Sorot

Penilaian: 5 / 5

Aktifkan BintangAktifkan BintangAktifkan BintangAktifkan BintangAktifkan Bintang

Problem kemiskinan selalu berangkat dengan persoalan data. Sedangkan permasalahan data di Indonesia masih amburadul. Dari beberapa wilayah, angka kemiskinan yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial  setempat kekeliruannya adalah 30%. Sedangkan yang miskin dan tidak semua terdata, tantangannya ada di 28%. Oleh karenanya kita perlu mengurai akar masalah. Demikian dikatakan oleh Zakaria dari Pengurus Harian Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (PH TKPKD),  saat diskusi via zoom meeting yang dihelat oleh Yayasan YAPHI, Senin (25/1).


Penilaian: 5 / 5

Aktifkan BintangAktifkan BintangAktifkan BintangAktifkan BintangAktifkan Bintang

Sebuah penelitian yang dilakukan di Inggris tahun 2013 menyatakan bahwa seorang anak mampu mengajukan hingga 300 pertanyaan setiap hari. Tentu banyak di antara kita yang tidak heran dengan hasil penelitian ini. Anak-anak memang sering melontarkan berbagai pertanyaan-pertanyaan sederhana yang terkadang mengundang tawa namun tidak mudah juga untuk dijawab.


Penilaian: 0 / 5

Nonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan Bintang

Dalam diskusi daring yang dilaksanakan oleh Kontras dengan tema melawan impunitas, catatan kritis 20 tahun Undang-Undang Pengadilan HAM, Senin (23/11), Tioria Pretty menyatakan bahwa saat ini ada 15 kasus yang sedang dan telah diperiksa. Pelanggaran HAM berat yang sudah selesai diselidiki namun tidak ada tindak lanjutnya adalah : Peristiwa 65-66, penembakan misterius, peristiwa Talangsari, Trisakti Semanggi 1 dan 2, penghilangan orang secara paksa, Kerusuhan Mei 98, Peristiwa Simpang KKA Aceh, Peristiwa Jambo Keupok Aceh, pembunuhan dukun santet, Rumah Gedong Aceh, Paniai, dan Wasior dan Wamena. Sementara itu baru tiga pelaggaran HAM berat yang sudah diadili : peristiwa Tanjung Priok, Timor-Timur, dan Abepura.


Penilaian: 5 / 5

Aktifkan BintangAktifkan BintangAktifkan BintangAktifkan BintangAktifkan Bintang

 

Minggu, (10/10/2020) Haryati Panca Putri, Direktur Yayasan YAPHI berbagi pengetahuan hukum kepada Forum Kajian Hukum Mahasiswa (FKHM) Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang. Kegiatan Sekolah Konstitusi bertajuk kontribusi mahasiswa menuju masa depan hukum yang berintegritas ini dilakukan via daring dengan media Zoom. Selain menambah wawasan bagi mahasiswa, kegiatan ini juga bertujuan untuk berbagi pengalaman mengingat realita hukum yang ada masih jauh dari pemahaman teoritis yang dipelajari di bangku perkuliahan.


Penilaian: 5 / 5

Aktifkan BintangAktifkan BintangAktifkan BintangAktifkan BintangAktifkan Bintang

Selama dua hari 10-11 November 2020, perwakilan Organisasi Masyarakat Pati melakukan konsolidasi yang difasilitasi oleh Yayasan YAPHI di Peace Place atau Rumah Damai Pati.  Husaini, fasilitator pertemuan menyatakan bahwa masyarakat perlu  melakukan analisisi risiko karena terkadang mereka mensukseskan kasus tapi tidak berhasil mengubah ke arah yang lebih baik. Misalnya seperti gerakan  penolakan semen di Sukolilo berhasil dengan harapan lingkungan terjaga, namun nyatanya lingkungannya tidak terjaga karena masyarakat juga menambang. Lalu perilaku masyarakat yang belum sadar lingkungan dengan membuang sampah di aliran sungai juga menjadi masalah tersendiri.


Penilaian: 5 / 5

Aktifkan BintangAktifkan BintangAktifkan BintangAktifkan BintangAktifkan Bintang

"Lha jane iki Laut apa laundry?" (Ini sebenarnya laut apa laundry?_red) menjadi salah satu kelakar yang ikut terjaring dalam pikiran bersama dengan permasalahan lain yang diceritakan oleh beberapa nelayan rajungan di daerah Keboromo, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah.


Penilaian: 5 / 5

Aktifkan BintangAktifkan BintangAktifkan BintangAktifkan BintangAktifkan Bintang

Kita memilih untuk hidup di negara hukum. Dan sebagai negara hukum, banyak masyarakat yang tidak tahu hukum. Pada Tahun 1987 ada keprihatinan yang  dirasakan oleh sebagian orang pendiri Yayasan YAPHI yang berpikiran bahwa masyarakat yang tidak punya pendamping hukum akan kalah dengan uang. Di pengadilan, banyak fenomena hitam bisa menjadi putih, dan putih bisa menjadi hitam, dan bahkan lain. Maka dari itu harus ada lembaga yang hadir tidak hanya mendampingi dan membela masyarakat saja, namun memberikan pemberdayaan agar masyarakat menjadi tahu.


Penilaian: 5 / 5

Aktifkan BintangAktifkan BintangAktifkan BintangAktifkan BintangAktifkan Bintang

Sebuah realitas hubungan antara petani dan negara yang sedemikian rupa, mungkin membuat kita bertanya-tanya, mengapa petani harus melawan negara? Namun sebelum sampai pada pertanyaan itu, ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa menuntun kita tentang siapa itu petani dan siapa itu negara? Melalui pertanyaan-pertanyaan tersebut kita bisa sedikit membuka mata terhadap sebuah realitas antara petani dan negara.