Debat Pilpres pertama bertema hukum, HAM, demokrasi dan pemberantasan korupsi akan dihelat oleh KPU pada Selasa, 12 Desember 2024. Pramono U. Tanthowi Wakil Ketua Komnas HAM menyatakan ada lima hal yang penting untuk disampaikan yakni : Pertama, beberapa tahun ini indeks demokrasi Indonesia dinilai menurun, salah satunya karena menyempitnya ruang kebebasan sipil. Karena itu penting untuk mendalami bagaimana komitmen setiap Paslon untuk menjamin tdk terjadi pengekangan atas kebebasan sipil, baik karena kriminalisasi, persekusi, intoleransi maupun diskriminasi.
Kedua, publik juga perlu memastikan strategi pembangunan yang akan dijalankan pemimpin ke depan tetap sejalan dengan prinsip HAM. Misalnya bagaimana investasi dan infrasturuktur tidak memberi dampak buruk pada pelanggaran HAM, baik terhadap lingkungan, masyarakat adat, pekerja, maupun kelompok rentan lain.
Ketiga, publik juga menanti bagaimana pelanggaran HAM masa lalu ditangani. Isu ini terus muncul setiap Pemilu, namun tidak pernah mendapat penuntasan karena hanya menjadi alat politik. Karena itu patut dibahas bagaimana komitmen setiap Paslon untuk menuntaskan pelanggaran HAM masa lalu, baik secara non-yudisial (sebagaimana telah dimulai oleh Presiden Jokowi) maupun secara yudisial.
Keempat, di Indonesia terdapat beberapa Lembaga Nasional HAM, seperti Komnas HAM, LPSK, Komnas Perempuan, KPAI, dan Komisi Nasional Disabilitas. Karena itu penting untuk memastikan bahwa Paslon berkomitmen agar lembaga-lembaga HAM ini diperkuat, jangan sampai dilemahkan.
“Isu HAM jangan hanya isu politik lima tahunan. Kita ingin isu HAM menjadi perbincangan baik di tingkat elit maupun publik. Sehingga publik menangkap isu ini dan menjadikannya sebagai salah satu pertimbangan sebelum menjatuhkan pilihannya dalam Pemilu nanti.” (ast)