Takziah Demokrasi atas Matinya Adab Demokrasi, Penegakan HAM dan Keadilan Agraria
1. Hari ini kami, para korban pelanggaran HAM di era Presiden Joko Widodo berkumpul di Yogyakarta, menyampaikan refleksi terbuka, pernyataan publik sekaligus seruan umum agar menempatkan kasus-kasus pelanggaran HAM sebagai pertimbangan dan sikap kritis warga negara untuk Pilpres 2024. Kami berharap pelanggaran HAM yang terjadi selama ini dapat segera dituntaskan, dan pada Pilpres menjadi pertimbangan untuk tidak memilih kandidat Presiden dan Wakil Presiden yang melakukan pelanggaran HAM, atau membiarkan terjadinya pelanggaran HAM.
2. Kami menyatakan keprihatinan mendalam atas berbagai kasus pelanggaran HAM yang terjadi sepanjang tahun 2014-2023. Kasus-kasus itu meliputi beragam isu sektoral: kebebasan berekspresi, hak warga atas tanah, keadilan agraria, kedaulatan pangan, pekerja rumah tangga, kebebasan pers dan jurnalistik, korupsi ekonomi dan politik, manipulasi hukum, dll. Terakhir, kami menyatakan terjadinya musim gugur demokrasi (amanat reformasi 1998) pasca kebijakan presiden Jokowi yang merawat nepotisme, menerabas Mahkamah Konstitusi, melanjutkan represi digital. Jokowi telah membunuh demokrasi melalui ketamakan dan kehausan berkuasa (greedy and hungry power) untuk kepentingan keluarga, bukan bangsa.
3. Kami menilai telah terjadi senjakala demokrasi, kembalinya otoriterisme dalam bentuk/formula baru melalui aksi manufacturing consent (Ed Herman & Noam Chomsky, 1988), dan menguatnya oligarki politik ekonomi, melalui berbagai proyek pembangunan infrastruktur, monopoli kepemilikan media, dll. Berbagai indeks global yang merujuk pada nilai-nilai demokrasi, seperti indeks kebebasan pers, indeks keterbukaan informasi, indeks demokrasi Indonesia secara umum terus menurun (misalnya: skor IKP Indonesia diatas 100, lebih buruk dari Timor Leste dan Malaysia).
4. Kami melihat menguatnya intervensi politik atas lembaga penegak hukum oleh petahana Presiden, meningkatnya kasus-kasus korupsi yang melibatkan pejabat negara di tingkat kementerian/lembaga, penetapan tersangka kepada Ketua KPK, pelanggaran hak atas tanah warga Wadas, Purworejo, penggusuran warga untuk bandara YIA, oligarki ekonomi minus kemandirian politik dan etika bernegara. Pembangunan ekonomi menjadi target utama dan satu satunya, mengabaikan pembangunan peradaban, sosial, agama, pendidikan, kebudayaan. Terjadi konflik kepentingan DPR yang lebih memposisikan sebagai pemberi kerja dari pada sebagai wakil rakyat. Sikap kenegarawanan yang mengedepankan kepentingan publik semakin tipis.
5. Kami melihat semakin melemahnya jaminan atas kebebasan bersuara dan menyampaikan pendapat, yang menyebabkan/melemahkan tingkat kritis masyarakat sipil sebagai amunisi bagi demokrasi yang sehat. Menyusul disrupsi digital, terjadi penyempitan ruang kebebasan berekspresi di media digital bagi warga negara, diikuti pandemi hoax/disinformasi. Diikuti kekerasan digital di internet dan media sosial terhadap aktivis sosial dan jurnalis investigator juga terus meningkat.
6. Merespon situasi saat ini, kami menyerukan upaya penguatan kembali prinsip-prinsip demokrasi, regenerasi kepemimpinan, Pilpres yang jujur, adil, bebas nepotisme. Pemerintahan sudah sepatutnya netral dan tidak mengintervensi penyelenggaraan PEMILU 2024, untuk memastikan terpilihnya pemerintahan baru yang terbuka, dan membuka seluas-luasnya partisipasi rakyat. Atas nama demokrasi melalui prinsip regenerasi kepemimpinan yang adil, bebas nepotisme, dan berdasarkan rekam jejak buruk berbagai kasus di atas, maka dalam Pilpres 2024, tidak sepantasnya Jokowi dan keluarganya turut berkontestasi. Pemilih dalam Pilpres harus memiliki informasi dan kesadaran penuh terkait hal ini sebelum menunaikan haknya.
7. Melalui halaman gedung PP Muhammadiyah di Yogyakarta ini, salah satu gedung bersejarah milik salah satu ormas terbesar di Indonesia, kami mengajak semua elemen masyarakat sipil untuk bersatu dalam jiwa, pikiran dan aksi untuk melawan tirani oligarki politik Jokowi yang melawan akal sehat publik. Kami melihat Presiden telah melanggar konstitusi. Kami meminta tokoh publik, pimpinan Ormas, akademisi yang waras dan aktivis lintas sektor untuk bersama menyerukan penghentian rezim yang tamak kekuasaan ini, yang melanggar HAM, menerapkan politik dinasti. Demokrasi telah dikebiri, mari kita nyalakan api perlawanan, jangan diam.
Yogyakarta, 15 Januari 2024
Forum CIK DITIRO: Pusham UII, Masyarakat Peduli Media, AJI Yogyakarta, ICM, Gerakan Save KPK – Jogja, Jala PRT, SP Kinasih, PUKAT FH UGM, Caksana Institute, LKiS, Forum LSM DIY, JCW, Lingkar Keadilan Ruang, Combine/CRI, Suarkala, LHKP PP Muhammadiyah, Warga Berdaya, IDEA, FNKSDA, KHM DIY, LBH Pers Yogya, Rifka Annisa, Aliansi Rakyat Bergerak, SIGAB Indonesia, LBH Yogyakarta, Lembaga Advokasi Yogyakarta.