Penilaian: 0 / 5

Nonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan Bintang

Saat ini sebanyak 400-an penyandang disabilitas ber-KTP Surakarta telah menerima vaksinasi pertama dan kedua COVID-19  dan terdaftar dalam pendataan vaksin oleh Pelaksana Harian Tim Advokasi Difabel (PH TAD).  Pendataan dan pelaksanaan vaksinasi tersebut dilalukan sejak April 2021, bahkan mendahului program nasional percepatan vaksinasi yang dicanangkan oleh pemerintah pada Juli 2020. Pelaksanaan vaksinasi tersebut dilaksanakan sampai tujuh gelombang dan dilakukan di berbagai layanan kesehatan di antaranya RS dr. Oen Kandang Sapi, RS dr. Moewardi, dan RS. Bung Karno. Sampai saat ini PH TAD  masih melakukan pencatatan pendaftaran kolektif, bahkan sudah menyasar bagi anak disabilitas berusia 12-17 tahun dengan bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan Surakarta.



Penilaian: 1 / 5

Aktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan Bintang

“…untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial…”


Penilaian: 0 / 5

Nonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan Bintang

Saat ini Indonesia sedang mengalami darurat kekerasan seksual. Mestinya soal teori konspirasi yang diembuskan oleh kelompok-kelompok yang kontra terhadap Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) bahwa ada agenda terselubung terkait gerakan feminisme, tidaklah seperti itu. Ini sebuah kesalahpahaman yang harus diluruskan, sebab RUU P-KS berangkat dari substansi data, narasi dan pengalaman.


Penilaian: 0 / 5

Nonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan Bintang

Anak-anak adalah kelompok rentan terpapar COVID-19, apalagi dengan adanya varian Delta. Sudah 1,5 tahun mereka tidak dapat menikmati keceriaan karena untuk bersekolah pun mesti dilakukan dengan daring. Sedangkan di pihak pmerintah, mulai terjadi kekhawatiran lalu menerbitkan aturan PPKM Darurat. Proteksi terhadap anak-anak ini adalah bagian dari upaya pemenuhan hak anak.


© 2023 All Rights Reserved.