Suasana diskusi publik yang dihelat oleh Koalisi Pergerakan (KP) Alternatif sore itu, Selasa (16/6/2026)  berlangsung hangat sekaligus penuh kegelisahan. Di tengah berbagai pemberitaan tentang kondisi ekonomi nasional, melemahnya daya beli masyarakat, hingga gelombang demonstrasi mahasiswa yang muncul di sejumlah kota, sejumlah aktivis, akademisi, dan peserta diskusi berkumpul untuk membedah satu istilah yang belakangan ramai diperbincangkan yakni  Prabowonomics.

Diskusi dibuka oleh Muchtar Habibi mengajak peserta melihat kondisi Indonesia hari ini secara lebih kritis. Menurutnya, berbagai gejala yang muncul dalam beberapa waktu terakhir menunjukkan adanya persoalan yang perlu dicermati bersama.

“Kita melihat ekonomi yang semakin lemah dan pada saat yang sama peran negara justru semakin menguat,” ujarnya di hadapan peserta.

Ia menyinggung berbagai demonstrasi mahasiswa yang terjadi di Jakarta, Surabaya, Bandung, Malang, dan kota-kota lain. Menurutnya, respons negara terhadap aksi-aksi tersebut juga menjadi bagian dari dinamika yang patut diperhatikan.

Selain itu, Habibi menyoroti munculnya berbagai lembaga dan badan baru yang berfungsi mengonsentrasikan pengelolaan aset negara, program-program populis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga pembentukan Koperasi Desa Merah Putih yang saat ini masih dalam proses perekrutan pengelola.

Di sisi lain, ia juga menyoroti persepsi publik mengenai nilai tukar rupiah yang terus menjadi perhatian masyarakat.

“Banyak teman-teman membagikan perbandingan nilai rupiah dari awal pemerintahan hingga sekarang. Pada saat yang sama, biaya hidup masyarakat juga semakin berat,” katanya. Kegelisahan itulah yang menjadi latar belakang mengapa topik Prabowonomics dipilih sebagai bahan diskusi.

Jaya Darmawan sebagai narasumber mengulas akar pemikiran ekonomi yang disebut memiliki kedekatan dengan gagasan-gagasan ekonomi Sumitro Djojohadikusumo, ayah Presiden Prabowo Subianto. Namun ia menegaskan bahwa untuk memahami kondisi ekonomi hari ini, data jauh lebih penting dibanding sekadar slogan politik.

“Data lebih penting daripada jargon dan diskusi oleh para elit,” tegasnya.

Dalam paparannya, ia menunjukkan hasil riset yang membandingkan kondisi ketimpangan kekayaan antara tahun 2024 dan 2026. Hasilnya menunjukkan tren yang menurutnya semakin mengkhawatirkan.

Jika sebelumnya kekayaan 50 orang terkaya di Indonesia setara dengan kekayaan 50 juta penduduk, kini angka tersebut meningkat menjadi setara dengan 55 juta orang Indonesia.

“Kondisinya memburuk. Ketimpangan kekayaan semakin tinggi,” ujarnya.

Data itu, menurutnya, memperlihatkan bahwa pertumbuhan kekayaan kelompok elite berlangsung jauh lebih cepat dibanding peningkatan kesejahteraan masyarakat umum. Ia mencontohkan bahwa rata-rata kenaikan upah buruh hanya sekitar dua ribu rupiah per hari, sementara kelompok super kaya mampu menambah kekayaan hingga miliaran rupiah setiap hari.

“Upah buruh naik sekitar dua ribuan per hari, sementara orang super kaya bisa bertambah kekayaannya hingga Rp13 miliar lebih dalam sehari,” katanya.

Selain ketimpangan, ia juga menyoroti karakter ekonomi Indonesia yang masih sangat bergantung pada sektor ekstraktif seperti batu bara, sawit, migas, dan pertambangan.

