Tragedi Mei 1998, Benarkah Negara Telah Bertanggungjawab?

0
Eddy J Soetopo

Eddy J Soetopo

Oleh:  Eddy J Soetopo
Direktur Eksekutif Institute for Media and Social Studies (IMSS) Jakarta
Jurnalis senior, tinggal di Solo-Jakarta

Tak akan lama lagi kita akan mengenang kembali tragedi berdarah ratusan korban tewas, hampir seribuan gedung dan pertokoan dibakar massa yang terjadi sembilan tahun lalu dalam kerusuhan Mei 1998. Tragedi mengawali tumbangnya rezim otoriter Orde Baru, membuat bulu kuduk kita berdiri, bila mengingatnya kembali. Bau sangit tubuh manusia yang mati sia-sia, mengisyaratkan betapa dahsyatnya “pembantaian” massal dilakukan secara sistematis, terencana dan mengerikan.

Puluhan bahkan ratusan korban manusia mati sia-sia terbakar di dalam mal di seantero Jakarta dan Surakarta lantaran terprovokasi menjarah barang mewah. Kebanyakan dari mereka yang terpanggang hidup-hidup di dalam mal merupakan warga miskin kota.

Mereka terprovokasi melakukan penjarahan isi pertokoan dan kemudian dibakar dari luar oleh orang tak dikenal. ”Saya nyaris saja terpanggang hidup-hidup di dalam Mal Jogya,” ujar Masirin, 48, warga Klender Jakarta Timur, ”Kalau tidak cepat keluar dari mal. Saya lihat ada orang yang berteriak-teriak, rambut bros, menyuruh ambil barang dan baju di dalam mall Jogya. Saya tidak sempat bawa apa-apa, tetangga saya masih terbakar di dalam.”

Tidak hanya rakyat kecil, melarat dan papa menjadi korban kerusuhan Mei yang diidentifikasi sebagai kekerasan struktural sistematis yang sia-sia mengorbankan nyawanya; tetapi sedikitnya empat mahasiswa ditembak mati, justru mereka sedang berdemonstrasi di dalam kampusnya sendiri.

Sedangkan puluhan perempuan, yang sebagian besar etnis Tiongwa, mengalami pelecehan atau pemerkosaan. Setidaknya 85 korban kekerasan seksual dan 52 diantaranya, menurut temuan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF), yang dibentuk pemerintah waktu itu, korban perkosaan. Tampaknya hasil temuan TGPF, terkesan tidak ditindak lanjuti oleh pemerintah yang berkuasa. Mestinya, sejak awal sebelum pemerintahan tiga periode presiden berganti, Puspom TNI maupun Pomdam Jaya bereaksi cepat menindaklanjuti temuan TGPF, tetapi justru dua instansi tersebut terkesan sangat lambat bergerak.

Bahkan menurut laporan Tim Relawan untuk Kemanusiaan, di bawah komando Romo Sandyawan Sumardi waktu itu, sempat dihadang aksi kekerasan di Jalan Sudirman saat ingin mencari fakta hasil otopsi di RS Jakarta, pada 15 Agustus 1998. Tidak hanya itu, mereka juga mengintimidasi dan anggota Tim Relawan untuk tidak lagi membeberakan hasil kerja Tim TGPF. Sungguh suatu hal yang aneh dan tidak masuk akal. Di saat ratusan dan ribuan rakyat menginginkan hasil temuan kerusuhan rasial dalam kasus tragedi Mei 1998, masih ada oknum yang mengatasnamakan pendukung setia NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) menginginkan kasus invesitagasi dan penelusuran jejak kasus penembakan mahasiswa dihalang-halangi, dan dianggap selesai.

Menjadi sangat aneh bila seusai reformasi memasuki babak baru, hingga kini upaya untuk mengungkap kebenaran dan keadilan atas tragedi yang menelan korban jiwa dan meluluh-lantakkan martabat manusia justru dihadang melalui cara-cara brutal dan sistematis. Semakin jelaslah sudah, upaya memperoleh kebenaran faktual di negeri ini jauh panggang dari api. Semua dibuat dan seakan-akan menabrak takbir nan kasat mata yaitu kekuasaan negara.

