Berbeda dengan pemaparan sebelumnya pada diskusi yang diselenggarakan oleh Koalisi Pergerakan (KP) Alternatif pada Selasa (16/6/2026) yang banyak menyoroti data ketimpangan dan kondisi ekonomi masyarakat, Ken Budha Kusumandaru, narasumber, memilih mengambil sudut pandang yang lain. Bagi akademisi yang selama ini banyak mengkaji politik dan gerakan sosial tersebut, persoalan utama bukan sekadar memahami apa itu Prabowonomics, melainkan mengenali titik-titik rapuh yang dapat menjadi ruang kritik dan perlawanan masyarakat.
Di hadapan peserta diskusi, ia menegaskan bahwa setiap analisis ekonomi pada akhirnya harus berujung pada pertanyaan yang lebih praktis: strategi apa yang harus dilakukan masyarakat ketika menghadapi situasi tersebut.
“Penting bagi kita mengenali titik-titik rawan dan titik-titik rapuh yang bisa dieksploitasi oleh gerakan,” ujarnya.
Menurut Ken, pemerintahan Prabowo Subianto tidak bisa dipahami sebagai sesuatu yang benar-benar baru. Ia melihat Prabowo sebagai kelanjutan logis dari fondasi ekonomi-politik yang telah dibangun pada masa pemerintahan sebelumnya.
“Prabowo bukan sesuatu yang berbeda secara mendasar dari Jokowi. Ia merupakan kelanjutan dari strategi ekonomi-politik yang sudah dibangun sebelumnya,” katanya.
Karena itu, ia mengingatkan agar publik tidak melihat Jokowi maupun Prabowo semata-mata sebagai individu. Yang lebih penting, menurutnya, adalah memahami kelompok kepentingan sosial dan ekonomi yang mereka representasikan.
Dalam pandangannya, berbagai kebijakan yang muncul saat ini merupakan respons kelompok berkuasa terhadap situasi global yang semakin tidak menentu. Dunia sedang menghadapi tekanan ekonomi, perubahan iklim, dan konflik geopolitik yang semakin kompleks. Indonesia, kata Ken, tidak berada di luar pusaran tersebut.
Untuk memahami kondisi saat ini, ia mengajak peserta melihat struktur ekonomi Indonesia secara lebih luas. Selama bertahun-tahun, pertumbuhan ekonomi nasional banyak ditopang oleh konsumsi rumah tangga, sementara pembentukan kapasitas produksi dan industrialisasi berjalan lebih lambat.
“Ekonomi Indonesia terlihat tumbuh, tetapi fondasinya rapuh karena sangat bergantung pada konsumsi,” ujarnya.
Menurutnya, pertumbuhan semacam itu ibarat membangun rumah di atas pasir. Selama konsumsi masyarakat masih tinggi, ekonomi tampak bergerak. Namun ketika daya beli melemah atau krisis datang, fondasi tersebut akan mudah terguncang.
Ken menilai kondisi inilah yang membuat kelompok-kelompok ekonomi dominan berupaya mencari cara untuk mempertahankan posisi mereka. Salah satunya dengan memindahkan beban krisis kepada masyarakat pekerja.
“Semua kebijakan ini pada akhirnya ditujukan untuk menjaga keberlangsungan kelompok yang berkuasa, sementara beban krisis dipindahkan kepada rakyat pekerja,” katanya.
Ia melihat fondasi kebijakan tersebut sebenarnya telah dibangun sejak beberapa tahun lalu, termasuk melalui berbagai regulasi ketenagakerjaan yang memberikan fleksibilitas lebih besar kepada perusahaan.
Menurut Ken, kebijakan semacam itu memungkinkan perusahaan memperoleh tenaga kerja yang murah dan mudah dikendalikan ketika situasi ekonomi memburuk.
“Perangkatnya sudah disiapkan sejak lama. Jadi Prabowo tidak perlu membangun semuanya dari awal,” ujarnya.
Dalam paparannya, Ken menyebut ada tiga tujuan utama yang menurutnya menjadi inti dari berbagai kebijakan ekonomi-politik pemerintahan saat ini. Ia menyebutnya sebagai “trisula” kekuasaan.
