“Hubungan Komnas HAM dengan organisasi masyarakat sipil merupakan salah satu
faktor yang menentukan sejauh mana masyarakat di seluruh Indonesia dapat menaruh kepercayaan dan dapat menjangkau Komnas HAM,” jelas Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro pada Peringatan 30 Tahun Komnas HAM, Rabu (7/6/2023)
Kepercayaan besar dari publik menjadi motivasi bagi Komnas HAM untuk terus menjajaki upaya memperkuat mekanisme yudisial bagi kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat. Terdapat 17 kasus telah diselidiki Komnas HAM dan disimpulkan sebagai pelanggaran HAM yang berat, namun hanya 4 kasus disidangkan oleh Pengadilan HAM.
Komnas HAM juga mendorong adanya pengakuan bagi keberadaan korban pelanggaran HAM yang berat, dan mendorong upaya-upaya pemulihan, dengan mengeluarkan Surat Keterangan Korban Pelanggaran HAM yang Berat (SKKP HAM).
“Komnas HAM memberi harapan yang sama bagi pada pencari keadilan yang tak mendapat perhatian serius dari negara. Perjalanan 30 tahun Komnas HAM diisi banyak inovasi terutama dari Bidang Pengaduan,” jelas Anis Hidayah, Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM Anis Hidayah.
Peran Komnas HAM dalam upaya pemajuan HAM turut disebutkan, seperti kajian dan penelitian HAM terkait program percepatan pembangunan infrastruktur, pendekatan
HAM soal Ibu Kota Negara (IKN) serta kajian UU Cipta Kerja.
“Keberadaan Komnas HAM mudah-mudahan dapat mewujudkan pusat pendidikan dan pelatihan HAM. Semoga Komnas HAM berperan sebagai rumah pencari keadilan agar segera menemukan keadilan di sini. Mudah-mudahan semuanya bisa memaknai dan memperkokoh keberadaan Komnas HAM kedepan," papar Anis.
Secara khusus, Dirjen HAM Kementerian Hukum dan HAM RI Dhahana Putra serta tokoh HAM internasional (Anggota Komnas HAM 1993-1997) Marzuki Darusman memberikan pidato kunci. Keduanya mengapresiasi peran Komnas HAM dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk memberikan pelindungan dan pemenuhan hak asasi manusia di Indonesia.
Akumulasi perjuangan Komnas HAM tidak lepas dari perjuangan masyarakat sipil hingga hari ini. Karena itu, penting sekali Komnas HAM memprakarsai dan mendorong pembentukan masyarakat sipil yang sehat di Indonesia.
"Kita tidak perlu mempertentangkan hak dan kewajiban, tetapi hari ini, 30 tahun kita merayakan kelahiran Komnas HAM yang menunjukkan bahwa tradisi baru telah tertanam pada masyarakat Indonesia,” jelas Marzuki.
Rangkaian kegiatan Peringatan 30 Tahun Komnas HAM dilakukan secara reflektif dan evaluatif melalui diskusi publik dan kampanye hak asasi manusia. Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelebihan yang dimiliki, pembelajaran dan praktik terbaik maupun capaian dan dampak yang telah dihasilkan oleh Komnas HAM selama ini.
Rangkaian kegiatan tersebut terdiri dari: Diskusi publik “Dampak Inkuiri Nasional Komnas HAM Terhadap Masyarakat Adat” dan “Refleksi 30 Tahun Pelayanan
Pengaduan Komnas HAM” berlangsung pada 5 Juni 2023. Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan peluncuran Klinik HAM, Penandatanganan Kesepahaman Bersama Arsip Nasional RI, pencanangan Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip, dan Live Podcast “30 Tahun Komnas HAM: Menuju Keberadaban dan
Keadilan Sosial”.
Kampanye HAM pun dilakukan melalui Jalan Santai 30 Tahun Komnas HAM serta Peluncuran Pemilu Ramah HAM di kawasan Bundaran HI (11 Juni). Ditutup dengan Diskusi Pelanggaran HAM yang Berat (15 Juni).
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) didirikan pada 7 Juni 1993 melalui Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993. Fungsi dan kewenangan Komnas HAM tertuang dalam Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis .
Dalam rentang waktu tahun 1994-2022, Komnas HAM telah menerima pengaduan dari masyarakat sebanyak 119.874 aduan. Secara umum, pihak yang paling banyak
diadukan adalah kepolisian, korporasi, dan pemerintah daerah. Wilayah dengan aduan terbanyak adalah DKI Jakarta, Sumatera Utara, Jawa Timur, dan Jawa Barat.
Sedangkan pelanggaran hak yang paling banyak diadukan adalah hak atas kesejahteraan, hak untuk memperoleh keadilan, dan hak atas rasa aman.