Meski mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berani bicara secara terbuka menyatakan permintaan maaf pada korban dan keluarga korban tragedi Mei 1998, namun harus diakui, dalam hal ini negara dan kepala pemerintahan RI abai melakukan kewajibannya melindungi rakyatnya. Nuansa yang dikemukakannya tak lebih dari sekedar live service. Padahal jelas-jelas rakyat menjadi korban ekses pertikaian sesaat elit penguasa.

Bila kita cermati laporan temuan TGPF, menjadi semakin jelas rentetan kekerasan sebelum kerusuhan 13-15 Mei merupakan puncak akumulasi brutalisme pelbagai peristiwa sebelumnya yang disebabkan colapsnya tatanan ekonomi dan perebutan elit politik. Penculikan para aktivis dan tragedi berdarah, penembakan mahasiswa Trisakti tampak benderang sengaja dilakukan secara terorganisir dengan pola-pola tertentu.

Setidaknya, diduga aparat keamanan negara kalau tidak ikut terlibat di dalamnya paling kurang membiarkan peristiwa obong-obongan terjadi di Jakarta, Solo, Surabaya dan Palembang secara serentak, sistematis dan dalam waktu hampir bersamaan. Oleh sebab itu, tragedi Mei 1998 dalam tatanan hukum internasional, termasuk pelanggaran kemanusiaan yang dilakukan negara  secara sitemik dengan penyebaran luas dalam waktu singkat.

Belum tuntasnya penyelesaian kasus yang memakan waktu lebih dari 10 tahun, bukan lantaran negara tidak berdaya untuk mengungkapkannya, akan tetapi terasa aroma kental elemen Negara berusaha menutup-nutupi dan bahkan ingin melupakannya. Sewaktu saya melakukan liputan soal tim Pelapor Khusus PBB mengenai Kekerasan Terhadap Perempuan 1998 di Komnas HAM (komisi nasional hak asasi manusia) di Jakarta, jelas terlihat aparat negara menganggap remeh.

Padahal perjalanan panjang keluarga korban untuk menuntut pemulihan kembali hingga ke PBB waktu itu bukan perkara ecek-ecek yang dipicingkan sebelah mata aparat negara. Apalagi mereka, berani menunjukkan fakta tentang upaya pemanipulasian informasi secara sistematik. Berbagai ancaman dan tekanan bahkan perkosaan dilayangkan terhadap pekerja hak asasi manusia yang saat itu mencoba mengaduk-aduk fakta yang digelapkan. Yang lebih menjengkelkan, kita saksikan secara telanjang sikap seorang petinggi militer yang mengatakan perlakuan menyimpang dari pasukannya harus dilupakan.

Sikap seperti itu, menurut hemat saya, pantas disesalkan. Selain fakta yang diperoleh Tim Pelapor Khusus PBB untuk menyingkap peristiwa masa lalu, bukan sekedar ingin mengaduk-aduk fakta yang disembunyikan, akan tetapi lebih dari itu yaitu ingin mengubah perilaku aparat keamanan negara agar tidak lagi melakukan pelanggaran HAM dan penyalahgunaan kekuasaan di sebuah negeri bernama Indonesia.

Pelupaan memang acap terjadi, dan bahkan telah menjadi penyakit para birokrat dan aparat militer maupun sipil, dan anehnya menjadi salah satu pilihan para pelaku pelanggaran HAM di berbagai dunia, termasuk di Indonesia. Sedikitnya, sampai saat ini masih terdapat 14 orang yang dinyatakan dilenyapkan secara paksa (diculik), meskipun kesatuan Mawar telah diadili.

Wajar bila kemudian masyarakat beranggapan kasus-kasus yang tak terungkap tidak lebih dari upaya disegaja aparat hukum untuk menutupi dan mencoba menghentikan dengan melakukan pembiaran agar tidak terselesaikan kasusnya. Hanya saja, satu prinsip dasar yang perlu diingatkan kembali yaitu bila seluruh peluang memperoleh kembali HAM tertutup di tingkat nasional, ruang penyelesaian di tingkat internasional sangat terbuka dengan leluasa.

Share.

About Author

Leave A Reply