Menyakitkan, Kebenaran Itu Tak Terkuak

0

Pengadilan Rakyat Internasional atas Kejahatan Kemanusiaan yang terjadi pada 1965 di Indonesia atau lebih dikenal dengan sebutan (International People’s Tribunal on Crimes Against Humanity 1965 – ITP), telah dilangsungkan pada Rabu, 20 Juli 2016, di Deenhag, Belanda. Meski di Indonesia model pengadilan tersebut tidak dikenal secara luas, toh gaung yang ditimbulkan atas putusan hakim membuat pemerintah ketar-ketir.

Sebab, hakim memutus Indonesia harus bertanggungjawab atas 10 tindakan kejahatan hak asasi manusia (HAM) berat pada 1965-1966, termasuk genosida atau tindakan sengaja untuk menghancurkan sebagian atau seluruh golongan penduduk tertentu. Gurubesar antropologi budaya dari universitas Amsterdam, Saskia E Wieringa, yang dipercaya sebagai ketua ITP, menyebutkan pentingnya mengungkap kebenaran di balik peristiwa 1965.

“Kami berinisiatif mengungkap kebenaran di balik peristiwa 65 setelah saya melakukan riset selama 35 tahun lebih di Indonesia,” ujar dia, “kejadian itu tentu membuat luka yang mendalam dan akan terus menganga bagi jiwa korban bangsa Indonesia.”

Menurut aktivis kemanusiaan dan feminis asal Belanda itu, berkaca lewat proses yang pernah di alami di Jerman, luka mendalam bangsa Indonesia tersebut hanya dapat diobati melalui pengungkapan kebenaran dan menindaklanjuti dengan melakukan penyidikan atas tragedi tersebut.

“Sebagai antropolog, tentu bangsa Indonesia terluka. Dengan luka yang mendalam, tanpa ada prognosis dan diagnosis, masyarakat Indonesia sulit untuk bisa pulih seperti sedia kala. Bangsa Indonesia harus mendapat penjelasan, bagaimana mungin orang bisa saling bunuh dalam tragedi 1965,” katanya seperti dikutip CNN Indonesia. “Padahal ini bukan penjajahan kolonial, tapi orang Indonesia saling membunuh. Tetangga membunuh tetangga.”

Lebih lanjut Saskia menambahkan, peristiwa dalam sekala besar mulai 30 September 1965 dan sesudahnya, bisa saja terulang kembali. Pola kekerasan pada masa itu, katanya, hampir sama dengan pola kekerasan di Papua, Timor Leste dan di Aceh. “Kalau orang Indonesia mau damai dan demokratis, hal pertama yang harus dilakukan adalah membuat semua orang tahu dan sadar atas apa yang terjadi pada tragedi 1965,” katanya.

Hal yang menyedihkan, hingga kini para korban dan penyitas dalam usia tak lagi muda masih harus menjalani hidup dalam kemiskinan dan dalam kondisi kesehatan yang buruk. Padahal mereka –korban– mengalami penderitaan ketika disiksa dalam penjara.

“Mestinya pemerintah memiliki kewajiban menolong rakyatnya yang sedang sengsara. Contohlah bangsa Jerman, saat mengatasi masa kelam pasca tragedi genosida yang dilakukan kaum Yahudi,” katanya, “bangsa Jerman mampu berkata ‘Nicht wieder’ (tidak pernah lagi) kepada rakyatnya.”

Penulis : Eddy J Soetopo
Editor   : Eddy J Soe

Share.

About Author

Leave A Reply