Hukuman Kebiri

0

Pertanyaan :

Banyak pelaku kekerasan seksual yang belum dihukum kebiri, sesuai peraturan yang sudah ditandatangani Presiden Jokowi, seharusnya pelaku dihukum kebiri. Pertanyaannya:

  1. Apakah semua pelaku kejahatan seksual dihukum dengan hukuman kebiri?
  2. Bagaimana dengan para pelaku kejahatan seksual yang sedang dalam proses pengadilan atau sudah divonis bersalah oleh pengadilan, apakah mereka juga mendpaat hukuman kebiri ?

Jawaban :

Terimakasih atas pertanyaan yang diajukan kepada kami.  Sanksi kebiri merupakan tindakan yang diberikan kepada pelaku tindak kejahatan seksual terhadap anak, disamping sanksi pidana penjara dan pidana denda. Sanksi kebiri yang diberikan kepada mereka para pelaku kejahatan seksual terhadap anak, yakni berupa kebiri secara kimiawi serta pemasangan deteksi elektronik (chip ), hukuman kebiri ini dilakukan dengan cara menyuntukan senyawa kimia kedalam tubuh pelaku kejahatan seksual, zat itu bertujuan untuk mengurangi libido, sehingga dorongan melakukan kejahatan seksual dapat ditekan.

Hukuman kebiri ini diatur dala Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang perlindungan anak, yang mengatur mengenai hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak.

Sekilas mengenai hukuman kebiri, kami akan memfokuskan menjawab pertanyaan yang anda ajukan:

1. Apakah semua pelaku kejahatan seksual dihukum dengan hukuman kebiri?

Hukuman Kebiri secara jelas hanya diberlakukan kepada pelaku Kejahatan Seksual yang mengakibatkan dampak besar kepada Korban. Dampak tersebut dapat berupa  gangguan jiwa, luka berat, kerusakan sistem dan reproduksi, trauma berat dan kematian.

Tidak semua pelaku kejahatan seksual dihukum dengan kebiri. Perpu No 1 Tahun 2016 jo Pasal 76 D Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak, memperjelas bahwa Sanksi kebiri diberikan kepada pelaku kejahatan seksual terhadap anak, disamping pengenaan sanksi pidana penjara dan denda.

Pasal 78 D UU no 34 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Setiap orang yang mengetahui dan sengaja membiarkan anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, anak korban perdagangan, atau anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, padahal anak tersebut memerlukan pertolongan dan harus dibantu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 81 Perpu Nomor  1 tahun 2016 menyebutkan:

(1). Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76Ddipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

(3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D.

(5) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

(6) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.

(7) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.

(8) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.

(9) Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku Anak.

Merujuk pada pasal tersebut, yang dapat dikenakan sanksi kebiri adalah siapa saja yang melanggar ketentuan pasal 81 Perpu Nomor 1 Tahun 2016, kecuali anak. Hukuman kebiri ini, hanya bersifat hukuman tambahan disamping hukuman penjara dan denda.

2. Bagaimana para pelaku kejahatan seksual yang sedang diproses pengadilan atau sudah ditetapkan bersalah oleh pengadilan, apakah mereka juga dikenakan hukum kebiri?

Jika para pelaku kejahatan seksual sudah mendapat putusan Hukum dan dinyatakan bersalah, atau jika terdakwa pelaku kejahatan seksual sedang dalam proses persidangan, sebelum tanggal Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang perlindungan anak disahkan atau ditandatangani, maka Para Pelaku Kejahatan Seksual atau Terdakwa Kejahatan seksual tidak mendapatkan Hukum Kebiri.

Hal ini terjadi karena Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindunagan Anak, tidak berlaku surut sesuai dengan Pasal  1 ayat 1 KUHP yang berbunyi “ tiada sesuatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang undang, yang ada terdahulu dari pada perbuatan itu”.

Jadi meskipun mereka melakukan tindak Kejahatan Seksual, tapi belum ada Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentan Perlindungan Anak, maka mereka tidak akan mendapatkan tambahan Hukuman kebiri. Berbeda jika mereka melakukan Tindak Pidana Kejahatan Seksual ketika Perpu No 1 Tahun 2016 tentang Perlindunagan Anak sudah disahkan, maka mereka akan mendapat tambahan Sanski Kebiri.

Hal ini bertujuan untuk menegakan kepastian hukum bagi penduduk, yang selayaknya harus tahu perbuatan apa yang merupakan tindakan pidana atau tidak.

Share.

About Author

Leave A Reply