Menurutnya, sebagian besar kekayaan kelompok terkaya di Indonesia masih berasal dari sektor-sektor tersebut. Berbeda dengan negara-negara maju yang banyak ditopang sektor jasa keuangan dan ekonomi digital, Indonesia masih mengandalkan eksploitasi sumber daya alam.

“Proporsi kekayaan dari sektor ekstraktif justru meningkat dari 56 persen menjadi 58 persen,” jelasnya.

Konsekuensinya, kata dia, dampak sosial dan lingkungan yang ditanggung masyarakat juga semakin besar. Kerusakan lingkungan, konflik lahan, hingga ketimpangan pembangunan menjadi harga yang harus dibayar oleh warga yang hidup di sekitar wilayah eksploitasi.

Paparan berikutnya memperlihatkan kesenjangan antara kekayaan rakyat dan para pejabat publik. Dalam sejumlah provinsi, anggota legislatif memiliki kekayaan puluhan hingga ratusan kali lebih besar dibanding rata-rata warga yang mereka wakili.

Yogyakarta disebut sebagai salah satu contoh paling mencolok. Rata-rata anggota legislatif di daerah tersebut memiliki kekayaan lebih dari 400 kali lipat dibanding rata-rata penduduknya.

“Ketimpangan kekayaan itu nyata antara pejabat dan rakyatnya,” ujar Jaya.

Ia juga menyoroti semakin besarnya akumulasi kekayaan para pejabat publik di era pemerintahan saat ini. Menurut data yang ia paparkan, total kekayaan pejabat publik mencapai puluhan triliun rupiah dengan jumlah pejabat yang juga semakin banyak dibanding periode sebelumnya.

Bagi Jaya, fenomena tersebut menunjukkan bahwa ketimpangan tidak hanya terjadi antara rakyat dan kelompok konglomerat, tetapi juga antara rakyat dengan elite politik.

Lebih jauh, ia mengkritik eratnya hubungan antara kekuatan bisnis dan kekuasaan politik yang menurutnya menjadi salah satu ciri utama Prabowonomics.

Ia menyebut kondisi tersebut sebagai “Republik Oligarki”, yakni situasi ketika kepentingan bisnis dan politik saling menopang untuk mempertahankan kekuasaan dan keuntungan ekonomi.

“Bisnis kawin dengan oligarki politik. Mereka saling menopang melalui investasi politik, proyek, konsesi, dan berbagai kemudahan lainnya,” katanya.

Menurutnya, fenomena tersebut mengingatkan pada pola hubungan bisnis dan kekuasaan yang pernah berkembang pada masa Orde Baru. Dinasti politik dan kelompok bisnis besar, kata dia, memperoleh akses yang lebih luas terhadap sumber daya negara dibanding masyarakat biasa.

Meski demikian, diskusi sore itu tidak berhenti pada kritik semata. Para peserta diajak untuk melihat bahwa persoalan ketimpangan bukan hanya angka statistik, melainkan kenyataan yang dirasakan masyarakat sehari-hari melalui sulitnya memperoleh pekerjaan layak, rendahnya kenaikan upah, tingginya biaya hidup, dan terbatasnya akses terhadap kesejahteraan.

Di akhir sesi, satu pesan yang terus mengemuka adalah pentingnya membaca realitas ekonomi berdasarkan data dan pengalaman hidup masyarakat, bukan hanya melalui narasi yang dibangun oleh elite politik.

Sebab di balik istilah besar seperti Prabowonomics, terdapat pertanyaan yang jauh lebih mendasar,  apakah pertumbuhan ekonomi yang terjadi benar-benar menghadirkan kesejahteraan bagi mayoritas rakyat, atau justru semakin memperlebar jarak antara mereka yang berada di puncak kekayaan dan masyarakat yang terus berjuang memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Prabowonomics, Generasi Muda yang Tertinggal, dan Ketimpangan yang Kian Dalam

Bagi Jaya Darmawan, persoalan ekonomi tidak pernah bisa dipisahkan dari politik. Karena itu, ketika berbicara tentang Prabowonomics, ia tidak hanya menyoroti angka-angka statistik, tetapi juga relasi kuasa yang memengaruhi kebijakan ekonomi dan kehidupan masyarakat sehari-hari.

