Pengadilan Rakyat Peristiwa 65 Digelar

0

Setahun lalu, tepatnya 10 November 2015, di Den Haag, Belanda, diselenggarakan pengadilan internasional tentang tragedi 1965.  Peristiwa itu lebih dikenal dengan sebutan International People’s Tribunal (IPT) atau pengadilan internasional rakyat, yang mengadili pelaku pembantaian yang menewaskan jutaan orang simpatisan PKI (Partai Komunis Indonesia).

Koordinator Umum Penyelenggaraan International People’s Tribunal, Nursyahbani Katjasungkana, menandaskan tragedi 1965 merupakan kasus pelanggaran hak asasi manusi berat terbesar ketiga di dunia. Cilakanya, ujar Nursyahbani, kasus pembantaian masal di Indonesia tersebut, kurang mendapatkan perhatian dunia internasional. “Oleh sebab itu, pengadilan tersebut digulirkan oleh aktivis hak asasi manusia, khususnya untuk kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi di Indonesia,” katanya.

Persidangan tersebut, papar Nursyahbani, diikuti 7 orang hakim, 6 jaksa dari berbagai negara dan 16 saksi. Selain saksi ahli, katanya menambahkan, juga dihadiri korban yang mengalami tragedi tersebut.  “Mereka berasal dari berbagai kota di Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah dan Kalimantan,” katanya.

Dalam persidangan ITP di Den Haag, setidaknya sembilan dakwaan diuji oleh panel hakim di persidangan. Dakwaan yang diungkap antara lain soal pembunuhan massal, penghilangan paksa, penyiksaan, kekerasan seksual dan keterlibatan negara lain dalam peristiwa tersebut. “Kami telah menyiapkan 1200 halaman materi tentang hasil penelitian terkait peristiwa  1965. Kemudian kami ringkas menjadi 250 halaman untuk dipelajari hakim sebelum persidangan di Den Hag,” katanya.den

Lebih lanjut Nursyahbani menyatakan, meskipun pengadilan internasional rakyat tentang peristiwa 65 yang menewaskan ribuan orang itu tidak mengikat, tetapi hasil pengadilan itu setidaknya telah memberikan suara untuk para korban di forum internasional.

“Meski tidak mengikat, tapi yang terpenting yaitu suara para korban didengar dalam forum tingkat internasional,” katanya, “Kami berharap pemerintah mau meminta maaf kepada keluarga korban peristiwa 65,” katanya.

Menurutnya, permintaan maaf merupakan langkah awal pengakuan negara atas kejahatan yang pernah terjadi di Indonesia. “Kami akan menyerahkan hasil pengadilan internasional rakyat kepada pemerintah Indonesia. Khususnya komisi pengungkapan kebenaran dan rekonsiliasi yang sedang dibentuk pemerintah,” ujar dia.

Apabila pemerintah enggan menindaklanjut hasil pengadilan, katanya menambahkan, maka dokumen lengkap dan sudah dianalisa secara hukum nasional maupun hukum internasional, akan disampaikan kepada forum-forum internasional HAM PBB.

“Kita membuka mata dunia tentang ini. Tentu bukan saja para korban atau institusi-institusi hak asasi, aktivis hak asasi di Indonesia yang akan bergerak tetapi juga lembaga-lembaga lain.”

Nasib Korban

Diperkirakan korban pembunuhan massal dalam tragedi 65 mencapai 500 ribu orang tewas. Bejo Untung, salah satu korban tragedi 65, yang juga salah satu saksi korban yang diajukan pada pengadilan, menilai pengadilan rakyat tentang tragedi 65 dinilai sangat bagus dan melegakan. Menurutnya, pemerintah Indonesia telah menutup mata pelanggaran hak asasi manusia berat yang terjadi di masa lalu.

Korban 65 yang Dipenjara Tanpa Diadili

Korban 65 yang Dipenjara Tanpa Diadili

“Saya berharap proses pengungkapan kebenaran harus dilakukan agar para pelaku dapat dihukum. Sedang korban harus memperoleh hak-haknya seperti rehabilitasi dan kompensasi,” katanya, “selama ini kami dianggap warga kelas dua. Kami tidak bisa bekerja sebagai guru, dalang dan tentara.”

“Karena selama ini kami menjadi warga kelas dua. Kami tidak bisa bekerja sebagai guru, dalang, mau jadi TNI pun tidak bisa dan banyak lagi. Dan kami setiap melakukan aktivitas masih melakukan perlakuan diskriminatif. Ini harus dihentikan,” ujar Bejo.

Keinginan para korban peristiwa 65, tampaknya tak mungkin terlaksana mulus. Bukan hanya terhadang kelompok-kelompok tertentu yang menolak memberi keleluasaan korban yang berusaha memperoleh keadilan, tetapi juga Kementerian Luar Negeri menghadang keinginan keluarga korban.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Arrmanatha Nasir menegaskan pemerintah Indonesia menganggap tragedi atau peristiwa yang terjadi tahun 1965 telah selesai. Menurutnya apabila kasus ini terus dibahas maka sama saja dengan mundur ke belakang.

“Itu kan suatu kegiatan atau aksi yang dilakukan oleh kelompok masyarakat. Buat pemerintah masalah 65 sudah tutup,” kata Arrmanatha seperti dikutip CNN Indonesia.

Penulis : Eddy J Soetopo
Editor   : Eddy J Soe

Share.

About Author

Leave A Reply