Penilaian: 0 / 5

Nonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan Bintang

Akomodasi yang layak dan fasilitas yang mudah diakses oleh tenaga kerja penyandang disabilitas dari pemberi kerja  menjadi bahan diskusi pada rakor Jaringan Visi Solo Inklusi yang digelar di pertengahan November 2021 via zoommeeting. Diskusi bertujuan untuk menyaring aspirasi dan usulan serta mendengar praktik-praktik di ketenagakerjaan disabilitas di Surakarta sebagai bahan dan masukan untuk penyusunan peraturan walikota (perwali) sebagai mandat perda nomor 9 tahun 2020 tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.



Penilaian: 0 / 5

Nonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan Bintang

Komnas HAM menerbitkan Standar Norma Pengaturan (SNP) untuk mendorong harmonisasi regulasi dan sebagai pegangan untuk melaksanakan prinsip-prinsip penegakan HAM yang disusun dari banyak elemen masyarakat seperti akademisi, kementerian lembaga, dan masyarakat sipil. Memang hak atas tanah tidak disebutkan dalam Kovenan Human Rights tapi masuk dalam hak atas kesejahteraan karena bisa menyangkut dari pekerjaan. Demikian dikatakan Sandrayati Moniaga, Komisioner Komnas HAM dan Mimin Dwi Hartono, Plt Kabiro Dukungan HAM Komnas HAM pada satu sesi diskusi Festival HAM di Semarang, Kamis (18/11).

Terkait kawasan hijau biasanya juga digunakan untuk perumahan atau real estate yang ke depan mungkin bisa menyebabkan longsor atau banjir.  Hak atas lingkungan yang sehat adalah hak asasi yang juga diakui dalam konstitusi. Pemerintah yang memberikan izin serta pemrakarsa harus membuat AMDAL yang tidak sekedar copy paste dari daerah lain. Tidak berarti kawasan hijau tidak boleh diubah untuk tujuan tertentu. Pemerintah daerah seharusnya membuat KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) tekait daya dukung dari wilayah tersebut, jika dilakukan dengan benar maka dapat mencegah longsor dan perusakan lingkungan hidup.

Tanah menjadi sumber konflik yang menjadi komoditas dengan nilai ekonomi tinggi. Sebenarnya negara tidak berhak memiliki tanah namun mengelola tanah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Di mana banyak masyarakat yang bahkan belum memiliki tanah tetapi beberapa orang juga memiliki tanah dalam skala yang cukup besar porsinya. Tugas Komnas HAM sebagai lembaga independen hanya sebatas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang berdasar koridor prinsip-prinsip HAM. Terkait penyelesaian permasalahan tanah lembaga yang berwenang adalah Kementerian ATR/BPN.

Pemerintah harus memetakan tiap-tiap permasalahan yang ada sebelum permasalahan-permasalahan yang baru timbul. Pembaruan agraria yakni setiap orang harus memiliki tanah untuk bekerja harus menjadi dasar pemerintah dalam penyelesaian konflik. Masyarakat harus lebih cerdas, pemerintah harus lebih bijaksana, pengusaha harus mawas diri.Misalnya banyak konflik masyarakat dengan perkebunan ataupun di kota terkait status tanah, maka bisa cek di BPN. Kalau tidak merespon, lalu melapor dan bila ada dugaan pelanggaran HAM melapor  ke Komnas HAM, misalnya menerbitkan sertifikat di atas tanah A. Penerbitan sertifikat ganda berarti mengabaikan adanya hak atas tanah dari pemilik aslinya. Jika permasalahannya soal penyelewengan pelayanan maka bisa melapor ke Ombudsman Republik Indonesia (ORI).Jika berkonflik terkait kehutanan bisa melapor ke kantor-kantor Sekretariat Perhutani terdekat, lalu melapor ke Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), baru kemudian ke Komnas HAM.

Sebagai statemen terakhir, para narasumber menyatakan bahwa pemerintah seharusnya mengupayakan penyelesaian konflik agraria dengan jalan reforma agraria yang harus ditindaklanjuti oleh Pemerintah daerah dan seharusnya pemerintah daerah dapat memfasilitasi konflik agraria daerah entah secara langsung maupun membuat platform untuk menghubungkan kepada kementerian lembaga terkait. (Hastowo Broto Laksito/Astuti)


Penilaian: 0 / 5

Nonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan Bintang

Rencana penonaktifan 9 juta jiwa Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN-BPJS Kesehatan mulai Oktober, sudah membawa korban bayi yang sedang kritis yang tidak bisa berobat dan orangtuanya menjual sepeda motor. Persoalan ini menjadi tanggung jawab pemerintah, bahwa masyarakat kita belum sejahtera bahkan makin terpuruk. Demikian prakata Germant Anggent dalam diskusi publik via zoommeeting yang digelar oleh Elpeka dan Aliansi Rakyat untuk Hak Jaminan Sosial Kesehatan,  Rabu (17/11). Lebih jauh ia mengatakan bahwa hal itu yang menjadi bahasan dalam diskusi publik selain ke depan akan mengupayakan dialog  sekali lagi dengan menggandeng Kemensos, BPJS Kesehatan dan Komisi 8 dan 9 DPR RI.


Penilaian: 0 / 5

Nonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan Bintang

8,56% atau sekitar 21,84 juta penduduk di Indonesia merupakan penyandang disabilitas. Dan hampir setengah dari penyandang disabilitas di Indonesia adalah penyandang disabilitas ganda. Kondisi secara umum penyandang disabilitas terkait hak dan kebutuhan dasar belum sepenuhnya terpenuhi. Hal ini karena faktor tingkat partisipasi dalam berbagai sektor (pendidikan, pelatihan, penempatan kerja dll), tereksklusi dari lingkungan sosial, akses terhadap fasilitas dan layanan publik terbatas.


Penilaian: 0 / 5

Nonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan Bintang

Organisasi Perubahan Sosial Indonesia (OPSI) Jawa Tengah lewat paralegal dan Community Based Monitoring Field Officer (CBMFO) didukung IAC dan Global Fund melakukan pertemuan bersama beberapa NGO, layanan kesehatan dan komunitas seperti Mitra Alam, SPEKHAM, Yayasan YAPHI, KPA, Puskesmas dan Komunitas Sehati Boyolali di Hotel Ibis, Kamis (18/11). Memaparkan capaian program selama Februari hingga November 2021, Wahyu Supriyadi bersama Supriyanto secara bergantian menjelaskan bahwa program yang mereka jalani selama ini selain melibatkan layanan kesehatan juga melibatkan lembaga bantuan hukum.