Ada hal menarik dalam acara rutin yang digelar oleh LetssTalk_Sexualities sebab pada 10 November lalu, Diah Irawati, pendirinya menghadirkan Eva Khovivah, Direktur Eksekutif PKBI daerah Aceh. Mereka berbicara tentang hak seksual, sebagai sebuah representasi masyarakat Aceh yang memiliki resistensi. Lalu bagaimana dengan PKBI? Mengawali cerita latar belakangnya bekerja di PKBI, Direktur Eksekif PKBI Eva Khovivah menyatakan bahwa ada sebagian orangtua memiliki anggapan kalau orang yang bekerja di LSM bukan bekerja, maka kerja di PKBI mesti dipopulerkan.
Dahulu sewaktu SMA ada booming, Eva suka membaca kolom khusus curhat di salah satu media cetak, yang di sana ia bisa membaca curhatan seseorang. Di situlah kemudian iamulai menyukai persoalan seseorang. Ia bergabung dengan PKBI tahun 2011. Tahun 2018-2019 ia diberi tugas mengembangkan kemampuan, kemudian diangkat menjadi direktur sejak 2019-2022. Yang terlibat di PKBI ada tim program, dokumentasi dan publikasi serta kampanye. Ada bisnis juga juga yakni klinik unit care PKBI dan ada care center.
Orang-orang sebelum duduk di PKBI sekarang sudah membangun lebih baik, klinik berkembang dan klinik untuk bersalin sebagai klinik bersalin. PKBI juga memiliki keberpihakan dengan dengan kelompok rentan, yakni komunitas difabel serta anak-anak berkebutuhan khusus. PKBI memiliki prioritas mana yang profit dan mana yang tidak. Kalau banyak program semua orang harus memiliki sens of belonging. “Kami punya pengurus, pelaksana harian dan kami memiliki cabang yang ada di 7 tapi hanya 2 yang aktif. Singkil salah satunya. Di luar struktural kami tetap ada relasi dengan pusat. Saya direktur, merupakan staf dari pusat,” terang Eva.
Eva menambahkan bahwa pihaknya sedang membangun media kampanye dan saat ini bermitra dengan UNICEF sejak 2015. Terkait klinik, strategi PKBI, klinik berada di depan dan menjadi motor organisasi yang secara finansial jadi tabungan organisasi. Tokoh-tokoh membentuk PKBI dahulu bicara bahwa penting untuk kampanye seksual reproduksi. Lalu mengapa harus ada klinik bersalin? untuk memenuhi HKSR.
Saat ini di Aceh bukannya semakin terbuka tapi masih tertutup. PKBI melakukan edukasi dan memberikan informasi yang benar. Meski banyak orang tertutup, mereka melakukan pendekatan lokal untuk membicarakan hal ini dengan melibatkan tokoh lokal dan agama untuk mudah lebih berbicara yang dimulai dari masalah-masalah umum. Misalnya orang berani bicara tentang aborsi yang masih sensitif sekali, termasuk dengan Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA), tentang bagaimana cara memberikan ARV pada ODHA. Target PKBI adalah kelompok rentan.
Apakah ada pendidikan seks dan seksualitas juga?
Untuk melakukan pendidikan seks dan seksualitas, PKBI masuk ke komunitas-komunitas. Juga memberikan edukasi kepada guru, secara dasarnya poin pendidikan seks dan seksualitas. Konteks kekerasan seksual saat pandemi tidak menurun. Di dinas, P3AKB ada 32 laporan korban kekerasan seksual. PKBI menamakannya pandemi kekerasan seksual . Di pandemi COVID-19 ada peduli lindungi . Di konteks daerah, kekerasan seksual ini juga memakai peduli lindungi sehingga pelayanan kepada korban sudah mulai terbuka. Di salah satu pasal yang termaktub dalam RUU-PKS (RUU-TPKS), meminta PKBI mencabut pasal itu karena dilabeli “anti syariat. Meski mengaku tidak siap namun PKBI tetap harus vokal. “Secara data kami tidak mendokumentasikan sehingga secara angka kami tidak tahu. Di Aceh masih terjadi relasi kuasa, ada pasien datang konseling untuk pasang kontrasepsi, si perempuan itu datang sendiri tidak bersama suaminya,”pungkas Eva. (Astuti)