Dewi Candraningrum lewat progam VOICE yang didukung oleh HIVOS menginisiasi diskusi terfokus terkait survey yang selama sebulan dilakukannya. Survey yang membidik 148 orang ini diikuti oleh di antaranya sesama pengakses program VOICE dan kelompok perempuan, minoritas agama, adat,difabilitas, minoritas gender dan seksual, kelompok remaja rentan, lansia pemangku hak dan yang lainnya. Dari keseluruhan 55% pengakses survey berusia 18-24 tahun, dan 99,67% memiliki identitas gender, dan 52% berasal dari suku Jawa dengan mayoritas bergama Islam.
Ketika pertanyaan mencuat terkait apakah saat ini ada kebijakan /peraturan/program yang menghambat gerakan/advokasi/pemberdayaan diri pemegang hak atau komunitas, 76 orang responden menjawab ya, dan 72 orang menjawab tidak. Dan saat menjawab tekait apakah ada kebijakan/aturan/program saat ini yang menyebabkan diskriminasi/kekerasan/pengecualian bagi komunitas/pemegang hak? dari 148 responden, 79,53% menjawab ya adalah 69,47%.
Siti Aminah Tardi, Komisioner Komnas Perempuan saat FGD menyatakan bahwa analisa yang dilakukan dalam penelitian ini bisa mendorong lembaga layanan sehingga kebijakan yang sudah ada terimplementasikan dengan baik, jadi ada kebijakan penunjukannya.
Sedangkan Dewi Tjakrawinata, pegiat isu disabilitas menyampaikan bahwa analisa dalam penelitian yang terkait disabilitas sudah cukup. Ia sangat menghargai atas upaya dan kerja Dewi Candraningrum terlebih ini akan berguna ke depan bagi anak yang tidak bisa berkembang dan bertumbuh dengan baik terutama bagi disabilitas.
Albert Wirya peserta lain dari LBH menilai bagaimana lampiran penelitian ini sangat persepsional. Menurutnya sangat terlihat sebagai analisa persepsional seperti ini memang sangat penting. Hal lain berkaitan ini dengan misalnya dampak psikologis terutama dua tahun masa pandemi dengan berbagai suasana politik yang tentu akan berpengaruh pada responden yang berasal dari kelompok marjinal. Isu politik yang kemudian akhirnya merambah ke isu LGBTdengan situasi dipojokkan atau ancaman untuk meningkatkan popularitas tokoh atau elektabilitas.
Usulan Memasukkan Emergency Risk Akses Kerja Bagi Kelompok Disabilitas
Giani dari Voice memberi apresiasi atas kerja-kerja penelitian selama 1-2 bulan ini dan ia tertarik terkait emergency risk yang belum memasukkan akses kerja bagi penyandang disablitas dan tidak tertuang dalam kolaborasi. Dan langsung ditanggapi oleh peneliti, Dewi Candraningrum, yang akan memasukkan dalam kolaborasi-kolaborasi yang dapat dilakukan. Apalagi terkait masalah payung hukum, Indonesia telah memiliki Undang-undang nomor 8 Tahun 2016 yang di dalamnya mengatur tentang berapa persen tenaga kerja disabilitas yang harus dipekerjakan sebagai PNS, pegawai BUMN dan sektor swasta. Terlebih saat ini isu akses pekerjaan sedang didengungkan terutama akses pekerjaan bagi disabilitas mental dan intelektual.
Qori dari Pamflet mewakili generasi orang muda terutama isi berlapis di kelompok muda menyampaikan pentingnya orang muda terkait kerentanan ruang aman, dan butuh kesempatan. Juga terhadap komunitas yang mengedepankan keseteraan, dan terkait bagaimana dengan komunitas adat, mereka bisa bersuara di komunitasnya juga. Ini terjadi pula di komunitas LGBT. “Untuk first votter, partisipasi tidak diambil secara meaningfull dan yang diambil adalah yang tidak mewakili semua generasi,” terang Qori.
Juga bagaimana terkait sosialisasi akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum, dipertanyakan dalam diskusi ini apakah juga menjadi pertanyaan dalam survey sebab ini penting karena menyangkut disabilitas yang menjadi korban kekerasan seksual dan pantas untuk di-highlight. (Ast)