M. Joni Yulianto, Direktur Eksekutif Sigab Indonesia pada seminar diseminasi survey kesiapan pemilih difabel dalam pemenuhan hak politik pada pemilu, Kamis (18/1) mengatakan bahwa pesta demokrasi yang akan berlangsung 14 Februari nanti diharapkan jadi ruang bersama untuk pemenuhan hak politik difabel.
Namun begitu, ada tanda tanya besar : bagaimana difabel dapat menggunakan hak pilihnya? Berlatar belakang hal tersebut maka Sigab, PR Yakkum dan Formasi Disabilitas selama ini telah bersama-sama mengawal keberlangsungan pemilu yang diharapkan inklusif lantas melakuka.n survey. Mengapa? sebab isu difabel sangat penting. Jika masyarakat di luar sana telah banyak bersuara kebebasan berpendapat. ternyata dalam konteks difabel, permasalahan ada jauh dari harapan.
Joni juga mengungkapkan bahwa 95% difabel yang mengikuti survey ini, mereka sangat ingin mengikuti dan bersama memperjuangkan hak pilih. Dan 40% dari mereka tidak terdata sebagai pemilih difabel. Jika data itu dipakai untuk melihat dan memilah serta bagaimana TPS agar akses bagi difabel maka keberadaan ini tidak terlihat. Itu artinya hak mereka terlanggar. Kalau dalam bingkai HAM bukan berarti jumlahnya, tetapi ketika satu pun tidak bisa mengakses maka itu melanggar HAM.
Fakta yang ditemukan dalam survey ini ternyata kalau kita dsellami bukan hanya membingkai bagaimana kesiapan difabel. Tetapi harusnya judulnya diganti kesiapan negara dalam memenuhi hak difabel.
Lalu bagaimana dengan difabel mental yang tinggal panti dan balai-balai rehabilitasi? setidaknya sebagai sebagai difabel mental, hak politik mereka harusnya terpenuhi. Di Jogja saja ada 2000-an difabel mental yang tinggal di panti, dan ini akan menjadi konsentrasi bersama Karana hal ini adalah sebuah keprihatinan.
Maka diharapkan dialog yang dibangun dalam seminar bukan hanya berakhir dengan rekomendasi tetapi ada perubahan sistemik yang bukan hanya retorika tetapi bermuara dengan sesuatu yang konkret dan berimplementasi.
Nur Syarif Ramadan, Ketua Formasi Disabilitas dalam paparannya mengatakan lebih banyak responden yakni 251 orang berasal dari Jawa (5 provinsi) NTT 59. 254 responden atau 45% tersebar di provinsi lain.
Dari survey juga diketahui hanya 0,6 persen yang difabel mental di panti peroleh akses informasi. Dan 70 persen responden, pada pemilu lalu tidak terdaftar sebagai pemilih difabel. Serta 30 persen tidak terdaftar di pemilu kali ini. Difabel mental yang tinggal di panti perlu upaya agar dapat menunaikan hak suaranya. (ast)