Kajian Kritis Peta Ketahanan Tanah

Penilaian: 0 / 5

Nonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan Bintang
 

Ketahanan pangan jadi bagian yang penting bagaimana memastikan bahwa makanan yang kita santap sehari-hari itu .tetap ada atau tersedia. Bahkan sebelum Indonesia merdeka masalah pangan sudah dikelola oleh petani. Artinya para petani umurnya lebih tua dari umur kemerdekaan negeri ini. Sesudah merdeka, negara Indonesia kemudian bergeser menjadi masyarakat agraris.

Lantas timbul ide lain selain tanaman pangan, yang kemudian melahirkan perusahaan yang membuat petani bergantung kepadanya dari soal bibit hingga pupuk dan harus diingat bahwa kedaulatan atas tanah jadi bagian penting dari ketahanan pangan. Petani yang selama ini menjadi tukang punggung kemudian berbalik dipunggungi, istilah yang disematkan kepada negara, dalam hal ini pemerintah, lewat kebijakan-kebijakan yang dijalankan, tidak ada pemihakan sama sekali kepada petani.

Demikian kalimat pembuka yang disampaikan oleh Adi.C. Kristiyanto, pada diskusi Kajian Hukum Kritis : Peta Kedaulatan Tanah yang diselenggarakan oleh Yayasan Yaphi mengundang narasumber Iwan Nurdin, Dewan Pakar Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA). Diskusi dan kajian diikuti oleh semua masyarakat dampingan Yayasan YAPHI di antaranya adalah : Masyarakat petani Sambirejo Sragen, Masyarakat petani KOMPAK Porang Paring, Masyarakat petani Paranggupito dan lain-lain. 

Seturut yang dikatakan oleh Adi, Haryati Panca Putri, Direktur Pelaksana Yaphi pun mengatakan bahwa kedaulatan pangan kita sangat terkait dengan stabilitas politik, sosial dan keberlanjutan kebijakan ekonomi yang saat ini menjadi isu menarik dan sentra di Indonesia. Seperti kita ketahui saat ini ada tumpang tindih aturan, dan monopoli. Putri berharap pemerintah baru lebih memikirkan untuk memenuhi hak rakyatnya.

Iwan Nurdin membuka diskusi dengan mengatakan bahwa saat ini terjadi perubahan besar yang akan membawa pengaruh di negara, baik masyarakat kota, desa atau pesisir. Sebab hari ini kita masih dipengaruhi dua kekuatan besar yang membawa konsekuensi pada perencanaan ekonomi dan rencana pembangunan di Indonesia. Indonesia mendaftar untuk bergabung menjadi anggota forum ekonomi BRICS, forum internasional yang diinisiasi Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan, untuk menyaingi organisais dunia yang sudah ada serta untuk menentang domiansi global di dunia. Akibatnya, Indonesia tidak punya opsi, di luar institusi politik barat yang sudah ada.

Menurut Iwan, Indonesia akan menjalani peran cukup penting untuk dibawa ke kekuatan tersebut. Indonesia akan membawa tradisi ekonomi politik yang katanya mendayung di antara dua kekuatan besar. Di luar itu, kemenangan Donald Trump membawa pengaruh yang cukup penting.

Lantas apa pengaruh bagi Indonesia kalau lingkungan politik seperti itu? yang jelas adalah harga komoditas terutama ekonomi di lingkaran Asia dan Asean ketergantungannya semakin menguat.

Kemudian timbul pertanyaan, bagaimana warisan kita terikat situasi global? Maka jawabannya adalah demokrasi Indonesia, kebebasan semakin menyempit dan diterima seolah olah suatu kewajaran. Demokrasi kita terlalu ramah dan santun. Sedang di masyarakat ada proses penisbian, ada penurunan kualitas demokrasi serta regulasi semakin menyempit. Kebijakan menyempit bertujuan mempermudah perampasan alat-alat kesejahteraan rakyat

Di dunia pertanian wilayah pertanian Indonesia lebih nanyak diprioritaskan usaha skala besar (pertambangan) itu sesungguhnya memperkuat memperbesar jurang.

Mengapa situasi semacam itu bisa terjadi ?
-pembajakan demokrasi.
dalih ; demokrasi yang dijalankan oleh negara membangun kurang efektif.

De Industrialisasi
-Peran industri kepada GDP menurun.
-Keruntuhan industry manufactur (upah tidak murah, bahan bakarnya)

Penurunan Pertanian
-Kontribusi terhadap PDB. Pada triwulan ketiga tahun 2023, sektor pertanian memberikan kontribusi sebesar 13,57% ke PDB.

Warisan Struktura Agraria, adanya
pengusahaan Agraria Menurut UUPA yang melahirkan ketimpangan dan ketimpangan Penguasaan Tanah.

