Pemilu 2024 digelar tinggal sebentar lagi. Segenap masyarakat perlu untuk mengawasi segala potensi kecurangan yang terjadi. Seperti yang disampaikan oleh Hadar Nafis Gumay, anggota koalisi Jaga Suara. Dalam mengawal proses pemilu 2024 ini agar berjalan tanpa kecurangan, Hadar mengatakan diperlukan partisipasi masyarakat yang peduli terhadap pemilu. Salah satu cara mengawasi hasil pemilu itu diluncurkan aplikasi bernama JagaSuara2024 pada pertengahan Januari lalu.
Hadar menjelaskan bagaimana cara kerja aplikasi itu melalui penghitungan suara di TPS. "Jadi hasil penghitungan suara besok dituangkan di dalam formulir yang besar, namanya C hasil, itu difoto. Setelah difoto kemudian dicek apakah memang hasil bacaan aplikasi itu sudah sesuai atau tidak," katamya menerangkan cara menggunakan JagaSuara2024, begitu dikutip dari Tempo.
Direktur Eksekutif Netgrit itu menerangkan jika hasil foto keliru penggunaan bisa mengoreksinya. Jika hasil foto sudah pas, kata dia, langsung dikirimkan ke pusat pengolahan. "Jadi ada server dari Jaga Suara yang nanti disiapkan," tutur Hadar. Menurutmya hasil itu bisa dikirimkan atau disebarluaskan ke media sosial. Di sana publik bisa melihat data suara dari setiap TPS.
Hadar menambahkan setelah pengguna memfoto kertas C itu, ada sistem scanning di dalamnya atau optical character recognition atau OCR, teknologi yang mengekstrak teks dari gambar. "OCR itu membantu membacanya. Jadi kita tidak memasukkan secara manual. Karena itu bisa merepotkan," ujarnya.
Akurasi aplikasi membaca data ekstrak itu cukup tinggi. Selanjutnya data tersebut diolah. "Dari TPS yang dikumpulkan itu akan direkap ke kecamatan, di dalamnya nanti ada kelurahan desa," kata dia. Cara kerja aplikasi ini, dia menuturkan tak berbeda dengan perangkat yang disiapkan penyelenggara pemilu 2024.
Namun sekalipun proses pengawasan dilakukan oleh penyelenggara, masyarakat perlu memantaunya bersama-sama. Pemantauan itu guna memastikan bahwa apa yang diolah tidak ada penyimpangan atau kecurangan dalam pemilu. "Ini merupakan bentuk partisipasi oleh masyarakat," ujarnya.
Adapun hasil foto kertas C dan diteruskan untuk diproses dalam aplikasi sendiri. Setelah itu para pengguna aplikasi bisa membagikan hasil suara dari setiap TPS kepada publik sebagai langkah mengawasi kecurangan.
Pelapor Tidak Harus dari Partai
Sementara itu dikutip dari Liputan 6, pendiri sekaligus pemimpin PolMark Research Centre Eep Saefulloh Fatah juga memperkenalkan aplikasi warga jaga suara. Aplikasi itu dia luncurkan, demi mencegah potensi terjadinya kecurangan saat hari pencoblosan 14 Februari 2024.
Eep mengaku, aplikasi jaga suara diciptakan demi tegaknya demokrasi dan sejumlah ajakan dari para pihak untuk membuat hal yang lebih konkret menyambut Pemilu 2024
"14 Februari bisa disebut hari sakral yang kita sebut perlawanan 14 Februari,” jelas Eep saat berbicara di Ngobrolin People Power 14 Februari 2024 Bersama Masyarakat Jurdil di TPS yang diselenggarakan Santri Spartan di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (26/1/2024) seperti ditulis Liputan 6.
Eep mengatakan bagi warga yang memiliki ponsel pintar berbasis android, aplikasi bisa diunduh melalui google playstore. Selanjutnya, ketik aplikasi warga jaga suara.
Menurut Eep, aplikasi ini bisa dipergunakan siapa pun untuk 4 hal. Pertama, untuk melaporkan potensi pelanggaran. Misalnya ada yang bagi-bagi bansos. Lalu di bansos ada stiker paslon. Ini bisa dilaporkan. Silahkan dilaporkan semua potensi pelanggaran,” ungkap Eep.
Eep memastikan, pelapor tidak harus dari partai atau tim pemenangan. Tapi laporan yang masuk akan dikoneksikan dan lapor ke tim pemenangan termasuk yang dilaporkan berpotensi melanggar.
“Prinsipnya adalah ini kerja warga. Bukan keberpihakan," tegas Eep.
Eep mengatakan, momen saat hari H pencoblosan menyangkut C1 plano. Sebab hal itu adalah bagian penting penghitungan suara yang akan ditulisi pertama terkait pilpres.
“Warga yang di TPS kami anjurkan memfoto dan mengirim C1 plano ke kami," lanjut Eep. (ast)