KUHP Hanya Mengatur Definisi Perkosaan

0

Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Indonesia berdasarkan atas hukum (rechtstaat), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (machstaat). Hal ini berarti bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dikarenakan Indonesia adalah Negara hukum, maka semua tindakan dan perbuatan harus berdasarkan aturan yang berlaku.

Dalam negara hukum seperti Indonesia seharusnya masyarakatnya sudah memiliki pedoman dalam berbuat untuk tidak melakukan perbuatan kejahatan. Kehidupan dalam masyarakat yamg sedikit banyak berjalan dengan tertib dan teratur didukung oleh adanya suatu tatanan (Satjipto Rahkekeardjo 2006: 13). Tetapi Kejahatan dan ketidakadilan masih terus tumbuh di Indonesia.

Sejak HAM dideklarasikan dunia bagaikan dibukakan pintu utama menuju penghormatan  atas manusia sepenuhnya. Sejak itu, manusia terus menerus terdorong dan mencoba  mencari upaya untuk perlindungan dan pencegahan terhadap pelanggaran  hak asasi manusia, sehingga tidak ada satu golongan pun seperti masyarakat adat, anak-anak, kaum perempuan, kaum difabel (penyandang cacat), para penderita aids, orang miskin, terlewatkan untuk tak terlindungi hak-hak asasi mereka.

Mulanya para pejuang HAM menegaskan perlunya suatu perjanjian lebih khusus lagi, seperti konvenan hak-hak sipil dan politik, serta konvenan hak-hak ekonomi sosial budaya. Kemudian, para aktivis HAM berhasil mendesak agar PBB mencetuskan suatu perjanjian  untuk perlindungan hak anak ( Convention on the Rights of Children ), hak perempuan (Women Convention) dan banyak lagi konvensi yang disepakati.

Ironisnya  ternyata konvenan tersebut tidak serta merta menghentikan proses dehumanisasi dan berbagai pelanggaran HAM. G Dan, hingga saat ini yang masih merisaukan adalah kita para manusia, meskipun sudah meratifikasi perjanjian hak anak, hak-hak kaum perempuan, hak masyarakat adat, dan lain-lain, kita belum mampu memperlakukan anak-anak, para ibu kita, para petani, masyarakat adat kita, sebagai manusia sepenuhnya (Mansour Fakih, Antonius M Indrianto, Eko Prasetyo, 2003: 5)

Permasalahan yang sering tejadi selama ini mengenai kekerasan seksual sudah sangatlah mengkhawatirkan. Tidak hanya menimpa orang dewasa saja, tetapi juga menimpa anak- anak dibawah umur. Tentu saja kekerasan seksual telah melanggar Hak asasi manusia yang menimbulkan dampak buruk bagi psikologi, fisik, dan masa depan dari korban kekerasan seksual yang kebanyakan adalah perempuan dan anak-anak.

Sehingga menimbulkan usulan bahwa kekerasan seksual dimasukan kedalam golongan pelanggaran HAM
Ketua Komisi Nasional Perempuan Azriana mengatakan, berdasarkan pemantauan Komnas Perempuan sejak tahun 1998, kasus kekerasan seksual terus meningkat. Dari 321 ribu kasus yang terdokumentasi pada 2015, seperempatnya merupakan kasus kekerasan seksual.

Selain itu, Komnas Perempuan menemukan banyaknya kasus kekerasan seksual yang tak dapat diproses secara hukum. Penyidik tak menemukan pasal pada KUHP yang dapat digunakan untuk mengembangkan penyidikan.

Azriana menyebutkan, gagasan undang-undang khusus yang mengatur tentang kekerasan seksual didasarkan pada hasil pemantauan bentuk kekerasan seksual yang semakin beragam.
Regulasi yang ada saat ini mengatur dengan sangat terbatas untuk melindungi korban, terutama jika korban tersebut perempuan dewasa.

“KUHP hanya mengatur definisi perkosaan dengan rumusan yang sangat sempit, serta pencabulan dan pelecehan seksual. Begitupun perundangan khusus lainnya, seperti PKDRT, PTPPO dan Perlindungan Anak,” kata Azriana, melalui keterangan tertulis, Kamis (9/6/2016).

Menurut Azriana, dampak kekerasan seksual terhadap perempuan dewasa sama buruknya dengan dampak terhadap anak. Perkosaan akan berdampak sepanjang hidup korban, dan menurunkan kualitas hidup korban.
Azriana mengatakan, gagasan draf RUU Penghapusan Kekerasan Seksual telah dimulai sejak 2012 dengan dengan penyusunan naskah akademik.

