Sejarah

Berpihak Pada Wong Cilik

Pada 1989, nama Waduk Kedung Ombo tiba-tiba saja mencuat. Hampir semua media massa di Indonesia memuat pemberitaan tentang Kedung Ombo. Entah itu masalah pembebasan tanah, intimidasi terhadap penduduk yang kemudian melarikan diri ke hutan, pembangkangan penduduk di wilayah genangan Waduk Kedung Ombo, demonstrasi mahasiswa dan aktivis tanpa henti setiap hari. Tak pelak membuat presiden Soeharto, waktu itu, jengkel dan memberangus LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang menjelek-jelekkan nama pemerintah di luar negeri.

Kasusnya sendiri bermula pada 1984, di mana pembangunan Waduk Kedung Ombo merupakan sebuah bagian dari proyek raksasa pengembangan sumber air sungai-sungai utama di Jawa Tengah yang dibiayai oleh Bank Dunia. Awalnya masyarakat Kelurahan Kemusu, Kabupaten Boyolali, mencoba mengajukan permohonan sertifikat atas tanah milik mereka. Sertifikat tanah ternyata tidak juga dikeluarkan, meskipun rakyat telah membayar uang administrasi. Sehingga sepanjang tahun 1984, baru ada beberapa desa yang melakukan upaya pendekatan ganti rugi tanah, terutama di beberapa desa di Kabupaten Sragen dan Grobogan.

Pada 9 April 1985, masyarakat di Kemusu diundang ke Balai Desa untuk mendengarkan penjelasan tentang rencana pendataan dalam rangka pembangunan proyek Waduk Kedung Ombo. Tetapi masyarakat tidak diberi penjelasan tentang batas-batas tanah yang akan terkena proyek. Di beberapa desa, misalnya Ngrakum, Nglanji dan Genengsari, Aparat Kelurahan langsung melakukan pendataan tanpa ada penjelasan terlebih dahulu. Upaya pendataan ini ditolak oleh masyarakat, karena pengalaman di beberapa desa lain menunjukkan bahwa pendataan yang dilakukan selalu diikuti dengan permintaan untuk membubuhkan cap jempol masyarakat yang didata tanahnya dan langsung diberi ganti rugi tanpa diketahui luas tanah masing-masing dan patokan harga ganti rugi.

Pada tanggal 26 Mei 1985, tanah warga Kelurahan Kemusu diukur dengan alasan untuk memperoleh sertifikat. Namun hingga peresmian penggenangan pada 14 Januari 1989 yang menenggelamkan 37 desa, 7 kecamatan di 3 kabupaten, yaitu Sragen, Boyolali, dan Grobogan dan sebanyak 5268 keluarga kehilangan tanahnya akibat pembangunan waduk ini, sertifikat tanah tersebut tidak pernah keluar. Penggenangan yang dilakukan merupakan cerminan dari kebijakan pembangunan yang tidak secara arif memperhatikan kemungkinan jatuhnya korban fisik, sosial dan ekonomi di kalangan rakyat. Pada tahun-tahun berikutnya kasus pembebasan tanah di lakukan secara paksa dan intimidasi serta manipulatif kepada warga yang sebagian besar petani.

Model-model pembangunan yang tidak melibatkan partisipasi masyarakat ini mengakibatkan rakyat sekedar menjadi objek. Dalam kasus Kedung Ombo, rakyat diminta agar pindah dari tanah-tanah miliknya yang akan dipakai untuk keperluan proyek. Mereka tidak punya pilihan lain, kecuali harus bertransmigrasi atau pindah ke tempat pemukiman baru yang telah disediakan Pemerintah Daerah. Rakyat tidak diberi kesempatan untuk menawar atau mewakili diri mereka dalam proses musyawarah, karena langsung disodori surat pernyataan kesediaan menerima ganti rugi uang yang telah ditetapkan dalam SK Gubernur.

Dalam imperium modal, pembelian ijin hingga penyuapan, saat itu bukan barang baru bermain mata melakukan praktik kong-kalikong dengan para penindas pemilik modal. Berbekal surat ijin itulah penguasaan akses tanah dan modal berjalan mulus. Rakyat kecil dipaksa jadi penonton atas operasi perusahaan atau bahkan pemerintah. Mereka hanya diberi sejumlah uang yang tak layak berkedok ganti rugi. Sungguh sangat ironis.

Meski demikian, warga masyarakat di Kedung Ombo yang memilih terus bertahan dengan kepedihan hidup terlunta-lunta di tanah kelahiran mereka, pada dasarnya bukan lantaran kebodohan dan kesalahan mereka. Jelas akar persoalan penindasan rakyat terjadi karena memang berada dipundak pemerintah dan aparat keamanan negara. Aparat keamanan negara, waktu itu, bukannya memberi pengayoman, penerangan atau menyediakan alternatif pemukiman dengan tanah yang memadai bagi seorang petani, tapi justru mengejar-ngejar, memberi cap PKI kepada orang-orang yang tidak sependapat dengan Pemerintah.

