Ada hal menarik yang dilakukan oleh para pendukung capres sebelum debat kelima (terakhir) dilakukan pada 4 Februari lalu. Diinisiasi oleh Pokja Difabel, beberapa anggota tim pemenangan capres 01 dan 03 (02 absen) melakukan dialog publik untuk mensosialisasikan program-program dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas.
Diawali dengan paparan oleh Siswadi dan Surya Tjandra dari TPN paslon 01 Prabowo-Gibran, mereka menyampaikan visi dan misi Paslon. Mengusung visi perubahan berkeadilan bagi penyandang disabilitas Indonesia, yang di dalam Undang-undang nomor 8 tahun 2016 tercantum 22 hak penyandang disabilitas, 3 hak anak disabilitas dan 4 hak perempuan, mereka mengatakan bahwa selama ini tidak ada yang mengurus. Menurut mereka, karena Leading sector oleh Kemensos maka hak-hak itu tidak terpenuhi. Sehingga oleh karenanya urusan pemenuhan hak penyandang disabilitas nantinya akan ada di bawah tanggung jawab wapres.
Tim Paslon 01 mengutip Indeks Pembangunan Manusia (IPM) untuk disabilitas dan menyatakan bahwa untuk mengukur IPM disabilitas yakni dengan mengukur kemajuan yang dialami oleh penyandang disabilitas. Dan variabelnya tentang kesehatan, pendidikan dari PAUD sampai perguruan tinggi, kemampuan daya beli, wirausaha, UMKM, kesempatan kerja serta kuota 2% dan 1%. serta pendataan. Mereka sudah menyiapkan program 30 hari pertama kerja.
TPN Paslon 01 juga menyinggung tentang konsesi kebutuhan dasar seperti transportasi terpadu sehingga kartu penyandang disabilitas dibutuhkan, dan semakin menegaskan bahwa penyandang disabilitas dibutuhkan oleh semua.
Yustisia :dari YPN Paslon 03 menyoroti selain timnya mewakili difabel fisik, sensori, Tuli, netra, serta mental, mereka juga berpihak kepada perempuan masyarakat adat. Dalam program kerja yang ditawarkan oleh Paslon 03 ada 8 misi dan 21 program yang berpihak kepada penyandang disabilitas.
Mereka juga akan membuka 17 juta lapangan pekerjaan serta akses pekerjaan dengan menghilangkan batas usia bagi pekerja. Selian itu mereka juga mengupayakan aifabel mandiri dan berprestasi ada di setiap program. Di setiap puskesmas ada satu tenaga psikolog, satu desa memiliki satu mobil akses sehingga bisa dimanfaatkan oleh semuanya termasuk penyandang disabilitas. Dan tak kalah pentingerek juga kama mengawal keluarga miskin dan pra sejahtera dengan memenuhi program satu keluarga, satu sarjana. Dan jika ia difabel maka dimudahkan.
Salah satu andalan program paslon 03 adalah Program KTP sakti (seluruh program dipadu satu). Akan ada ragam disabilitas tertera sehingga tidak perlu surat disabilitas,karena di KTP dimasukkan dokumennya resmi. Hal ini tidak bertentangan dengan kartu disabilitas. Ada temuan baru oleh TPKN bahwa BPJS belum meng-kaver obat untuk epilepsi.
Harapan Difabel Peserta Dialog
Aria Indrawati, pegiat isu disabilitas terutama di pendidikan saat sesi tanya jawab mempertanyakan bagaimana terpenuhinya hak pendidikan bagi difabel. Ia mengatakan bahwa saat ini seluruh dunia sepakat bahwa pendidikan untuk semua. Dan Indonesia memiliki program pendirian inklusi, yakni hak bersekolah di sekolah reguler terdekat dengan tempat tinggalnya yang tercantum dalam Undang-undang nomor 8 tahun 2016. Dan banyak elemen yang harus disediakan sesuai mandat Undang-undang nomor 8 tahun 2016 yakni peraturan yang ada di bawahnya seperti PP dan Permendikbud. Menurut Aria, mestinya sistem pendidikan dikenalkan di tahun 2004 ini bisa terimplementasi dengan baik namun di Jakarta saja masih jauh dari pelaksanaannya.