Tahun 2014, draf RUU mulai disusun. Hingga kini, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual masih dalam proses finalisasi oleh Komnas Perempuan dan mitra jaringannya, yakni lembaga pengada layanan.
“Draf yang diserahkan dihadapan Presiden adalah draf RUU Penghapusan Kekerasan Seksual  perbaikan sampai dengan tanggal 19 Mei. Draf yang sama juga diserahkan kepada DPR sebagai pengusul RUU ini,” kata Azriana.

“Draf ini sedang dalam tahap penyesuaian Naskah Akademik dengan beberapa rumusan RUU dan perumusan penjelasan,” lanjut dia.

Adapun poin penting RUU penghapusan kekerasan seksual adalah (http://www.komnasperempuan.go.id/?s=RUU+Penghapusan+Kekerasan+Seksual)

  • Bentuk-bentuk kasus kekerasan seksual, tidak semata perkosaan, tapi meliputi juga pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan perkawinan, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan prostitusi, penyiksaan seksual, perbudakan seksual, dll;
  • Prinsip penghukuman yang mendidik, menjerakanm manusiawi dan tidak merendahkan martabat, juga yang memenhi rasa keadilan korban dan cegah keberulangan. Adapun bentuk pidana ini beragam dan memiliki gradasi dari setiap bentuk kekerasan seksual, yang meliputi : pemasyarakatan ( yang lebih berat dari KUHP), rehabilitasi pelaku (khususnya anak), dan restitusi terhadap korban (yang dibebankan kepada pelaku dan jika pelaku tidak mampu dibebankan kepada negara). Pidana tambahan meliputi juga pemulihan nama baik, sanksi administratif dan denda ( jika ada pelibatan institusi pemerintah/ atau lembaga / perusahaan). Dalam pemidanaan diberlakuka pemberatan jika dilakukan oleh orang tua, para tokoh masyarakat, pejabat negara dan aparat hukum, dan jika dilakukan terhadap anak, perempuan hamil dan penyandang disabilitas seta dilakikan secara  gang rape
  • Mensyaratkan adanya perubahan mendasar pada sistem pembuktian yang lebih memudahkan dan tidak membebankan/memvictimisasi korban. Sistem ini seperti: satu saksi dianggap saksi dengan didukung bukti lainnya, pemeriksaan dimungkinkan dengan tidak menghadirkan korban tetapi dengan sistem yang lebih ramah pada korban. Beban pembuktian ada pada penyidik  dan pelaku bila menyangkal laporan korban;
  • Bersandar pada hak korban yang meliputi pencegahan, penanganan, perlindungan pengadilan dan pemulihan  secara komprehensif. Misalnya untuk penanganan dengan pendampingan psikis, hukum, ekonom dan sosial. Perlindungan meliputi : perlindungan dari ancaman para pelaku, keluarga dan kelompok atas kasus yang dilaporkan dan supaya kasus tidak berulang. Pemulihan ekonomi, fisik, sosial, dan psikis. Hak ini tidak juga mencakup keluarga  ( khususnya jika korban adalah tulang punggung keluarga dan atau keluarga tidak mampu)
  • Perubahan penting dalam hukum acara yang memudahkan dan memberikan akse keadilan bagi korban dengan mengidentifikasi kebutuhan korban sejak pelaporan, pendampingan dan terkoordinasi di tingkat medis, psikis, dan hukum, termasuk di kepolisian, jaksa dan hakim. Dengan sistem ini mewajibkan aparat penegak hukum senantiasa mengidentifikasi kebutuhan korban dan memenuhi hak-hak korban.
  • RUU penghapusan kekerasan seksusal sebagai lex specialis sangat berkepentingan melindungi korban dimana undang-undang pidana lainnya tidak mengatur  mengenai hak dan kepentingan korban kekerasan seksual. Terlebih korban seksual adalah perempuan dan anak perempuan yag paling rentan mengalaminya. Melihat fakta-fakta kekerasan Seksual yang sudah tidak bisa ditolerir lagi dan kperasusnya terus meningkat , dimana RUU Peghapusan Kekerasan seksual posisinya  masih dalam  list Prolegnas tambahan 2016.

Pertimbangan yang dilakukan oleh komnas perempuan sebagai lembaga yang terus mendampingi para korban kekerasan seksual dan perlindungan perempuan, seharusnya menggugah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Pemerintah Indonesia, Aparat penegak Hukum, Masyarakat sipil untuk bekerja sama mencegah ancaman kekerasan seksual terhadap manusia terlebih terhadap perempuan dan anak-anak dan memperlakukan para korban seksuak secara humanis, arif dan bijaksana supaya teciptanya kondisi aman dan rasa tenang bagi seluruh Rakyat Indonesia dan terciptanya keadilan bagi korban kekerasan seksual.

Share.

About Author

Leave A Reply