga ANV dari Belanda, mendapatkan pelatihan bermedia sosial untuk kampanye vaksinasi COVID-19.

Penilaian: 0 / 5

Nila F. Moeloek, Menteri Kesehatan pada Kabinet Jokowi 2014-2019 menyatakan bahwa ibu yang mengalami goncangan jiwa saat kehamilan berpotensi melahirkan anak yang lahir prematur atau bahkan stunting yakni alami hambatan perkembangan yang tidak hanya fisik tetapi otak. Inilah yang kemudian disebut sebagai faktor kerentanan yang disebabkan minimnya pengetahuan tentang kesehatan jiwa pada ibu hamil. Demikian sambutan Nila F. Moelek dalam webinar dan peluncuran buku yang dihelat Mother Hope Indonesia (MHI) bekerja sama dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan DKI Jakarta, Kamis (24/6).

Penilaian: 0 / 5

Dr. Nur Rofiah dari  Jaringan KUPI menjadi narasumber dalam diskusi bertema mewujudkan kebijakan berbasis bukti dalam proses legislasi RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) yang dihelat Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (25/7). Menurut Nur Rofiah, kekerasan seksual bertentangan dengan misi kerahmatan semesta Islam, tauhid, dan makarimah akhlak. Juga dengan Pancasila khususnya sila pertama dan kedua.

Penilaian: 0 / 5

Dalam penanganan kasus disabilitas berhadapan dengan hukum, butuh banyak sekali komponen, mulai dari perspektif yang jadi kunci, sarana dan pra sarana yang  akses, infrastruktur, dan jaringan kerja sama dalam penanganan baik litigasi maupun non litigasi.  Selain itu juga butuh kebijakan afirmatif yang dtuangkan dalam bentuk  Standar Operasional Prosedur (SOP). Karena menunggu  kebijakan di pusat terlalu lama, maka Kejaksaan Negeri Gunungkidul melakukan  terobosan, dengan melakukan koordinasi yang efektif dan komunikasi antara penyidik dan jaksa untuk mengantisipasi sehingga setiap persoalan dan permasalahan bisa diatasi.

Penilaian: 0 / 5

Kota Kita, pada tahun ini kembali menyelenggarakan Urban Citizenship Academy (UCA) atau Akademi Kewargaan Kota yang bertujuan melibatkan generasi muda untuk mendorongperubahan di kota-kota di Indonesia melalui edukasi dan praktik advokasi berbasis bukti. Sejak 2020, UCA bekerja sama dengan program Social Development Practice (SDP) - University College London (UCL) menyelenggarakan riset kolaboratif mengenai praktik gerakan sosial dan kampanye membangun kota yang lebih inklusif, khususnya bagi penyandang disabilitas, di dua kota: Banjarmasin dan Solo.

Penilaian: 0 / 5

Sejumlah usulan terkait evaluasi pelaksanaan uji coba Pembelajaran Tatap Muka (PTM) yang diselenggarakan di kota Surakarta mencuat saat diskusi dan rapat koordinasi Masyarakat Peduli Pendidikan Surakarta (MPPS) yang berlangsung di Yayasan Kakak,  Rabu (9/6)

Beberapa usulan tersebut adalah berkirim surat kepada pemkot untuk meninjau kembali kegiatan PTM, mencari informasi kebijakan pemkot terkait PTM, termasuk SOP terkait uji coba PTM, pengajuan audiensi dengan wakil wali kota terkait PTM dan diskusi  bersama dinas pendidikan dan Dewan Pendidikan Kota Surakarta (DPKS) terkait juklak dan juknis PPDB 2021.

Perlu diketahui bahwa di saat pandemi sekarang ini masih banyak orangtua yang masih was-was dan cemas bila  PTM dilaksanakan sedang sarana dan pra sarana serta infrastruktur tidak mendukung. Beberapa kekhawatiran yang mencuat tersebut di antaranya, apakah gurunya sendiri juga bisa memastikan bisa menjaga jarak dan murid? Atau adakah catatan dari pihak sekolah tentang guru yang memiliki penyakit komorbid sehingga mereka pun tidak berpotensi untuk membawa virus saat mengajar.

Meski kebijakan uji coba PTM memiliki standar yang ketat, di antaranya adalah disesuaikan kebijakan sekolah masing-masing dan orangtua boleh memilih untuk tidak mengijinkan PTM, tetapi kekhawatiran itu masih ada.

Dalam berbagai hal, ada pergeseran budaya saat pandemi ini, kaitannya dengan kesehatan dan perilaku hidup bersih dan mewajibkan penggunaan masker. Namun orangtua tidak bisa menjamin kelengahan yang bisa saja terjadi pada anak saat mereka berada di luar rumah.

Seperti yang dituturkan oleh Henrico Fajar, yang di kantor tempatnya bekerja memiliki program bersama kelompok remaja dan melibatkan mereka dalam perlindungan terkait COVID-19 dan menjamin rasa aman serta jauh dari penularan, menyadari bahwa beban orangtua itu semakin besar.

Pardoyo, pegiat isu pendidikan yang juga menjadi komite sekolah telah melakukan komunikasi dengan dinas pendidikan yang melakukan uji coba PTM dengan mengadakan evaluasi ke sekolah-sekolah dan banyak menemukan kendala dari implementasi uji coba tersebut seperti persoalan pengantaran siswa ke  sekolah  yang harus diantar oleh orangtuanya sampai pada bagaimana anak-anak tersebut menggunakan masker dan faceshield. Ia menjelaskan bahwa rata-rata sekolah yang menerapkan uji coba PTM hanya diikuti 25% saja dan materi pembelajaran sama antara yang daring maupun luring.

Sementara sejumlah permasalahan disampaikan oleh Nunung Purwanti, seperti persoalan mendasar terkait masih banyak siswa yang tidak memiliki telepn genggam saat Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), serta masih ada kesenjangan pengetahuan terkait COVID-19 di antara orangtua siswa.  Hal senada disampaikan Haryati Panca Putri menyikapi kesulitan ekonomi yang dialami sehingga telepon genggam yang sedianya untuk belajar tetapi malah dijual, serta keprihatinannya terkait tingginya angka kekerasan seksual di saat pandemi. (Adi C. Kristiyanto/Astuti)

Penilaian: 0 / 5

Prof. Hinky Hindra Irawan Satari, Tim Pakar Satgas COVID-19  pada diskusi Forum Denpasar 12 Rabu (14/7) menyatakan bahwa harus ada evaluasi terkait PPKM Darurat yang diterapkan oleh pemerintah. Diperlukan diskusi bersama masyarakat, dan untuk membuat komunikasi dengan masyarakat ini berhasil yakni dengan bahasa yang semua masyarakat paham yang berpadu pada kearifan lokal. Sebab selama ini ia menilai bahwa komunikasi antara pemerintah dan masyarakat belum pas.

Penilaian: 0 / 5

Perda  Surakarta nomor 9 Tahun 2020 telah disahkan pada akhir Desember 2020 lalu, Beberapa orang pegiat disabilitas yang mengawal penyusunannya dari mulai draft hingga jadi naskah kemudian berinisiatif menggandeng Yayasan YAPHI maka terbentuklah  Jaringan Visi Solo Inklusi yang tiga bulan pasca perda diundangkan, melakukan diskusi-diskusi menghadirkan beberapa pemangku kebijakan.  Pada rapat jaringan via zoomeeting yang diselenggarakan pada Sabtu (5/6) ada beberapa catatan yang menjadi pijakan dari jaringan ini untuk melakukan langkah-langkah ke depan.