Sorot

Reformasi : Masih Jadi “Pekerjaan Rumah” tentang KKN

Penilaian: 0 / 5

Nonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan BintangNonaktifkan Bintang
 

Fachrurozi Madjid, moderator diskusi publik bertema hukum sebagai senjata politik yang dihelat oleh Nurcholis Madjid Society pada Rabu (19/6) mengatakan bahwa realita hari ini yang publik lihat adalah hukum hanya untuk kepentingan politik tertentu. Artinya ada hal besar terkait  persoalan penegakan hukum. Lantas apa yang paling penting untuk ditegakkan sekarang? Menurutnya adalah  supremasi hukum yang dijalankan secara berkeadilan.Namun tampaknya untuk saat ini tidak mudah dilaksanakan.

Romo Magnis Suseno  sebagai narasumber mengawali dengan membicarakan tentang reformasi. Baginya reformasi adalah sesuatu yang luar biasa. Setelah sekian tahun Indonesia merdeka  akhirnya perjuangan mahasiswa dan bahkan tidak hanya mahasiswa, Indonesia berhasil meng-install demokrasi dan hak-hak asasi manusia. Akhirnya ini ditulis dalam Undang- undang Dasar bahwa negara Indonesia adalah negara Hukum. Sebuah pencapaian yang sungguh luar biasa. Namun ada sesuatu yang sama penting bahwa dari reformasi, ada yang tidak nyata yakni tuntutan mahasiswa untuk memberantas Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN). Ketika negara menjadi korup dan dikelola dengan gegabah maka virus ketidakadilan masuk.

Romo Magnis meneguhkan jika kita tidak bisa membangun negara yang aman kalau tidak ada keadilan. Di dalam masyarakat, HAM amat perlu. Contohnya adalah tanpa KTP kita tidak bisa berdiri di hadapan polisi dan tidak diakui kalau kita ada. Mengapa Hak Asasi Manusia (HAM) amat sangat penting, sebab kalau HAM nyata-nyata dihormati, maka kehidupan kita adalah kehidupan yang etis, manusiawi.

Bung Karno pada Juli 1945  mengatakan "kita memastikan kedaulatan rakyat bukan individu" artinya kemerdekaan untuk sendiri menentukan  pemimpin dan ke arah mana. Romo mengaskan lagi dan menganggap reformasi sebagai sesuatu yang luar biasa dan yang menentukan juga pada dasarnya yang masih dalam pandangannya bahwa dibanding banyak negara lain Indonesia melalui masalah gelap dengan berbagai masalah. Ada konflik yang berbahaya seperti konflik agama dan etnik dan sebagainya. Jika semua berhasil diatasi maka akan bagus.

Romo mengakui bahwa ia tidak lagi mendengar kritikan dari DPR bagaimana persiapan pemilu. Mereka diam. Lantas ia juga menerima informasi bahwa orang bisa  mau masuk jadi anggota DPR harus membayar minimal 5-10 milyar. Berarti orang yang masuk anggota DPR adalah orang yang amat kaya. “Saya khawatir kalau sampai terjadi bahwa partai terbaik itu partai-partai pendukung  pemerintah sebab pemerintah membutuhkan partai pendukung. Saya masih ingat Jokowi di tahun 2014 mendapat dukungan partai besar di DPR 40%. Pada prinsipnya tiap pergerakan partai, masing-masing mereka dapat sesuatu yang menjanjikan. Entah kementerian, atau lembaga, " pungkasnya.

(Ast)