Dalam pemaparannya, ia menyinggung fenomena yang menurutnya cukup ironis: sebagian kelompok yang selama ini dikenal sebagai representasi perjuangan buruh justru terlihat semakin dekat dengan kekuasaan.

Sebagai peneliti ekonomi, ia mempertanyakan posisi gerakan buruh di tengah kondisi ekonomi yang semakin berat. Menurutnya, serikat pekerja semestinya menjadi kekuatan penekan yang memperjuangkan kepentingan pekerja, bukan larut dalam kedekatan politik dengan pemerintah.

“Serikat buruh seharusnya bernegosiasi dengan pemerintah untuk memperjuangkan upah yang layak, memperjuangkan insentif bagi pekerja, atau kebijakan yang menguntungkan rakyat pekerja,” ujarnya.

Ia mencontohkan bagaimana tekanan politik dari kelompok buruh pernah berpengaruh dalam pembahasan kenaikan upah minimum. Saat pemerintah semula mengusulkan kenaikan yang lebih rendah, serikat pekerja mengajukan angka yang lebih tinggi sehingga terjadi proses tawar-menawar yang menghasilkan kenaikan sebesar 6,5 persen.

“Negosiasi yang kuat seperti itu sangat diperlukan,” katanya.

Namun yang lebih mengkhawatirkan, menurut Jaya, adalah kondisi keuangan masyarakat yang terus tergerus. Ia menyebut fenomena tersebut sebagai berkurangnya tabungan masyarakat kelas menengah dan bawah, sementara kelompok kaya justru terus menambah simpanannya.

Omzet usaha kecil menurun, biaya hidup meningkat, dan berbagai kebijakan fiskal dinilai belum mampu memberikan perlindungan yang cukup bagi kelompok rentan.

“Tabungan masyarakat di bawah seratus juta rupiah cenderung turun, sementara simpanan di atas lima miliar rupiah justru meningkat,” katanya.

Data tersebut, menurutnya, memperlihatkan bahwa ketimpangan tidak hanya terjadi pada kepemilikan aset, tetapi juga pada kemampuan masyarakat untuk menyimpan dan mengembangkan kekayaannya.

Kondisi itu semakin terasa bagi generasi muda. Dalam paparannya, Jaya menunjukkan bahwa kelompok usia muda menjadi salah satu pihak yang paling terdampak oleh situasi ketenagakerjaan saat ini.

Lulusan SMA, sarjana, bahkan mereka yang telah menyelesaikan pendidikan pascasarjana harus menghadapi masa tunggu yang semakin panjang sebelum memperoleh pekerjaan.

“Rata-rata generasi muda harus menunggu sekitar tujuh setengah bulan untuk mendapatkan pekerjaan,” ujarnya.

Situasi tersebut membuat pendidikan tinggi tidak lagi menjadi jaminan memperoleh pekerjaan yang layak. Banyak lulusan perguruan tinggi akhirnya terserap di sektor-sektor pekerjaan berupah rendah atau pekerjaan informal yang tidak memberikan perlindungan memadai.

Ia menyinggung salah satu program pemerintah yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Namun sebagian besar posisi yang tersedia, menurutnya, masih berada pada kategori pekerjaan kasar yang tidak sejalan dengan harapan industrialisasi dan peningkatan kualitas tenaga kerja.

“Lulusan S1 atau S2 tetap berpotensi bekerja sebagai buruh kasar karena kesempatan kerja yang tersedia memang seperti itu,” katanya.

Di sisi lain, persoalan ketenagakerjaan juga berkaitan dengan lemahnya perlindungan pekerja. Banyak pekerja kontrak harian yang kehilangan hak ketika mengambil cuti karena hari tidak bekerja dianggap sebagai hari tanpa upah. Fenomena tersebut paling banyak dialami oleh pekerja muda yang baru memasuki dunia kerja.

