Nursyahbani: “Saya Pengagum Kartini”

0

Siapa yang tak mengenal nama Nursyahbani Katjasungkana. Sepak terjangnya dalam penegakan hukum dan hak asasi manusia di Indonesia tak dapat dipisahkan dari pergulatannya ingin mengubah sikap otoritarianisme pemimpin bangsanya. Apalagi Nursyahbani intens menyuarakan pembelaan terhadap kaum perempuan di negeri ini.

Tidaklah mengherankan bila ia terpilih menjadi Sekretaris pertama Jenderal Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) untuk Keadilan dan Demokrasi pada tahun 1998-2004. Selain itu, Mbak Nur panggilan akrab di kalangan wartawan, juga pernah menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (Senat) pada tahun 200, dan terpilih sebagai anggota Perlemen.

Kiprahnya dalam penegakan hukum dan hak asasi manusia tidak saja diakui di Indonesia, tetapi juga di kalangan Asean. Jabatan prestisius sebagai Wakil Presiden ASEAN Parliamentary Myanmar Caucus yang berbasis di Kuala Lumpur pernah disandangnya. Selain itu, Nursyahbani juga merupakan salah satu pendiri dan anggota dewan UNDP-Partnership for Good Governance; anggota Dewan Penasehat Ensiklopedia Wanita dan Kebudayaan Islam di Belanda; serta menjabat sebagai koordinator Jaringan Kartini, Gender dan Studi Perempuan di Asia.

Nursyahbani Katjasungkana lahir di Jakarta, 7 April 1955 putri pasangan Katjasungkana dan Siti Maimunah. Meski lahir di Jakarta, namun Nursyahbani menyelesaikan pendidikannya di SD Pasuruan (1961-1966), SMP (1966-1969) dan SMA (1969-1973) di Lawan, Malang. Kemudian Nursyahbani meneruskan jenjang pendidikan ke Universitas Airlangga, Surabaya (1973-1978) mengambil jurusan hukum dengan spesialisasi jurusan hukum kriminal di Universitas Airlangga, Surabaya.

Nursyahbani Katjasungkana merupakan istri dari Gito Prastowo. Nursahbani mempunyai 3 orang anak yaitu: Moch Gamal Nasser, Moch Reza Kacawijaya dan Giany Amorita Prastiwi.

Meniti kariernya sebagai pengacara di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta pada tahun 1980-1981, pada tahun 1984 Nursyahbani diangkat sebagai Wakil Direktur LBH Jakarta hingga tahun 1987. Nursyahbani juga pernah menjabat sebagai anggota DPR RI tahun 2004-2009 dari Partai Kebangkitan Bangsa dari Propinsi Jawa Timur.

Sebelum terjun ke politik praktis, Nursyahbani juga berpengalaman dalam organisasi Work Group Coordinator of Indonesian’s NGO Forum on Women. Kemudian juga menjabat Sekjen Koalisi Perempuan Untuk Keadilan dan Demokrasi dan juga Board Member of Women Law and Development International, dan Anggota Komisi Nasional Kekerasan terhadap Perempuan (1998-sekarang).

Sebagai seorang pejuang hak-hak perempuan, Nursyahbani ikut mendorong dan membangun gerakan perempuan sebelum dan sesudah reformasi. Nursyahbani ikut terlibat dalam pendirian Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) dan Lembaga Bantuan Hukum untuk Perempuan Korban Kekerasan (LBH APIK).

Bagi Nursyahbani semangat RA Kartini memberinya semangat untuk tetap berkecimpung menegakkan kebenaran, hak asasi manusia kaum perempuan secara utuh dan berkesinambaungan. “Apa yang diperjuangkan oleh Kartini sekarang justru semakin “mengkristal” situasi di Indoneia. Negara melalui kebijakan-kebijakan yang mengkriminalkan dan mendiskriminasikan perempuan semakin memperburuk kehidupan perempuan. Akibat kebijakan itu angka kematian ibu melahirkan semakin tinggi di Indonesia.”

Lebih lanjut Nursyahbani menyatakan keprihatinannya lantaran agama acapkali dijadikan justifikasi untuk meminggirkan kaum perempuan di Indonesia. Padahal, ujar dia, agama cenderung bias gender. Itu yang dikritik Kartini dalam surat-suratnya. “Agama semestinya untuk membebaskan setiap manusia, bukan justru dijadikan alat untuk meminggirkan manusia.”

Nursyahbani juga memikirkan tentang RUU APP yang bisa menjadi bumerang bagi kaum perempuan, menurut Nursyahbani pornografi harus diatur (terutama untuk penyiaran, akses dan distribusinya), dan bukannya dilarang. “Di negara yang keras menindas seksualitas perempuan, seperti Arab Saudi dan Iran, kekerasan terhadap perempuan justru sangat tinggi, termasuk kekerasan terhadap para tenaga kerja wanita (TKW) Indonesia yang bekerja di sana.”

Sebaliknya, di negara-negara yang lebih liberal, seperti Denmark dan Jerman, di mana pornografi lebih mudah diakses oleh orang dewasa, kekerasan terhadap perempuan (termasuk aborsi) justru relatif rendah.

Upaya negara untuk secara otoriter mengatur moralitas yang seharusnya bukan ranah wewenangnya, pada akhirnya hanya akan membuka peluang kekerasan baru dan kemungkinan penyalahgunaan oleh mereka yang menganggap diri sebagai polisi moral. Ditengah kondisi Indonesia yang masih terlihat kurang tertata, baik dari segi ekonomi maupun sosial, upaya menetapkan RUU APP pada Juni 2006 ini, justru bisa jadi bumerang berbahaya bagi perempuan di Indonesia.

Penulis : Eddy J Soetopo / Berbagai Sumber
Editor   : Eddy J Soe

Share.

About Author

Leave A Reply