Dewi Kartika, Ketua Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) dalam diskusi publik yang dilakukan oleh KPA dan disiarkan langsung dalam IG lIve @TanahuntukRakyat mengatakan bahwa sejak 1994 mendorong dan mendesak negara untuk menjalankan satu agenda politik kebangsaan,land reform atau reforma agraria karena ada masalah agraria yang bersifat struktural dimana sistem politik agraria di Indonesia didorong untuk liberal. Dewi mengajak semua untuk memahami masalah agraria, bukan soal tanah an sich, tetapi tanah adalah harga diri bagi petani.
Pada tahun 2021 KPA merilis Catahu yang didalamnya memuat penggusuran skala nasional. Karena terbukti Proyek Strategis Nasional (PSN) manipulatif dan ugal-ugalan. Di lapangan terbukti banyak fakta dilaporkan, banyak terjadi penggusuran dan perampasan tanah yang dilakukan pada petani dan masyarakat adat, masyarakat pedesaan akibat proyek pembangunan atas nama PSN. Awalnya PSN menggusur 11 desa di Majalengka untuk PSN pembangunan bandara internasional Kertajati untuk pengadaan 5000 hektar dan sekarang mangkrak.
Maka kemudian jangan ragu untuk menyebut bahwa PSN sebagai konflik agraria. Negara seringkali menyebut ini sebagai.masalah sengketa tanah biasa, soal ganti rugi . Padahal tidak, sebab ini satu proyek yang dibuat secara sistemik, sedemikian rupa ada Kementerian ATR/BPN, ada aparat untuk memperlancar dan boleh dikata PSN ini manifestasi terjadi perampasan tanah rakyat, yang sering disebut perampasan tanah di atas hidup masyarakat yang difasilitasi hukum dan disetir modal. "Ada backingnya dan yang perlu ditekankan, apa yang terjadi sekarang adalah konflik agraria struktural dan sistemik karena luasnya dampak sosial, ekonomi, politik dan vis a vis dengan negara. Jadi bohong jika dikatakan sengketa tanah biasa sebab pastinya ada mafianya,bohirnya tidak turun atau vis a vis rakyat dengan badan usaha negara," terang Dewi.
Begitu gampangnya satu proyek yang profit oriented yang dengan mudah dilabeli proyek PSN. Seperti kasus Rempang itu yang sudah beku/mangkrak lama, tiba-tiba maju di tahun 2023 sebagai PSN dan semua masuk ; sistemik, struktur, dibiayai, aparat, pemda, dan ada keputusan pejabat publik. Secara sistemik dan struktural serta diback-up banyak dari biaya dan dibuat agar ada legimitasi secara hukum dan politik serta pasti ada HGU, HGB dan sekarang ada HPL," terang Dewi. Ia menambahkan bahwa ada penumpukan hak atas tanah, ada izin perhutanan dan tambang. Ini tidak semata bekerja tapi disetir oleh kebijakan. Sehingva konflik agraria itu beyond legalism, ada politik hukum agraria yang sedang dijalankan.
Kalau bicara PSN, maka KPA mencatat sampai tahun 2023 ini ada 2.939 konflik agraria di seluruh Indonesia di atas 6,3 juta tanah dan itu selalu terjadi setiap hari. Maka yang perlu dilakukan adalah penguatan di bawah supaya timbul resistensi. Dalam masalah tanah, masyarakat dibikin sedemikian rupa dengan adanya represif dan teror dan selama masa 10 tahun rezim Jokowi meningkat tajam dibanding pemerintahan SBY.
PSN dalam data di KPA tahun 2023 hanya di infrastruktur saja jumlahnya 23 . PSN nyata sebagai proyek penggusuran berskala nasional. Data di lapangan per-Juli menurut Perpres 2016 ada 134 PSN yang menyebabkan konflik agraria. Masyarakat vis-a-vis Negara dan vis-a-vis Badan Usaha Milik Negara.
Apa sebenarnya PSN? Apa betul argumentasi menteri bahwa PSN banyak lapangan kerja yang dibuat dari PSN? Yang terjadi adalah masyarakat yang tidak tahu menahu mendapat pernyataan "kalian tidak usah lagi bertani, kalian jadi petugas keamanan di bandara, bikin guest house, tidak hilang mata pencaharian" , supaya tidak terlihat sebagai penggusuran. Bayangkan masyarakat adat, desa, marjinal pasti mereka tidak mau ke pengadilan mengambil ganti rugi.
Kaitannya dengan argumentasi dan klaim PSN sudah menyerap 1,9 tenaga kerja. Jika dikomparasi dengan jumlah petani, di sisi lain ada 2,1 juta petani tidak punya tanah. Dengan argumen akan diberi pekerjaan. Di Sulawesi Tenggara yang terjadi adalah mereka mendatangkan tenaga kerja asing. Di tahun sama ada 250 ribu tenaga kerja perempuan tidak bisa diserap oleh proyek nasional.
Cara pemerintah Jokowi untuk menciptakan PSN ; dengan membentuk komite percepatan penyediaan infrastruktur prioritas. Dia akan melabeli nama sebagai proyek PSN dan kelihatan PSN semakin diperkuat dan dimudahkan. Apalagi sekarang aturan yang diturunkan cukup dengan Permenko saja. Ini sangat powerfull dan banyak distorsi informasi bahwa PSN dipercepat dan anggaran bagus. Dia juga yang menambah dana setiap tahun. Contohnya Rempang saja tiba-tiba jadi PSN. "Jadi inilah yang dilakukan sistemik oleh negara untuk label PSN, " jelas Dewi.
Pengadaan tanah sudah tidak menggunakan pengadaan biasa tetapi ditentukan sepihak dan ada pengadilan, bupati dan kepala desa.
Ketika ditetapkan PSN, masyarakat sudah tidak bisa apa-apa lagi. Dulu Indonesia punya Undang-undang Pengadaan Tanah. Kalau masyarakat keberatan, maka boleh menyatakan keberatan dan pemerintah mengkaji mengapa masyarakat keberatan tapi setelah Undang-undang Ciptaker, sudah tidak ada lagi tawar-menawar dan betapa tidak ada studi kelayakan seperti kasus di Wadas.
"PSN penuh manipulatif dibuat seolah legitimate secara hukum. Maka yang perlu dilakukan adalah melakukan Konsolidasi pengorganisasian dan masih punya PR yakni Undang-undang Ciptaker harus kita lawan, " pungkas Dewi. (Ast)