Musyawarah perempuan nasional telah diselenggarakan pada 26-27 Maret 2023 dan mewadahi partisipasi aktif dan bermakna bagi perempuan disabilitas serta keloperempuanmpok marjinal lainnya dalam menyusun isu-isu dan menganalisis perempuan disabilitas dan inklusi gender dalam dokumen RPJMN. Juga dalam dokumen Renstra kementerian dan lembaga, RPJMD Daerah, kolaborasi dan menggalang dukungan publik, demikian dikatakan oleh Misiyah, Direktur Kapal Perempuan saat pembukaan munas.
Terselenggaranya munas perempuan merupakan proses yang sangat panjang dan berdinamika, serta mengalami pasang surut namun aksi kolektif antar lembaga dengan dukungan projek INKLUSI bersama Kementerian PPPA dan Bappenas sangat banyak mendapat dukungan luar biasa.
Munas dihadiri oleh perempuan dengan kebutuhan spesifik untuk penyandang disabilitas ada JBI. Setidaknya 1.938 perempuan dari beragam kalangan antusias mengikuti Musyawarah Perempuan Nasional (Munas Perempuan) 2024. Mereka berasal dari 400 titik kumpul dari 35 provinsi dan 163 kabupaten dan 477 desa.
Keikutsertaan kolektif titik kumpul juga di daerah terpencil berkumpul dan berkolaborasi dengan pemda masing masing dan berpatisipasi aktif. 90% peserta adalah perempuan. 8,3% difabel. Sebagian besar perempuan berasal dari organsiasi perempuan akar rumput kelompok marjinal : petani, nelayan , organsiasi disabilitas, kesatuan perempuan pesisir, pekerja seni, akademisi, organisasi keagamaan, perempuan kepala keluarga, mahasiswa forum anak jurnalis dan ikatan guru.
Musyawarah perempuan ini mengangkat isu perempuan dan anak dengan berbagai latar belakang ekonomi, geografi demografi dan wilayah. perspektif gender disabilitas dan inklusi nasional dan memberikan perspektif khusus perempuan marjinal, perempuan kecil terpencil korban kekerasan , kepala keluarga disabilitas, masyarakat adat, pekerja migran. perempuan dan anak berhadapan dengan hukum perempuan perkara Informal, pekerja disabilitas, anak remaja dan perempuan.
Munas ini merupakan rangkaian Munas pertama tahun 2023 yang menghasilkan agenda perempuan penyandang disabilitas dan kelompok marjinal sebagai masukan dan rekomendasi yang berhasil masuk dalam RPJMN 2025-2045. Rangkaian Munas akan diselenggarakan dalam lima tahap musyawarah tingkat daerah Ming ke dua dan empat. penyusunan masukan dan rekomendasi, Munas saat ini dan puncak 24 April penyusunan dan diseminasi kebijakan mei 2024 dan penyusunan aksi dan tindak lanjut.
Usulan dari Sekolah Perempuan Gresik dan Komunitas Kesehatan Mental
Sekolah Perempuan Gresik adalah salah satu komunitas yang memberikan usulannya pada Munas perempuan nasional. Lewat salah seorang juru bicaranya, mereka memberikan usulan-usulan sebagai berikut :
1. Meningkatkan layanan kesehatan Pratama dan Pustu. 2. Menyelaraskan ekosistem kebijakan pemerintah pusat dan daerah salah satunya penyediaan mobil ambulance di setiap desa dan melengkapinya dengan alat bantu. 3. Adanya pendataan. 4. Memperkuat pendamping kader desa melalui bimtek. 5. Pelatihan mainstreaming ibu hamil yang mestinya meninggalkan anggapan-anggapan yang masih keliru di masyarakat contohnya : Ibu hamil dilarang makan telur (yang berpotensi anak lahir kurang gizi lantas stunting).
Usulan lain datang dari Komunitas Mother Hope Indonesia (MHI) bahwa ibu hamil tidak hanya memeriksakan kehamilannya saja namun juga perlu pemeriksaan psikis sebab kaitannya adalah bayi yang lahir memiliki risiko prematur, atau dengan berat badan rendah, atau bayi yang tidak terganggu tumbuh kembangnya. Serta perlunya kolaborasi Kementerian PPPA dan Kemenkes, dan memberikan pelatihan-pelatihan kepada tenaga kesehatan. Serta pelatihan mainstreaming ibu hamil dan jika mengakses fasilitas layanan kesehatan tidak terstigma, terutama ini terjadi pada perempuan dengan disabilitas psikososial yang mengalami kehamilan atau sesudah melahirkan. (Ast)