Penilaian: 5 / 5

Dr. Dian Rositawati, S.H, M.A, akademisi, pengajar di STH Jentera, narasumber pada diskusi publik yang diselenggarakan oleh Komisi Yudisial bertema rekonstruksi penguatan pengadilan HAM melalui pengisian jabatan hakim adhoc HAM di Mahkamah Agung, Selasa (6/2),mengatakan bahwa pengadilan HAM buah reformasi dan sebuah keputusan sangat penting dan sangat relevan. Ia beberapa kali mengikuti proses dari observasi calon-calon yang berminat dan belum terpanggil  kembali mendaftar untuk mencalonkan diri sebagai calon hakim adhoc MA.

Penilaian: 0 / 5

Untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif, dibutuhkan tata kelola data yang baik atas potensi dan permasalahan yang dihadapi penyandang disabilitas. Namun, hingga saat ini kelompok penyandang disabilitas masih belum sepenuhnya diakomodir dalam rancangan dan implementasi pembangunan nasional. Demikian dikatakan oleh Qoriek Asmarawati, pegiat isu disabilitas dari Persatuan Penyandang Dsabilitas Klaten (PPDK) pada webinar pendataan difabel Indonesia yang diselenggarakan oleh Sigab Indonesia dengan program GOOD, Kamis (25/1). Ia mengatakan bahwa  masalah pendataan disabilitas d Indonesia meliputi : 1. Berbagai lembaga mendefiniskan disabilitas secara berbeda. 2. Efektivitas dalam mengumpulkan data, 3. Desain pertanyaan dala survey. 4. Perbedaan penyelenggara survey dan tujuan survey (kesehatan, pendidikan, sosial dan survey umum).

Penilaian: 5 / 5

Ada hal menarik yang dilakukan oleh para pendukung capres sebelum debat kelima (terakhir) dilakukan pada 4 Februari lalu. Diinisiasi oleh Pokja Difabel, beberapa anggota tim pemenangan capres 01 dan 03 (02 absen) melakukan dialog publik untuk mensosialisasikan program-program dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas.

Penilaian: 5 / 5

Data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Profil Anak Indonesia pada 2020 dituliskan, dari 84,4 juta anak di Indonesia, terdapat 0,79 persen atau 650.000 anak penyandang disabilitas.