Publikasi

Penilaian: 4 / 5

Aktifkan BintangAktifkan BintangAktifkan BintangAktifkan BintangNonaktifkan Bintang

Dalam demokrasi ada yang disebut "demokrasi dari bawah" atau democracy from below, demikian dikatakan oleh Atnike Sigiro, Ketua Komnas HAM menjawab pertanyaan wartawan disesi tanya jawab konferensi pers dan pembukaan Festival HAM yang diselenggarakan di Kota Bitung, Sulawesi Utara 29-31 Juli 2024. Ia menambahkan bahwa ketika melihat institusi politik di Indonesia yang jumlahnya tidak kurang, seperti Mahkamah Konsitusi (MK), pemilu yang multipartai, tetapi dengan adanya democrazy from below gunanya untuk memastikan bahwa institusi berjalan sesuai undang-undang.

Add a comment


Penilaian: 0 / 5

Nonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan Bintang

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) bersama Koalisi Kelompok Masyarakat Sipil mendesak Polda DIY untuk menghentikan penyidikan terhadap pengacara LBH Yogyakarta, yang juga pendamping kasus kekerasan seksual di Yogyakarta, Meila Nurul Fajriah, sebagai tersangka pencemaran nama baik.

Add a comment

Penilaian: 0 / 5

Nonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan Bintang

Menurut catatan Bappenas, ada 680.521 penyandang disabilitas yang tinggal di Jawa Tengah. Ini adalah daerah terbanyak kedua setelah Jawa Barat. Mengenai analisis inklusivitas penyandang disabilitas, dimana tingkat kemiskinan cenderung lebih banyak penyandang disabilitas yakni 13,81% dan kemiskinan nasional 9,36%. Masih kurang juga bagi penyandang disabilitas dalam pemenuhan jaminan kesehatan (hanya 24,34%), partisipasi angkatan kerja penyandang disabilitas (hanya 44%, sedangkan nasional 69%), kepemilikan rekening (hanya 23,65%, sedangkan nasional 41,02%) dan kepemilikan ijazah Pendidikan Dasar dengan minimal SD/paket A (hanya 67,76%, nasional yang bukan penyandang disabilitas 80,19%).

Add a comment

Penilaian: 0 / 5

Nonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan Bintang

Ada banyak sekali permasalahan yang dihadapi oleh  Koalisi  Masyarakat Sipil Peduli Perempuan dan Anak (Komasipera), sebuah koalisi yang lahir untuk merespons peristiwa aktual, kasus dan hal-hal urgen  terkait kekerasan pada perempuan dan anak  dalam pemenuhan hak asasi manusia. Demikian disampaikan oleh Vera Kartika Giantari pada diskusi bersama  Komasipera pada Kamis (18/7) di Ruang Anawim, Yayasan YAPHI.  Bahwa di pertemuan sebelumnya para peserta yang terdiri pegiat isu perempuan dan anak berhasil  menggali masalah dan harapannya di masyarakat.

Add a comment