Publikasi

Penilaian: 0 / 5

Rencana penonaktifan 9 juta jiwa Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN-BPJS Kesehatan mulai Oktober, sudah membawa korban bayi yang sedang kritis yang tidak bisa berobat dan orangtuanya menjual sepeda motor. Persoalan ini menjadi tanggung jawab pemerintah, bahwa masyarakat kita belum sejahtera bahkan makin terpuruk. Demikian prakata Germant Anggent dalam diskusi publik via zoommeeting yang digelar oleh Elpeka dan Aliansi Rakyat untuk Hak Jaminan Sosial Kesehatan,  Rabu (17/11). Lebih jauh ia mengatakan bahwa hal itu yang menjadi bahasan dalam diskusi publik selain ke depan akan mengupayakan dialog  sekali lagi dengan menggandeng Kemensos, BPJS Kesehatan dan Komisi 8 dan 9 DPR RI.

Penilaian: 0 / 5

Ada hal menarik dalam acara rutin yang digelar oleh LetssTalk_Sexualities  sebab pada 10 November lalu, Diah Irawati, pendirinya menghadirkan Eva Khovivah, Direktur Eksekutif PKBI daerah Aceh. Mereka berbicara tentang hak seksual, sebagai sebuah representasi masyarakat Aceh yang memiliki resistensi. Lalu bagaimana dengan PKBI? Mengawali cerita latar belakangnya bekerja di PKBI, Direktur Eksekif PKBI Eva Khovivah menyatakan bahwa ada sebagian orangtua memiliki anggapan kalau orang yang bekerja di LSM bukan bekerja, maka kerja di PKBI mesti dipopulerkan.

Penilaian: 0 / 5

Organisasi Perubahan Sosial Indonesia (OPSI) Jawa Tengah lewat paralegal dan Community Based Monitoring Field Officer (CBMFO) didukung IAC dan Global Fund melakukan pertemuan bersama beberapa NGO, layanan kesehatan dan komunitas seperti Mitra Alam, SPEKHAM, Yayasan YAPHI, KPA, Puskesmas dan Komunitas Sehati Boyolali di Hotel Ibis, Kamis (18/11). Memaparkan capaian program selama Februari hingga November 2021, Wahyu Supriyadi bersama Supriyanto secara bergantian menjelaskan bahwa program yang mereka jalani selama ini selain melibatkan layanan kesehatan juga melibatkan lembaga bantuan hukum.

Penilaian: 0 / 5

Festival Hak Asasi Manusia (HAM) akan diselenggarakan 16-19 November  2021 di Semarang, baik secara daring maupun  luring. Alasan Festival HAM diselenggarakan adalah agar pemerintah daerah menjadi aktor untuk menjamin HAM, yakni ada kerja sama antara pemerintah daerah dan masyarakat dengan menampilkan “Champion” kota/kabupaten dan mendorong pemda lain agar bisa menerapkan HAM di daerah masing-masing.