Tujuan pertama adalah menjaga keuntungan ekonomi kelompok-kelompok besar. Kedua, membangun dan mempertahankan basis dukungan politik. Ketiga, mencegah munculnya perlawanan sosial yang berpotensi mengganggu stabilitas kekuasaan.
“Kalau kita lihat lebih dekat, banyak kebijakan yang pada akhirnya bermuara pada tiga tujuan itu,” kata Ken.
Program-program sosial yang tampak sebagai kebijakan kesejahteraan, menurut Ken, juga dapat dibaca sebagai instrumen politik untuk membangun loyalitas dan dukungan masyarakat.
Di saat yang sama, berbagai upaya penguatan aparat keamanan, revisi regulasi tertentu, hingga meningkatnya narasi yang mendiskreditkan kelompok-kelompok kritis dipandang sebagai bagian dari strategi pencegahan perlawanan.
Ia mencontohkan bagaimana demonstrasi mahasiswa, gerakan perempuan, aktivis lingkungan, maupun kelompok masyarakat sipil lainnya sering kali menghadapi tuduhan atau pelabelan tertentu yang melemahkan legitimasi mereka di ruang publik.
“Pengorganisasian dipotong sebelum berubah menjadi mobilisasi yang lebih besar,” ujarnya.
Namun Ken menilai strategi tersebut tidak sepenuhnya berjalan mulus. Justru di situlah letak kerentanannya.
Menurutnya, berbagai kebijakan yang dirancang untuk menjaga stabilitas ekonomi dan politik sering kali saling bertabrakan satu sama lain. Misalnya ketika pemerintah berusaha mempertahankan program-program besar yang membutuhkan anggaran sangat besar, sementara pada saat yang sama harus menjaga kondisi fiskal negara.
Kondisi itu kemudian mendorong munculnya berbagai langkah penghematan dan peningkatan penerimaan negara, termasuk melalui kebijakan perpajakan.
Masalahnya, kata Ken, langkah-langkah tersebut dapat menekan daya beli masyarakat. Padahal konsumsi rumah tangga selama ini menjadi salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi Indonesia.
“Ketika daya beli ditekan, fondasi pertumbuhan ekonomi yang selama ini diandalkan juga ikut melemah,” katanya.
Di sisi lain, ia melihat kemungkinan munculnya gesekan di dalam koalisi politik pendukung pemerintah. Dalam situasi sumber daya yang semakin terbatas, tidak semua kelompok kepentingan dapat memperoleh manfaat yang sama besar.
“Akan ada yang mendapatkan porsi lebih besar, ada yang mendapatkan lebih sedikit, bahkan ada yang tidak mendapatkan apa-apa,” ujarnya.
Menurut Ken, situasi seperti itu berpotensi menciptakan retakan internal yang semakin terlihat seiring berjalannya waktu.
Selain itu, model pembangunan yang bertumpu pada investasi dan sektor ekstraktif juga menyimpan persoalan tersendiri. Kerusakan lingkungan, konflik agraria, dan tekanan terhadap masyarakat lokal berpotensi menjadi sumber ketegangan sosial baru di berbagai daerah.
Meski demikian, di tengah berbagai tantangan tersebut, Ken melihat adanya peluang yang justru muncul dari semakin luasnya kelompok masyarakat yang merasakan dampak kebijakan ekonomi dan politik.
Baginya, ketika buruh, mahasiswa, perempuan, masyarakat adat, petani, kelompok lingkungan, dan berbagai elemen masyarakat sipil menghadapi persoalan yang saling berkaitan, terbuka ruang untuk membangun solidaritas yang lebih luas.
“Tidak ada lagi sektor yang benar-benar aman. Semua menjadi target dan semua merasakan dampaknya,” katanya.
Karena itu, menurut Ken, tantangan terbesar ke depan bukan hanya memahami bagaimana Prabowonomics bekerja, tetapi bagaimana berbagai kelompok masyarakat mampu membaca kontradiksi yang muncul di dalamnya dan membangun respons bersama atas situasi tersebut. Sebab justru dari titik-titik rapuh itulah, kata dia, perubahan seringkali menemukan jalannya.