Rencana Ekopol Prabowo :

+State LED Capitalisme
-menghilangkam potensi oposisi di parlemen
-melanjutkan hilirisasi sebagai strategi industrialisasi
-menjadikan PSN sebagai katalis. industri baru untuk menghilangkan hambatan
-potensi perampasan tanah oleh PSN

Sesi Diskusi

Pada saat diskusi, Sunardji, petani dari Sambirejo Sragen menyampaikan bahwa di lingkungannya sudah ditawari proyek yang ia duga adalah kehutanan sosial dengan menawarkan pemberian bibit dan pupuk dan bibit serta semuanya akan dicukupi dengan pembagian keuntungan : Tentara : Petani = 40;60. Namun para petani menolaknya.

Kalau menolak kehutanan Sosial ; wilayah wilayah hutan yang diklaim milik PT.Perhutani adalah desa-desa yang menandakan ketidakpercayaan pada rakyat yang hidup harmoni dengan alam. Mereka telah menanam lahannya sejak berpuluh-puluh tahun lalu. Jika alasannya adalah kesejahteraan, masyarakat bisa membuktikan mereka sudah menggarap sebelumnya dan masyarakat harus bisa membuktikan dengan surat-surat. Masyarakat sesungguhnya memperjuangkan reforma agraria."Ini haknya rakyat Indonesia kita mendorong pemerintah bekerja sesuai aturan yang dibuatnya,"terang Sunardji.


Iwan kemudian menjawab bahwa Reforma Agraria bukan produk Soekarno tapi RI yang dikeluarkan dengan UU PA. Ada hak kepada para penyewa. Ada UU Pokok Bagi Hasil. sehingga para tuan tanah atau pemilik tanah tidak mau meneruskan kepemilikan tanah jika tidak mau menggarap sendiri akan dikerjakan penggarap. Ada bagi hasil nelayan dan bagi hasil petani dan itu sudah diatur RI tapi tidak dijalankan.

Petani adalah Dasar Kesejahteraan bagi masyarakat luas.

"Situasi saya ini menghilangkan perbedaan pendapat di DPR. Juga di daerah, ada keseragaman paham bahwa pemerintahlah yang benar,"terang Iwan.

Ia menambahkan pentingnya dalam suasana seperti ini, organisasi menyuarakan kepentingan- kepentingannya dengan cara mudah, sehingga ketika orang lain diseragamkan, organisasi punya seragam sendiri sebab masyarakat sipil harus fokus di antara parlemen yang diseragamkan

Karena kata kunci yang dipakai selama ini adalah kata "miskin." Maka gunakan argumentasi kata itu kalau petani bisa mereformasi agraria maka gunakan. Kalimat mereka memberantas kemiskinan, maka kita gunakan Reformasi Agraria bagi petani kecil. masyarakat kecil.

2. Kalimat mereka : Gratis. rumah gratis. pangan gratis. konsekuensinya dari pangan gratis. Pangan bagi anak sekolah kalau hanya menguntungkan katering mereka.

3. Lapangan kerja.

Penting masyarakat sipil semoga tau satu kata baru untuk mendefinisikan pembeda kita pakai kata keyword seperti mereka tapi punya definisi sendiri.

Jadi siapa sekutu kita? masyarakat tani. dan jaringan dan media yang terus memberikan penjelasan pada publik.

"Pangan sebagai ruang politik kita. kawasan pertanian kita ditetapkan, food estate adalah model estate yang dibangun pemerintah. Kuncinya bagi petani adalah : Kami butuh food estate berbasis koperasi dan kami , rumah tangga petani, buruh tani, bukan PT-PT itu.

Menanggapi kajian, Sucipto, Petani Porang Paring, Ketua KOMPAK terkait industri pertanian diharapkan naik sedangkan petani malah turun, saat ini hampir sama yang dilakukan oleh kelompoknya yang nyaris di ambang penyerobotan lahan. Kalau tidak mereka tanggulangi, sudah terjadi. Sucipto berharap para anggotanya menggalakkan tanaman palawija dan jangan jagung terus-menerus.

2. Ia juga berharap kelompoknya memanami tapal batas dengan perhutani, sehingga jangan berwujud hanya batu supaya tidak menjadi incaran.

Ia juga mewajibkan anggotanya kalau sosialisasi, maka kelompok KOMPAK harus hadir semua.

Sri, Ketua Kelompok Perempuan Petani mengiyakan apa yang lahir dari istilah Jawa "Ngeli Nanging Ora Keli" yang bisa diartikan : mengalir tetapi tidak hanyut. Ikut tapi, jangan mengikuti. Menentang tetapi dengan cara elegan. "Ada pihak yang mau ngasi bibit, kita tidak bisa langsung menerima. Kita lihat, mau di bawa ke mana, diiyakan saja. Itu bibit siapa yang ngasi? Pemberiannya dengan cara bagaimana ? kalau berbuah apa hasil buahmu dibawa mereka. Mereka mau minta bagian yang bagaimana?"

Terakhir, ditekankan penting untuk berorganisasi karena menyampaikan aspirasi kaum tani sebab selama ini mereka hanya diwakili perusahaan tani dan ahli tani. (Ast)