Penilaian: 0 / 5

Nonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan Bintang

Sepuluh  orang anggota dari 100-an petani yang tergabung Paguyuban Petani Paranggupito duduk melingkar di rumah seorang petani bernama Sukisno, Desa Kranding, Paranggupito. Mereka datang dari beberapa wilayah. Dibuka dengan pernyataan dari ketua kelompok, biasa dipanggi Mbah Mul, mereka menyambut baik kedatangan para staf Yayasan YAPHI di hari itu, Rabu (19/1). Beberapa pertanyaan kemudian mencuat di antara perbincangan-perbincangan yang sangat cair, ditandai dengan hampir semua yang hadir turut berbicara.



Penilaian: 0 / 5

Nonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan Bintang

Setelah reformasi, upaya penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu terus diperjuangkan oleh lembaga-lembaga. Mereka setia mendampingi dan upaya itu hampir 21 tahun. Ini bukanlah waktu yang pendek. Bukan pula jalan lurus namun terjal.  Kemudian yang menjadi persoalan adalah stigma. Hingga hari ini mereka menyebut diri sebagai penyintas, atas apa yang seringkali mereka alami seperti bola yang dilempar-lempar. Selama dua dasa warsa ini, rupanya banyak memberi warna.


Penilaian: 0 / 5

Nonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan Bintang

Anni Aryani, seorang dosen dan peneliti di LPPM Universitas Sebelas Maret, lulusan University of Melbourne menyatakan bahwa di Indonesia masih ada gap antara penyandang disabilitas dan non disabilitas.  Terkait disabilitas, meski paradigma sudah berkembang menjadi peradigma sosial, namun belum meninggalkan sama sekali charity base. Belum lagi terkait diskriminasi dan stigma yang diperoleh oleh penyandang disabilitas bahwa mereka masih dianggap sebagai beban masyarakat. Demikian dikatakan Anni saat diskusi bulanan LPPM Universitas Sebelas Maret, Selasa (18/1).


Penilaian: 0 / 5

Nonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan Bintang

Dilatarbelakangi semakin meningkatnya kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Sukoharjo, serta kebutuhan atas komitmen untuk terus membangun jejaring dalam rangka kerja sama dalam mengadvokasi pemangku kebijakan, untuk pemenuhan hak-hak korban kekerasan,  maka Jaringan Layanan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Sukoharjo (JLPAK2S) mengadakan rapat koordinasi yang berlangsung pada Jumat (21/1), bertempat di Kantor Majelis Hukum dan HAM (MHH) Aisyiyah.


Penilaian: 0 / 5

Nonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan Bintang

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan terobosan program pasca reformasi yang sangat bermanfaat untuk rakyat, dan bisa dinilai sebagai bentuk keberhasilan reformasi. Namun program JKN tidak begitu mencapai kesempurnaan, sebab proyek ini belum mencapai tahap selesai. Dan dalam dialektika ada proses-proses yang sangat dikritisi, meski sudah banyak manfaatnya untuk masyarakat. Demikian dikatakan Timboel Siregar, Koordinator Advokasi BPJS Watch  dalam Webinar Pelayanan BPJS Kesehatan untuk Penyandang Disabilitas yang diselenggarakan oleh Perhimpunan Jiwa Sehat (PJS) Jakarta, Senin (10/1).


© 2023 All Rights Reserved.