Menurut Jaya, kenyataan ini memperlihatkan bahwa sebagian besar pekerja Indonesia masih berada dalam sektor informal yang rentan terhadap berbagai bentuk ketidakpastian. Persoalan lain yang mendapat perhatian dalam diskusi adalah kesenjangan antara upah minimum dan kebutuhan hidup layak.

Ia mencontohkan Yogyakarta yang selama ini sering dipromosikan sebagai kota pendidikan dan tempat ideal untuk menjalani masa pensiun. Namun di balik citra tersebut, terdapat persoalan serius terkait rendahnya upah dibanding biaya hidup yang terus meningkat.

“Masyarakat merasakan sendiri bahwa makanan tidak lagi murah dan biaya hidup terus naik,” ujarnya.

Kesenjangan serupa juga ditemukan di sejumlah daerah lain, termasuk wilayah-wilayah yang selama ini dikenal sebagai pusat industri maupun daerah kaya sumber daya alam.

Tidak hanya itu, Jaya juga mengajak peserta melihat ketimpangan dari perspektif gender. Menurutnya, perempuan menghadapi beban yang lebih kompleks dibanding kelompok pekerja lainnya.

Selain bekerja untuk memperoleh penghasilan, banyak perempuan masih memikul tanggung jawab domestik yang tidak pernah dihitung sebagai aktivitas produktif secara ekonomi.

“Beban kerja perempuan sebenarnya jauh lebih besar karena mereka harus menanggung pekerjaan domestik sekaligus pekerjaan ekonomi,” katanya.

Akibatnya, banyak perempuan mengalami beban ganda yang menguras waktu, tenaga, dan kesempatan untuk mengembangkan diri.

Ia juga mengutip data yang menunjukkan ratusan ribu perempuan mengalami keputusasaan dalam mencari pekerjaan. Angka tersebut semakin tinggi pada kelompok usia yang lebih tua, terutama ketika mereka harus menghadapi perceraian atau tekanan sosial lainnya.

“Lebih dari enam ratus ribu perempuan tercatat putus asa mencari pekerjaan,” ujarnya.

Menurutnya, berbagai persoalan tersebut belum mendapatkan perhatian yang memadai dalam kebijakan ekonomi yang sedang dijalankan pemerintah.

Di akhir paparannya, Jaya menyoroti ketimpangan yang juga terjadi di institusi negara seperti militer dan kepolisian. Ia menunjukkan adanya jarak yang cukup besar antara penghasilan pejabat tinggi dengan anggota di level bawah.

Kondisi itu, menurutnya, dapat memicu berbagai persoalan karena sebagian aparat terdorong mencari sumber pendapatan tambahan di luar tugas pokok mereka.

Dari seluruh data yang dipaparkan, Jaya menyimpulkan bahwa tantangan terbesar ekonomi Indonesia saat ini bukan sekadar pertumbuhan ekonomi, melainkan distribusi kesejahteraan yang semakin timpang. Karena itu, ia menawarkan pendekatan berbeda melalui penguatan sistem pajak progresif yang menyasar kelompok super kaya dan pejabat publik dengan aset besar.

“Yang perlu diperkuat adalah pajak kekayaan bagi kelompok yang memiliki kemampuan ekonomi paling tinggi,” ujarnya.

Menurutnya, langkah tersebut dapat menjadi salah satu sumber pendanaan untuk memperkuat perlindungan sosial, menciptakan lapangan kerja yang lebih layak, dan mengurangi kesenjangan yang semakin melebar.

Bagi para peserta diskusi, paparan itu menjadi pengingat bahwa di balik berbagai istilah ekonomi yang terdengar teknokratis, terdapat kenyataan yang dirasakan langsung oleh masyarakat seperti  sulitnya mencari pekerjaan, rendahnya kenaikan upah, tingginya biaya hidup, serta semakin lebarnya jarak antara .kelompok kaya dan rakyat kebanyakan. (Ast)