Negara Predator dan Jalan Perlawanan yang Dipertanyakan
Bagi para pembicara dalam diskusi tersebut, Prabowonomics bukan sekadar istilah ekonomi. Ia dipandang sebagai cara rezim menghadapi tekanan ekonomi global dengan memindahkan beban krisis kepada rakyat pekerja. Pada saat yang sama, berbagai instrumen politik dan sosial digunakan untuk memastikan bahwa kelompok yang menanggung beban tersebut tidak berkembang menjadi kekuatan perlawanan yang efektif.
“Prabowonomics adalah upaya bertahan hidup dari krisis ekonomi global dengan cara membuang biaya krisis kepada rakyat pekerja,” ujar salah satu narasumber.
Menurutnya, berbagai kontradiksi dalam kebijakan ekonomi pemerintah justru menyimpan titik-titik rapuh yang bisa menjadi ruang kritik masyarakat. Program Makan Bergizi Gratis (MBG), misalnya, dipandang bukan hanya sebagai program sosial, tetapi juga sebagai fondasi legitimasi politik yang terus dipromosikan pemerintah.
“Kalau narasi tentang kesejahteraan rakyat yang dilekatkan pada MBG runtuh, maka fondasi legitimasi itu ikut terganggu,” katanya.
Selain itu, dampak ekologis dari model pembangunan yang bertumpu pada industri ekstraktif juga dinilai dapat menjadi sumber mobilisasi sosial di masa depan. Kerusakan lingkungan, krisis reproduksi sosial, beban ganda perempuan, hingga fleksibilitas tenaga kerja disebut sebagai biaya yang selama ini ditanggung masyarakat.
“Yang membayar ongkos krisis adalah rakyat pekerja,” tegasnya.
Dalam sesi diskusi, seorang peserta mengangkat persoalan yang dialami perempuan. Ia menyoroti data bahwa pada 2024 hampir 15 persen pekerja perempuan menjadi pencari nafkah utama keluarga. Namun di tengah tekanan ekonomi saat ini, semakin banyak perempuan yang merasa putus asa mencari pekerjaan.
“Artinya kondisi ekonomi sekarang tidak hanya menekan secara material, tetapi juga secara mental bagi perempuan,” kata peserta tersebut.
Pandangan lain kemudian datang dari narasumber berikutnya yang mencoba melihat Prabowonomics dari perspektif yang lebih historis. Menurutnya, pola intervensi negara yang terjadi saat ini memiliki banyak kemiripan dengan praktik yang berlangsung pada masa Orde Baru.
“Cara negara mengintervensi ekonomi dan sosial hari ini tidak jauh berbeda dengan yang dilakukan pada zaman Soeharto,” ujarnya.
Ia menyebut setidaknya ada tiga ciri yang menunjukkan kemiripan tersebut. Pertama, negara terus mendorong ekonomi ekstraktif sebagai sumber utama pertumbuhan. Kedua, proyek-proyek pembangunan lebih banyak berfungsi sebagai sarana patronase politik. Ketiga, hukum sering kali digunakan untuk melayani kebutuhan kekuasaan.
Menurutnya, karakter semacam itu dalam ilmu politik sering disebut sebagai negara predator, yaitu negara yang lebih banyak bekerja untuk menjaga kepentingan kelompok penguasa dibanding kepentingan masyarakat luas.
“Ini bukan sekadar negara yang salah urus. Salah urus mengandaikan ada niat untuk mengurus. Persoalannya, niat itu sendiri sering kali tidak terlihat,” katanya.
Ia juga mengkritik cara pandang elite politik yang dinilai terlalu sempit dalam membayangkan kesejahteraan rakyat. Dalam imajinasi para penguasa, kata dia, rakyat sering kali dianggap cukup jika kebutuhan dasar mereka terpenuhi.
Padahal masyarakat memiliki cita-cita yang lebih besar: pendidikan yang lebih tinggi, rumah yang layak, pekerjaan yang bermartabat, hingga kesempatan hidup yang lebih baik.
“Rakyat juga ingin menjadi manusia sepenuhnya, bukan sekadar manusia yang cukup makan,” ujarnya.
Di penghujung diskusi, ia mengajukan pertanyaan yang memancing refleksi para peserta. Sampai kapan gerakan sosial hanya akan berada dalam posisi oposisi permanen tanpa membangun kekuatan yang mampu mengubah arah negara?
