Penilaian: 0 / 5

Fenomena kekerasan seksual semakin hari semakin meningkat angkanya, bahkan kekerasan seksual yang terjadi di ranah perguruan tinggi. Menurut Andayani, dari Pusat Layanan Terpadu Pelecehan Seskual UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam webinar yang dihelat oleh Ikatan Mahasiswa Universitas Terbuka (IKMA UT) Jateng, Minggu (27/3) kekerasan seksual adalah sebuah tindakan yang berkonotasi seksual, tidak disetujui korban, korban diam karena takut dan berada dalam situasi mengancam karena relasi kuasa yang timpang. Jenis kekerasan seksual  terdiri dari fisik, non fisik, online. Seringkali kekerasan seksual online diremehkan, padahal tindakan ini sangat membahayakan dan terekam dalam jejak digital. Prevalensi dari Komnas Perempuan saat ini ada 150 kasus per tahun dalam rentang 2015-2020 (hanya kasus perempuan saja, belum termasuk korban laki-laki).

Penilaian: 0 / 5

Data kasus lima tahun terakhir Komnas Perempuan terkait kekerasan terhadap perempuan tahun 2017 sebesar 230.881, tahun 2018 sebesar 280.185, tahun 2019 yakni 302.685 tahun 2020 yakni 226.062, dan tahun 338.496. Sedangkan situasi Jawa Tengah mengalami dinamika terutama pada kasus perempuan dan anak di masa pandemi yang bisa saja disebabkan oleh tidak optimalnya mekanisme pelaporan karena terkendala oleh pandemi COVID-19.

Penilaian: 0 / 5

Jaringan Masyarakat Sipil (JMS) dan Forum Pengada Layanan (FPL) bersama penyintas kekerasan seksual yang berada di wilayah Indonesia dari Aceh sampai Papua adalah jaringan yang mengaggas dan mengadvokasi Rancangan Undang-Undang Tindakan Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) sejak tahun 2015 sampai saat ini.

Penilaian: 0 / 5

Doni Koesoema, Dosen Ilmu Komunikasi  di Universitas Multimedia Nusantara dan pernah menjadi staf khusus pengembangan sistem pendidikan Indonesia di beberapa periode kementerian hadir sebagai pemantik diskusi dalam webinar yang dihelat Masyarakat Peduli Pendidikan Surakarta (MPPS), Jumat (25/3).  Doni hadir sebagai orang yang konsen dan mengkritisi RUU Sisdiknas tersebut dan bukan sebagai anggota penyusun RUU Sisdiknas.