Perda Perlindungan Anak, Dimana Tanggung Jawab Negara?

0

Pemerintah Kota Surakarta telah mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Perlindungan Anak sejak 1 Mei 2012 atau hampir 2 tahun yang lalu.  Perda nomor 4 tahun 2012 yang terdiri dari 38 pasal menuai banyak kritik, meski draf Raperda (Rancangan Peraturan Daerah) sebelum disahkan menjadi Perda dikritik dari berbagai kalangan, toh hampir semua masukan tak digubris.

Padahal pada tahun 2008, proses penyusunan Raperda Perlindungan Anak telah melewati sistematika penyusunan Naskah Akademik (NA) yang melibatkan berbagai stake holder seperti LSM, SKPD (Bapermas PP, PA-KB dan Bagian Hukum), maupun akademisi untuk mengkritisi persoalan anak di Kota Surakarta. Setidaknya, menurut kajian koalisi stake holder pemperhati anak tersebut, terdapat 9 permasalahan anak di kota Solo.  Kesembilan permasalahan anak antara lain terkait dengan korban kekerasan, korban eksploitasi seksual, trafficking, anak telantar, anak dengan pekerjaan terburuk dan juga persoalan HIV-AID.

Dalam proses penyusunan Raperda tersebut, tak jarang koalisi pemerhati anak juga mengundang perwakilan Unicef pada tahun 2011 dan menghasilkan kesepakatan NA tentang Raperda Perlindungan Anak. Raperda yang awalnya berbasis kasus/isu berdasar 9 permasalahan anak menjadi berbasis utama untuk melakukan perbaikan pada system, yang kemudian menjadi usulan jaringan LSM.

Perubahan penyusunan Raperda dengan basis system, menurut jaringan LSM, dirasa sangat penting, mengingat nantinya isi Perda diharapkan dapat mengatasi sekaligus upaya pencegahan resiko anak menjadi korban. Selain itu usulan yang disuarakan oleh jaringan LSM tersebut dapat menjadi acuan negara untuk menunaikan kewajibannya sebagai penanggungjawab tunggal memenuhi hak warga negara secara menyeluruh.

Raperda berbasis sistem inilah yang kemudian diajukan ke DPRD, namun ternyata Pansus yang telah ditetapkan DPRD untuk proses penyusunan Perda ini sulit memahami maksud perubahan tersebut. Sementara itu, eksekutif/SKPD sebagai pihak yang menginisiasi Perda tidak mampu menjelaskan dan meyakinkan kepada Pansus mengenai maksud, tujuan dan substasi Raperda.

Meski jaringan Peduli Perempuan dan anak Kota Surakarta[1] telah melakukan berbagai upaya agar isi dalam Perda mengakomodir masukan berdasar NA, toh desakan untuk memasukkan konsep basis perlindungan terhadap anak yang telah disampaikan ternyata diabaikan.

Bukan hanya karena Perda PA tersebut tidak mengatur secara menyeluruh soal perlindungan anak. Lebih dari 50 persen isi Perda hanya salin tempel (copy paste) dari Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Alasan lainnya, Raperda itu tidak implementatif. Perda (yang saat itu masih Raperda) tidak mengatur mandat dari Pemerintah Kota Surakarta melalui SKPD/dinas/instansi yang berwenang sebagai penyedia layanan untuk menjalankan tugas dan kewajiban sesuai kewenangannya dalam rangka perlindungan anak.

Laflet Yaphi

Laflet Yaphi (dok. suarakedailan )

Dimana Tanggung Jawab Negara?

Suatu keanehan dalam Perda Perlindungan Anak adalah tanggung jawab yang justru diletakkan pada masyarakat. Negara seakan-akan absen untuk berperan. Sebuah Peraturan Daerah seharusnya mengatur tentang penyelenggaraan tanggung jawab yang seharusnya dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Namun Perda PA tidak menunjukkan hal ini, sebaliknya, hanya memberikan tanggung jawab pada masyarakat.

Hal tersebut bisa kita lihat dari pasal 6 (1) yang menyatakan: “Masyarakat bertanggung jawab untuk melakukan pencegahan, pengurangan resiko dan penanganan kasus anak korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakukan salah.