Menurutnya, sejarah berbagai negara menunjukkan bahwa perubahan mendasar tidak lahir hanya dari kritik, melainkan dari kemampuan kelompok masyarakat untuk membangun kekuatan politik yang mampu memengaruhi bahkan merebut arah kebijakan negara.
“Karakter negara ditentukan oleh siapa yang menguasainya. Kalau yang berkuasa tetap kelompok yang sama, maka karakter negara juga tidak akan banyak berubah,” katanya.
Diskusi pun berakhir dengan satu kesimpulan yang menggantung di benak peserta, bahwa perdebatan tentang Prabowonomics pada akhirnya bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga soal siapa yang menanggung beban krisis, siapa yang menikmati hasil pembangunan, dan siapa yang memiliki kuasa menentukan arah masa depan Indonesia.
Mengawal MBG dan Mendorong Pajak Kekayaan
Pada sesi tanya jawab, diskusi bergerak ke arah yang lebih konkret, bagaimana alternatif kebijakan ekonomi dapat ditawarkan di tengah kritik terhadap Prabowonomics. Salah satu isu yang mengemuka adalah gagasan pajak kekayaan dan pajak atas keuntungan besar dari sektor ekstraktif.
Jaya Darmawan menjelaskan bahwa pajak kekayaan berbeda dengan pajak penghasilan. Fokusnya bukan pada pendapatan, melainkan pada akumulasi aset yang dimiliki kelompok super kaya.
“Ketimpangan aset itu jauh lebih tinggi dibanding ketimpangan pendapatan. Karena itu yang perlu disentuh adalah kekayaannya,” ujarnya.
Menurutnya, skema tersebut dapat dipadukan dengan pajak atas keuntungan tak terduga atau windfall profit tax dari komoditas seperti batu bara dan nikel. Ketika harga komoditas dunia melonjak dan perusahaan memperoleh keuntungan besar tanpa peningkatan produktivitas yang berarti, negara seharusnya dapat mengambil sebagian keuntungan tersebut untuk kepentingan publik.
Dalam diskusi juga muncul pertanyaan mengenai wacana pembentukan badan ekspor negara. Jaya menilai langkah tersebut tidak menyentuh akar persoalan praktik manipulasi ekspor-impor atau misinvoicing /manipulasi yang selama ini sering dibicarakan pemerintah.
“Kalau masalahnya ada di pengawasan, ya yang dievaluasi pengawasannya. Membentuk badan baru justru berpotensi menambah distorsi,” katanya.
Ia mengingatkan bahwa kebijakan ekonomi yang terlalu terpusat dapat membuka ruang monopoli dan memperbesar campur tangan politik dalam aktivitas ekonomi.
Bagi Jaya, yang lebih penting saat ini adalah mengawal program-program yang langsung menyentuh kehidupan masyarakat, terutama Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sebab program tersebut berkaitan langsung dengan penggunaan anggaran negara yang sangat besar, termasuk dampaknya terhadap sektor pendidikan dan perlindungan sosial.
“Isu MBG lebih dekat dengan kehidupan masyarakat. Karena itu perlu terus dikawal,” ujarnya.
Selain mengkritik, ia menilai gerakan sosial juga perlu menawarkan alternatif yang jelas. Salah satunya adalah mendorong pajak progresif terhadap kelompok super kaya untuk memperkuat dana perlindungan sosial dan mengurangi ketimpangan.
“Dua persen saja dari kekayaan kelompok super kaya bisa menghasilkan puluhan triliun rupiah yang dapat digunakan untuk kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Di akhir diskusi, Jaya mengingatkan bahwa Indonesia masih menghadapi persoalan serius terkait kemiskinan, malnutrisi, dan ketimpangan. Karena itu perubahan tidak bisa ditunda terlalu lama.
“Kalau perubahan tidak dilakukan dengan cepat, yang terjadi adalah banyak orang perlahan hidup dalam kesengsaraan,” ujarnya.
Bagi para peserta, pesan itu menjadi penutup yang kuat. Kritik terhadap kebijakan ekonomi, menurut mereka, tidak cukup berhenti pada penolakan. Ia harus diikuti dengan pendidikan publik, riset, pengorganisasian, dan tawaran alternatif yang mampu menjawab persoalan nyata yang dihadapi masyarakat sehari-hari. (Ast)
