Penilaian: 0 / 5

Nonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan Bintang

Restorative Justice. Istilah ini sedang marak menjadi bahan pembicaraan diberbagai media setelah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD membahasnya dengan memberikan contoh yang dinilai tidak tepat.



Penilaian: 0 / 5

Nonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan Bintang

Banyak sekali kesan baik datang dari berbagai penjuru terhadap Maria Rita Roewiastoeti, seorang perempuan pejuang hak atas tanah bagi masyarakat adat, para sahabat dan bahkan orang yang baru pertama kenalan. Kesan-kesan itu termaktub dalam sebuah buku yang sebagian bersumber dari Zoom pada 9 Januari 2021 dan penggalian kisah dari orang-orang yang berinteraksi dengan Maria yang diinisiasi oleh Yayasan YAPHI, hari di mana jenazah Maria diperabukan. Buku berjudul “Maria dalam Kacamata Sahabat” yang berbentuk soft-file dan masih dalam proses final editing tersebut rencananya akan dicetak terbatas dan dipersembahkan bagi keluarga Maria. Demikian salah satu dari statemen Haryati Panca Putri, Direktur Yayasan YAPHI yang memberikan sambutan dan pernyataan dalam  Zoom memperingati kiprah Maria R. Roewiastoeti dalam penguatan isu perempuan dan sumber daya alam yang dimoderatori oleh Myra Diarsi , Sabtu (20/2).


Penilaian: 0 / 5

Nonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan Bintang

Dalam diskusi daring yang dilaksanakan oleh Kontras dengan tema melawan impunitas, catatan kritis 20 tahun Undang-Undang Pengadilan HAM, Senin (23/11), Tioria Pretty menyatakan bahwa saat ini ada 15 kasus yang sedang dan telah diperiksa. Pelanggaran HAM berat yang sudah selesai diselidiki namun tidak ada tindak lanjutnya adalah : Peristiwa 65-66, penembakan misterius, peristiwa Talangsari, Trisakti Semanggi 1 dan 2, penghilangan orang secara paksa, Kerusuhan Mei 98, Peristiwa Simpang KKA Aceh, Peristiwa Jambo Keupok Aceh, pembunuhan dukun santet, Rumah Gedong Aceh, Paniai, dan Wasior dan Wamena. Sementara itu baru tiga pelaggaran HAM berat yang sudah diadili : peristiwa Tanjung Priok, Timor-Timur, dan Abepura.


Penilaian: 5 / 5

Aktifkan BintangAktifkan BintangAktifkan BintangAktifkan BintangAktifkan Bintang

Problem kemiskinan selalu berangkat dengan persoalan data. Sedangkan permasalahan data di Indonesia masih amburadul. Dari beberapa wilayah, angka kemiskinan yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial  setempat kekeliruannya adalah 30%. Sedangkan yang miskin dan tidak semua terdata, tantangannya ada di 28%. Oleh karenanya kita perlu mengurai akar masalah. Demikian dikatakan oleh Zakaria dari Pengurus Harian Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (PH TKPKD),  saat diskusi via zoom meeting yang dihelat oleh Yayasan YAPHI, Senin (25/1).


Penilaian: 5 / 5

Aktifkan BintangAktifkan BintangAktifkan BintangAktifkan BintangAktifkan Bintang

Selama dua hari 10-11 November 2020, perwakilan Organisasi Masyarakat Pati melakukan konsolidasi yang difasilitasi oleh Yayasan YAPHI di Peace Place atau Rumah Damai Pati.  Husaini, fasilitator pertemuan menyatakan bahwa masyarakat perlu  melakukan analisisi risiko karena terkadang mereka mensukseskan kasus tapi tidak berhasil mengubah ke arah yang lebih baik. Misalnya seperti gerakan  penolakan semen di Sukolilo berhasil dengan harapan lingkungan terjaga, namun nyatanya lingkungannya tidak terjaga karena masyarakat juga menambang. Lalu perilaku masyarakat yang belum sadar lingkungan dengan membuang sampah di aliran sungai juga menjadi masalah tersendiri.


© 2022 All Rights Reserved.