Kasus ini sendiri telah menyedot perhatian banyak Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lainnya untuk berkiprah di sana. Mereka bekerja ditengah-tengah rakyat untuk menyadarkan hak mereka. Salah satunya adalah Yayasan Bimbingan Kesejahteraan Sosial (YBKS), di mana Pendeta Yosef P. Widyaatmadja dan Johny Simanjuntak ambil bagian dalam penanganan kasus Waduk Kedung Ombo dengan pendekatan non litigasi.

Fenomena itulah yang mendorong keberadaan YAPHI dalam kerangka penegakan hukum dan keadilan yang berpihak pada rakyat kecil pada 7 Agustus 1987. YISR yang diwakili Romo Widodo SJ dan YBKS yang diwakili oleh Pendeta Yosef P. Widyaatmadja beserta Raden Sri Sadjono, BSW manandatangani Akta Pendirian Yayasan Pengabdian Hukum Indonesia (YAPHI). Selanjutnya rumah salah seorang pengurus, yakni Prof. Dr. G. Budihardjo di Jl. Penumping Kulon No.2 Surakarta disewa oleh YAPHI sebagai tempat untuk berkantor.

Keberadaan YAPHI di tengah-tengah masyarakat ternyata mendapat tanggapan positif, terutama dari warga yang tidak mampu dan membutuhkan bantuan hukum. Banyak perkara yang masuk dan minta untuk ditangani, dibela atau sekedar konsultasi. Baik perkara perdata maupun perkara pidana, secara individual maupun yang sifatnya struktural.

Setelah tiga tahun di Penumping kantor YAPHI pindah ke Jl. Hasanudin No. 101, Srambatan. Di sana YAPHI berkantor selama 6 tahun dan selanjutnya berpindah lagi ke Jl. Semangka, Kerten selama 5 tahun. Mempunyai kantor yang selalu berpindah-pindah kontrakan tidak membuat YAPHI goyah. Penanganan kasus tetap berjalan seperti biasa dan sampai akhirnya pindah ke Jl. Nangka No.5, Kerten sampai sekarang.

Pada September 2005 YAPHI merubah status hukumnya dari Yayasan menjadi Lembaga, Lembaga Pengabdian Hukum Yekti Angudi Piadeging Hukum Indonesia (LPH YAPHI) dan mempunyai akta pendirian pada tanggal 15 Agustus 2005. Tanggal itulah kemudian menjadi titikpijak sebagai hari peringatan ulang tahun LPH YAPHI. Wilayah pelayanannya meliputi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang dilayani oleh tiga Pusat Pelayanan Hukum Masyarakat (PPHM) di Surakarta, Kudus dan Purworejo. Pada tahun 2009, LPH YAPHI melakukan restrukturisasi besar-besaran dengan menutup kantor di Kudus dan Purworejo, kemudian memanggil semua staf dari kedua kantor tersebut ke Surakarta.

LPH YAPHI juga telah mengajarkan kepada seluruh staff supaya menjadi pribadi yang punya keberpihakan kepada rakyat kecil, lemah, miskin dan terpinggirkan. Dimana semua staff, khususnya staf advokat sering terjun langsung ke lapangan dan bersentuhan langsung dengan akar masalah yang ada di masyarakat. Selain untuk menumbuhkan keberanian mereka yang didampingi, bisa memperjuangkan haknya juga bukan perkara yang mudah. Oleh karena itu, LPH YAPHI sering mengadakan pendidikan dan pelatihan-pelatihan hukum bagi masyarakat dampingannya. Sehingga masyarakat miskin, tidak berdaya dan marjinal selain bisa mendapat perlindungan hukum, baik melalui advokasi sendiri atau dengan anggota masyarakat lain bisa secara mandiri memperjuangkan haknya. Atas dasar pelayanan itulah LPH YAPHI terus berkarya sampai sekarang.

LPH YAPHI ada, karena memiliki komitmen dan keprihatinan terhadap mereka yang lemah, tak berdaya dan terpinggirkan oleh tatanan dan penegakan hukum yang tidak adil. Karenanya, LPH YAPHI perlu mewujudkan panggilan-Nya dengan bertanggung jawab dan bekerja keras untuk mengatasi permasalahan ketidakadilan dan kekerasan yang berkembang di masyarakat dalam bidang Hak Asasi Manusia, Hukum, Demokrasi, Gender, Perlindungan Anak dan Lingkungan Hidup serta terpanggil untuk bertanggungjawab menghadirkan keadilan sosial bagi masyarakat. Lebih jauh, pendirian LPH YAPHI menggambarkan suatu tekad untuk meningkatkan penghargaan atas martabat manusia serta menciptakan keadilan sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 dan Pancasila, yaitu mewujudkan perikemanusiaan dan keadilan sosial menuju masyarakat adil dan makmur.

 [1] Stanley, Seputar Kedung Ombo, Lembaga Studi Advokasi Masyarakat (ELSAM),1994,hal.39
 [2] Stanley, Seputar Kedung Ombo, Lembaga Studi Advokasi Masyarakat (ELSAM),1994
 [3] Stanley, Seputar Kedung Ombo, Lembaga Studi Advokasi Masyarakat (ELSAM),1994,hal.281
 [4] Stanley, Seputar Kedung Ombo,Lembaga Studi Advokasi Masyarakat (ELSAM),1994,hal.282