Pernyataan pada Pasal 6 Ayat 1 tersebut sudah tepat diletakkan dalam tanggungjawab masyarakat. Tetapi seharusnya terlebih dahulu mengatur kewajiban dan tanggungjawab Negara untuk melakukan pencegahan, pengurangan resiko dan penanganan kasus anak korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakukan salah. Pasal ini, memutarbalikkan kewajiban Negara yang kemudian justru dilimpahkan kepada masyarakat.  

Hal serupa juga terjadi pada pasal 6 (2). Selanjutnya, Pasal 6 ayat 2 (b) mendorong partisipasi anak dalam pembuatan kebijakan yang berpengaruh atau yang berdampak terhadap kehidupan anak.  Pasal ini tepat diletakkan dalam tanggung jawab masyarakat tetapi sayangnya tidak ada pengaturan tentang kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Kota Surakarta (sebagai representasi Negara di tingkat Kota) dalam mewujudkan partisipasi anak dalam pembuatan kebijakan yang berpengaruh atau yang berdampak terhadap kehidupan anak.

Kita juga bisa melihat pasal-pasal yang asal bunyi namun tidak memberikan pengaruh apapun, karena tidak menyebut siapa yang bertanggung jawab untuk melaksanakannya. Sebut saja misal Pasal 12 ayat (1), Pasal 14, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 21, Pasal 22 ayat (2), Pasal 23 ayat (2), Pasal 24 ayat (2), Pasal 25 ayat (2), Pasal 26 ayat (2), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 29 ayat (3).

Pasal-pasal tersebut hanya mengatur tentang layanan pencegahan, layanan pengurangan resiko, layanan penanganan kasus. Siapa yang seharusnya berperan untuk melaksanakan layanan tersebut tidak dicantumkan. Pasal-pasal tersebut tidak memuat kewajiban dan tanggungjawab, sehingga tidak memberikan makna apapun. Hal ini juga memberikan dampak pada kebingungan Pemerintah Kota Surakarta dalam menyusun Perwali, karena isi Perda yang tidak jelas.

Salin Tempel dan Mengebiri Makna

Perda ini banyak sekali salin tempel dari Undang undang Perlindungan Anak. Misalnya saja pada pasal 8 yang merupakan adopsi pasal 42-71 UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 9, 10, 11 Perda tidak jauh beda dengan Pasal 42, 43, dan 44 Undang-undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Lebih parah lagi, pasal 11 dan 12 yang masuk dalam bagian ketiga (Perlindungan Anak di Bidang Kesehatan) justru mengebiri makna yang terkandung dalam Undang-undang Perlindungan Anak. Pada pasal 44 ayat (5) Undang-undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menyatakan Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berkaitan dengan hal ini, Hadi Utomo seorang pakar hak anak berpendapat bahwa pernyataan pada pasal 44 Undang Undang Perlindungan Anak memberikan makna, dalam hal yang berkaitan dengan kesehatan maka akan merujuk pada UU No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Sedangkan mengenai turunan undang-undang ini, penyelenggaraannya diatur dalam Perda tersendiri. Artinya, hak anak atas kesehatan seharusnya diatur dalam Perda Kesehatan dan bukan diatur dalam Perda Perlindungan Anak. Namun demikian Perda Perlindungan Anak dapat mengatur korelasi jaminan Hak anak atas kesehatan ketika anak menjadi korban Kekerasan, Eksploitasi, Penelantaran dan Perlakuan Salah. Hal serupa juga terjadi pada pasal 13 Perda yang terkait dengan hak pendidikan.

Pasal 15 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) merupakan copy paste dari Pasal 55 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Namun malah luput mencopy hal yang lebih penting yaitu pada ayat (4) tentang “Dalam hal penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), pengawasannya dilakukan oleh Menteri Sosial”.

Seharusnya Perda Perlindungan Anak mengatur tentang cara menyelenggarakan pencegahan dan penanganan anak terlantar yang wajib dilakukan oleh Pemerintah Daerah termasuk mengatur tentang kewajiban Pemerintah Daerah dalam mengawasi penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, serta mengatur tentang tanggungjawab masyarakat pada persoalan ini.

Sekedar salin tempel dan tidak memberikan penjelasan tentang penyelenggaraan juga terjadi pada pasal 17, pasal 20-29 Perda. Pasal-pasal tersebut merupakan tempelan-tempelan dari pasal 59-71 Undang Undang Perlindungan Anak.

