Lintas Berita

Penilaian: 0 / 5

Nonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan Bintang

Perda Kota Surakarta nomor 9 tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas baru saja disahkan pada Desember tahun 2020. Perda ini ada dua sisi yakni inklusi dan charity. Namun ketika berbicara tentang inklusi, belum berbicara tentang kelompok rentan lainnya dan hanya menjawab difabel saja.  Contohnya adalah ketika ngomongin tentang aksesibilitas, ketika guidingblock dibenturkan dengan sebatang pohon, lalu dilakukan penebangan pohon tersebut, maka akan ada pihak yang dirugikan ketika pohon itu adalah bagian dari taman. Demikian dikatakan Purwanti dari SIGAB, narasumber sekaligus pemantik diskusi tentang Perda Difabel yang dihelat oleh Yayasan YAPHI, Senin (18/1).


Penilaian: 0 / 5

Nonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan Bintang

Pada Kamis 17 Desember 2020 Yayasan YAPHI mengikuti festival HAM yang digelar oleh Komnas HAM. Festival HAM dibagi beberapa sesi dan pada hari Kamis sesi pertama berjudul pemajuan dan penegakan HAM di masa pandemi COVID-19. Diskusi menghadirkan beberapa narasumber antara lain Sandra Moniaga, Komisioner pengkaji dan penelitian komnas HAM, Ibnu Sina, Wali Kota Banjarmasin, Dr.Safrizal ZA,M.Si, Dirjen Bina Administrasi Wilayah Kemendagri, Irma Hidayana Coordinator Lapor Covid, dan Zaherman Muabezi S.H, Kepala biro Hukum Organisasi dan Kerjasama BNPB. Acara ini diselenggarakan melalui media online dengan menggunakan zoom meeting dan diikuti oleh 274 peserta.


Penilaian: 0 / 5

Nonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan Bintang

Beberapa  tokoh agama duduk bersama dan berdiskusi untuk mengurai penyakit islamophobia dan christianophobia dalam ruang Zoom Meeting yang dihelat oleh Sejuk, HRWG, MDPI dan KN-LWF Indonesia, pada 9 Januari 2021. Webinar ini bertajuk refleksi awal tahun dan dimoderatori oleh Maraike Bangun dan Fernando Sihotang dan dibuka  oleh Pendeta Mortonggo Sitinjak.


Penilaian: 0 / 5

Nonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan Bintang

Budaya patriarki makin mencengkeram kuat, demikian pula yang terjadi pada perempuan adat. Tekanan bukan hanya di luar tapi di dalam. Ketika perempuan adat berorganisasi maka ada pandangan : terlalu maju, melawan adat, hanya bergosip,atau selingkuh. Lalu perempuan melakukan transformasi, namun apa yang disampaikan hanya seperti jargon saja. Kawan-kawan yang berkumpul di Perempuan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)  kemudian menyampaikan fakta, praktik kejadian, bahwa cerita perempuan adat adalah fakta. Kerentanan yang dialami oleh perempuan adat   lebih kompleks. Yang belum dilaksanakan salah satunya adalah pendataan oleh negara. Maka perempuan AMAN melakukan pendataan, ditemukan 90% perempuan adat belum dilibatkan dalam pembicaraan atas pembangunan yang dilakukan di daerah. Demikian dikatakan oleh Devi Anggraini, Ketua Perempuan AMAN saat Simposium Perempuan AMAN via Zoom, Rabu (16/12/2020).


Penilaian: 0 / 5

Nonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan Bintang

Banyak hal yang terjadi dalam sistem pembelajaran jarak jauh baik melalui daring maupun luring. Ada pihak yang pro dan kontra dengan regulasi/kebijakan tersebut. Secara positif bahwa sistem pembelajaran di rumah melibatkan peran serta orang tua dalam mendampingi anak belajar, namun di sisi lain kedisiplinan anak menjadi menurun karena merasa tidak ada pengawasan yang ketat. Berlatar belakang hal tersebut maka Masyarakat Peduli Pendidikan Surakarta (MPPS) mengadakan diskusi bertema Pendidikan di masa pandemi COVID-19 pada Rabu (13/12). Diskusi yang bermedia zoom meeting dan diikuti oleh 34 peserta dimoderatori dan difasilitasi oleh Adi C. Kristiyanto  dari Yayasan YAPHI.  


Penilaian: 0 / 5

Nonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan Bintang

Pada Senin 7 Desember 2020 Yayasan YAPHI mengikuti diskusi daring yang dilakukan ELSAM melalui zoom meeting bertema identitas digital di Indonesia “mengakhiri/melanggengkan diskriminasi”. Dalam diskusi yang diikuti 90 peserta menghadirkan narasumber antara lain Miftah Fadhli, Sri Wiyanti Eddyono, Sandra Moniaga, Meutia Aulia Rahmi.


Penilaian: 0 / 5

Nonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan Bintang

Pada tanggal 14 Desember 2020 Yayasan YAPHI mengikuti diskusi online via zoom meeting yang di laksanakan oleh Komnas HAM dengan tema peluncuran videografis Standar Norma dan Pengaturan (SNP) tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Acara ini menghadirkan narasumber Prahesti Pandanwangi, Direktur dan Regulasi Bappenas RI serta Dian Andi dari Komnas HAM.  


Penilaian: 5 / 5

Aktifkan BintangAktifkan BintangAktifkan BintangAktifkan BintangAktifkan Bintang

Situasi pagi hari di sebuah keluarga, ibu yang menyiapkan sarapan, bapak masih tidur kemudian bangun dan membopong bayi. Ketika bayi buang air, Ibu yang repot. Anak laki-laki duduk di meja makan, anak perempuan membantu ibu di dapur, padahal ibu harus bekerja dan harus menyiapkan semua bekal.  Bapak memangku bayi dengan menonton televisi sedangkan anak laki-laki duduk di samping bapak sambil menonton televisi. Perbedaan perlakuan anak-anak laki-laki dan perempuan sangat kentara. Ketika semua berangkat, ibu yang berangkat kerja belakangan dengan menggendong bayi. Film menggambarkan secara sarcasm bagaimana hingga si bayi tertinggal di jalan saat si ibu menaiki bus umum menuju tempat kerja. Hingga malam hari waktunya untuk istirahat, perempuan yang berperan sebagai ibu dan istri tersebut bermimpi tentang sesuatu yang tidak mungkin (impossible) pembagian peran dalam keluarga. Itulah sinopsis dalam film animasi “The Impossible Dream”.


© 2022 All Rights Reserved.