Pertanyaan yang langsung dijawab oleh tim pemenangan Paslon 03 bahwa tidak dinafikan setiap anak difabel berhak bersekolah di sekolah dekat tempat tinggalnya.Namun ada masalah yakni fasilitas, guru dan kurikulum. Jadi sebaiknya butuh sekolah guru yang mengajarkan guru bisa berinteraksi dengan difabel dan bisa mengajar anak difabel. Kalau guru sudah paham setidaknya dia bisa memfasilitasi atau menyarankan sekolah itu menyediakan sarana dan prasarana untuk anak netra, Tuli, atau disabilitas lainnya.
Sedangkan Iswadi, tim pemenangan paslon 01: menyatakan karena Anies mantan menteri. ketika bicara implementasi, maka berbicara operasional dan di Indonesia biasanya yang dilihat adalah siapa yang mengerjakan. Menurutnya kalau yang mengerjakan Wapres maka akan terimplementasi. Meskipun beberapa ada di kendali pusat maka untuk itu perlu akses.
Ia menambahkan perlu dukungan/ supporting pelaksana di lapangan sebab pendidikan inklusif sudah hampir 20 tahun di implementasi. tapi sulit terlaksana karena kaitannya dengan komitmen dan kemauan keras untuk mengeksekusi dan dengan Peraturan Pemerintah (PP) sudah cukup. .
Di isu ketenagakerjaan, tim paslon 1 mengatakan jika tahun ini akan merekrut 300 ribu ASN maka dua persennya adalah difabel. Tentang tenaga kerja swasta timnya tetap mematuhi aturan mempekerjakan 1 persen dan usulkan peraturan kementerian agar jika ada perusahaan yang mempekerjakan bisa diberikan penghargaan, begitu pun sebaliknya. sehingga ada asas keadilan. Dua hal itu kata kuncinya ada di pendataan.
Sedangkan Yustisia dari tim paslon 03 terkait isu ketenagakerjaan. masalah pertama yakni suplay sebab kita tidak tahu ada lowongan. dan kapasitasnya perlu ditingkatkan untuk memenuhi kuota. Hal yang dilakukan harus pendekatan dua arah..
Isu tenaga kerja tak Puput dari isu pendidikan, kembali masalah pendidikan setinggi mereka mampu. Paslon 3 ada afirmasi 1 keluarga 1 sarjana dan 17 juta lapangan kerja dan berharap banyak perusahaan yang mau menerima dengan meningkatkan pelatihan mitra perusahaan tentang disabilitas utamanya saat ini yang digenjot adalah disabilitas mental dan mereka sudah mengadvokasi terkait surat sehat jasmani dan ruhani.
Dialog publik yang tidak diikuti oleh tim pemenangan paslon 02 membuat suarakeadilan.org mengutip dari sebuah sumber tentang bagaimana komitmen tim paslon 02 dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas.
Dalam sebuah acara deklarasi yang disampaikan oleh organisasi penyandang disabilitas akhir November 2023, Hashim Djojohadikusumo. mengatakan Prabowo dan Gerindra terus peduli terhadap isu kelompok disabilitas. Termasuk, membantu membuat buku kampanye braile.
“Saya merasa sangat berterima kasih dan terharu atas kepercayaan dan harapan yang diberikan kepada capres Prabowo Subianto dan cawapres Gibran Rakabuming Raka," kata Hashim.
Dia memastikan kandidat dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) akan memperhatikan isu kelompok disabilitas apabila terpilih dalam Pilpres 2024 RI.
"Kami pastikan kedua pemimpin ini akan terus berkomitmen mempertahankan, bahkan memperkuat kelompok disabilitas atas hak, kedudukan, dan kewajiban yang setara dengan semua warga negara.” kata Hashim. (Ast)