Bertentangan dengan UU

Pasal 16 (1) menyatakan “Dalam hal anak terlantar karena suatu sebab orang tua/wali melalaikan kewajibannya, maka lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, keluarga, atau pejabat  yang berwenang dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk menetapkan anak sebagai anak terlantar.

Pernyataan Pasal 16 ayat (1) ini bertentangan dengan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak terutama Pasal 30, Pasal 31, Pasal 33, dan Pasal 34. Dalam pasal-pasal tersebut tidak satupun yang memberikan kewenangan pada Pengadilan untuk menetapkan anak menjadi anak terlantar.

Tidak Ada Sanksi

Pasal 34 tentang Sanksi Administratif hanya diberlakukan bagi penyelenggara tempat-tempat hiburan, penginapan maupun arena wisata. Tidak ada ketentuan yang mengatur apabila para pengambil kebijakan ataupun dinas/instansi/SKPD/lembaga lain yang tidak melaksanakan ketentuan Perda ini.

Legal Drafting Bermasalah

Review dan identifikasi tentang kerancuan Perda Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2012 telah dilakukan sendiri oleh jaringan peduli perempuan dan anak Kota Surakarta maupun diskusi dengan pakar hak anak seperti Hadi Utomo dari Bandung. Kerancuan tersebut juga dicatat oleh akademisi Aidul Fitriciada Azhari, dosen Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Surakarta, dimana beliau juga menjadi tim ahli dari DPR RI pada saat diskusi publik Penolakan Perda PA pada tanggal 29 Juli 2013.

Menurut catatan Aidul Fitriciada kerancuan tidak hanya pada isi pasal per pasal, namun materi muatan Perda No. 4 Tahun 2012 tersebut juga tidak memiliki sistematika koheren mengenai ketentuan atau kegiatan perlindungan anak yang secara spesifik diatur sesuai dengan kondisi khusus daerah Kota Surakarta. Kegiatan-kegiatan perlindungan anak tersebut tidak terungkap dalam rumusan rentang perlindungan anak. Akibatnya kegiatan perlindungan anak berupa pencegahan, pengurangan resiko, dan penanganan kasus tidak secara sistematik dan koheren terjabarkan dalam ketentuan lainnya.

Materi Peraturan Daerah merupakan implementasi dari penyelenggaraan otonomi daerah, sehingga seharusnya menampung kondisi khusus di daerah. Dibutuhkan kajian-kajian sosiologis yang sesuai dengan persoalan masyarakat. Perda No. 4 tahun 2012 sebaiknya memuat tentang penyelenggaraan perlindungan anak sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan konteks lokal Kota Surakarta.

Selanjutnya, Aidul juga menjelaskan bahwa dalam aturan hukum, termasuk peraturan daerah, setelah ada norma harus ada yang melaksanakan, terkait dengan wewenang. Wewenang akan terkait dengan delegasi pada lembaga yang tunjuk. Dalam Perda no 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak pendelegasian wewenang kepada SKPD/instansi terkait tidak disebutkan secara limitatif sehingga potensial menimbulkan kesulitan dalam implementasi.

Penutup                                                                    

Kerancuan Perda No. 4 tahun 2012 tentang Perlindungan Anak ini perlu menjadi perhatian bersama, mengingat pentingnya Perda dalam rangka memberikan perlindungan secara menyeluruh kepada anak-anak dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, dan keterlantaran.

Amandemen terhadap Perda menjadi hal penting. Komitmen Walikota Solo Hadi Rudyatmo, yang disampaikan dalam pertemuan dengan Jaringan Peduli Perempuan dan Anak serta beberapa SKPD, di rumah dinas Walikota beberapa waktu lalu untuk melakukan amandemen perda-perda yang tidak implementatif perlu didukung.

[1] Jaringan Peduli Perempuan dan Anak Kota Surakarta adalah sebuah jaringan yang terdiri dari beberapa LSM, Ormas, dan individu yang memiliki kepedulian dan fokus isu pada persoalan perempuan dan anak di Kota Surakarta. Jaringan ini melakukan kerja advokasi pada kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada hak perempuan dan anak.

Penulis : Vera Kartika Giyantari, SH
Editor   : eddy j soetopo

Share.

About Author

Leave A Reply